b1korpPengurus Korpri Kabupaten Bogor pada hari selasa (27/10) mengadakan lomba pengucapan Panca Prasetya Korpri. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun korpri yang ke 44. Kegiatan bertempat di Gedung Serba Guna 1 Setda Kabupaten Bogor. Adapun peserta kegiatan ini adalah Aparatur Sipil Negera aktif yang berasal dari unit pengurus Korpri (SKPD, OPD, UPT, Kecamatan dan Instansi Vertikal) terdiri dari peserta putra dan putri. Selain lomba pengucapan panca prasetya korpri, pengurus Korpri Kabupaten Bogor juga mengadakan perlombaan paduan suara mars Korpri, MTQ (pembacaan ayat suci Al-Quran), pidato bahasa inggris. Sedangkan untuk kegiatan sosial keagamaan Korpri Kabupaten Bogor akan melaksanakan santunan anak yatim piatu pada tanggal 5 desember 2015.

Kegiatan ini diawali dengan pembukaan sekaligus sambutan dari Dewan Ketua Pengurus Korpri Kabupaten Bogor yaitu Syarifah Sofiahdilanjutkan dengan pengarahan teknis lomba pengucapan Panca Prasetya Korpri. Peserta kegiatan ini berjumlah 98 orang yang terdiri dari 40 peserta putra dan 58 peserta putri sesuai dengan perwakilan masing-masing pengurus unit korpri. Pada kesempatan ini KPU Kabupaten Bogor mengirimkan wakil yaitu Nursyamsi dan Triana Pertiwi. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB dengan melibatkan 3 orang dewan juri yang berasal dari Dinas Pendidikan dengan profesi Guru Pengawas Senior, Guru Bahasa Indonesia Senior dan Guru Teladan tingkat kabupaten Bogor.

Adapun aspek yang menjadi kriteria penilaian dalam lomba pengucapan panca prasetya korpri ini adalah intonasi, pengucapan, vokal, penguasaan / penghafalan naskah, penampilan (baik pakaian, gerak maupun sikap) serta penghayatan. Keluar sebagai pemenang pertama kegiatan ini yaitu perwakilan dari DISPENDA untuk putra sedangkan untuk putri pemenang pertama diraih dari Sekretariat Daerah. Pemenang ini akan menjadi wakil Korpri Kabupaten Bogor untuk perlombaan pada tingkat pengurus provinsi dan pengurus korpri nasional.

Namun dibalik makna yang mendalam kegiatan lomba pengucapan panca prasetya korpri ini adalah bahwa diharapkan agar seluruh aparatur sipil negara mampu mengamalkan dan mengimplementasikan seluruh isi yang terkandung dalam panca prasetya korpri sesuai dengan yang diamanatkan oleh Dr. Ir. Hj. Syarifah Sofiah, M.Si dalam ucapan pembukaan dan sambutan.(syamsi-program)

b1 KSD

Cibinong, - Ada yang berbeda di  KPU Kabupaten Bogor pada  hari Selasa (27/10). Suasana kantor  begitu   ramai dan penuh canda tawa. KPU Kabupaten Bogor  mendapat kunjungan dari siswa kelas 6   SD Islam Anugerah Insani  yang hendak belajar tentang Proses Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Rombongan belajar sebanyak 85 (delapan puluh lima) siswa didampingi oleh 4 (empat) guru pendamping  disambut langsung oleh Komisioner KPU  Kabupaten Bogor  Erik Fitriadi dan Ummi Wahyuni di Aula KPU Kabupaten Bogor.

                  Tim Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Bogor mengawali kegiatan ini berbagai games untuk membangun suasana belajar yang menyenangkan. Materi pembelajaran dikemas dalam format yang ringan dan mudah dimengerti  oleh anak usia dini. Adapun materi yang dibahas adalah pengertian mengenai Pemilu, Kerangka sistem Pemilu, Penyelenggara pemilu, Syarat-syarat pemilih, Tahapan Pemilu,   Jenis-jenis Pemilu, Cara mencoblos  serta Agenda Pemilu ke depan.

    Bagi siswa yang bertanya atau memberikan jawaban diberikan “hadiah” langsung oleh fasilitator. Kegiatan ini  berlangsung dengan interaktif dengan antusiasme siswa yang cukup tinggi. Setelah pembelajaran dikelas, siswa berinteraksi langsung dengan komisioner dan staf sekretariat di ruang kerjanya untuk menggali  informasi lebih dalam tentang proses Pemilu dan Pilkada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor. Menurut Guru PKN yang mendampingi siswa Arif Zulkarnaen “kunjungan ini diagendakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan siswa tentang Pemilu langsung kepada Penyelenggara Pemilu”. (Rd-hupmas)  

 

b2KSD

 

b3 KSD

 

berita AK1

Cibinong,- Hari ini Jumat (18/9), pukul 08.30-09.30 WIB  Komisioner  KPU Kabupaten  Bogor didampingi  Sekretaris KPU  Kabupaten Bogor berkunjung ke Polres Bogor untuk beraudiensi dengan Kapolres Bogor AKBP Suyudi Ario Seto ,SH,SIK, M.Si dalam rangka menjalin silahturahmi dan memaparkan Program Kerja KPU Kabupaten Bogor Tahun 2015 serta persiapan KPU Kabupaten Bogor dalam menyambut Pilkada Serentak 2018 .

Rombongan KPU Kabupaten Bogor  diterima langsung oleh   Kapolres Bogor AKBP Suyudi Ario Seto ,SH,SIK,M.Si  dan jajarannya. Setelah perkenalan  dengan pihak KPU Kabupaten Bogor, Komisioner KPU Kabupaten Bogor Erik Fitriadi, SH memaparkan Program Kerja KPU Kabupaten Bogor Tahun 2015, diantaranya Pemilu Goes To School, Diskusi Publik Review UU Pilkada, FGD Riset Riset Kesukarelaan Politik Warga (Political Voluntarism), Kajian Pilkada Serentak,  dan Studium General tentang Sengketa Pilkada. Ketua juga menjelaskan kesiapan KPU Kabupaten Bogor untuk menyongsong Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, diantaranya koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Bogor terkait Data Pemilih, serta terkait Anggaran Pemilukada Serentak 2018 dengan Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten  Bogor. Diskusi  tentang persiapan Pilkada Serentak khususnya dalam hal pengamanan berlangsung serius tapi santai. Kapolres menceritakan pengalamannya dahulu bertugas dalam pengamanan Pemilu dan Pilkada terdahulu di Provinsi DKI. Jakarta, yang menurutnya “semua bentuk pengamanan terhadap massa kunci  kesuksesannya terletak pada komunikasi yang humanis ”. Diskusi diakhiri dengan saling bertukar nomer handphone  untuk lebih mengintensifkan komunikasi.(Rd-hupmas)

 

 

berita AK2

 

 

berita AK3

berita abk 1 new

Cibinong, - Hari ini Rabu, 9 September  2015 KPU Kabupaten Bogor kedatangan Tim Subbagian Analisis Kebutuhan, Sumber Daya Manusia dan Kesra Sekretariat  Jenderal  KPU yang dipimpin langsung oleh  Kasubbagnya  Solikhah, S.Sos., M.Si . Tujuan kedatangannya tersebut adalah untuk melakukan wawancara  dalam rangka menggali informasi  Analisa Beban Kerja (ABK) kepada seluruh Pimpinan dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Bogor. Beliau menjelaskan “Setelah wawancara ini akan diketahui apakah KPU masih  membutuhkan pegawai atau tidak. Kalau  sudah cukup maka tidak akan diberikan formasi lagi. Biasanya ABK dikerjakan sendiri, tapi sekarang kita turun ke bawah “face to face” untuk mengetahui langsung. ABK yang diambil  dari kepangkatannya. Apakah jabatan masih ada atau tidak dilihat SKPnya”.

Wawancara dilakukan oleh 5 (lima) orang secara bergantian. Rencananya wawancara akan dilakukan di seluruh KPU Provinsi se-Indonesia dan beberapa KPU Kabupaten/Kota. Sebelumnya Tim telah mewawancarai Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta dan esok hari akan dilanjutkan dengan mwawancarai KPU Kota Depok (yang tengah menggelar Pilkada Serentak).

Seperti kita ketahui  Analisa Beban Kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu. Analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang dapat dilimpahkan kepada seorang pegawai.

Dengan cara membagi isi pekerjaan yang mesti diselesaikan oleh hasil kerja rata-rata satu orang, maka akan memperoleh waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan pekerjaan tersebut. Atau akan memperoleh jumlah pegawai yang dibutuhkan melalui jumlah jam kerja setiap pegawai tersebut.

Dalam manajemen kepegawaian, kegiatan penerimaaan dan penempatan pegawai mutlak harus dilakukan didalam satu unit organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Kegiatan manajemen kepegawaian adalah kegiatan untuk mendapatkan landasan guna penerimaan dan penempatan pegawai yang pada awalnya dilakukan terlebih dahulu melalui analisis jabatan (job analysis), yang berarti suatu kegiatan untuk memberikan gambaran tentang syarat-syarat jabatan (job specification) yang diperlukan bagi setiap pegawai yang akan diterima dalam menduduki suatu jabatan didalam suatu organisasi.

Perencanaan kebutuhan pegawai suatu instansi mutlak diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai yang tepat baik jumlah dan waktu, maupun kualitas. Melalui studi analisis beban kerja yang dilakukan akan dapat memberikan gambaran pegawai yang dibutuhkan baik kuantitatif maupun kualitatif yang dirinci menurut jabatan dan unit kerja. Agar jangan ada lagi pertanyaan dari khalayak umum : Kalau tidak ada Pemilu, KPU kerjaannya apa ? (Rd-Hupmas)berita abk3

berita abk2

fb fgd ep1

Cibinong,- KPU Kabupaten Bogor kembali mengadakan FGD (Focused Group Discusion) pada hari Kamis, 27 Agustusi 2015, Jam 10.00 -14.3045 WIB . Diskusi Kelompok Terarah (Focused Group Discusion) kali ini dilakukan dalam rangka Evaluasi Pemilu/Pemilukada di Kabupaten Bogor. Acara ini dihadiri oleh perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu 2014 tingkat Kabupaten Bogor ditambah Perindo , Mantan Panwaslu Kabupaten Bogor, Mantan PPK, Pemantau Pemilu, unsur Muspida, akademisi FISIP UNIDA, perwakilan Ormas dan Organisasi Kemahasiswaan.

Acara dibuka oleh  Ketua Divisi Teknis Pemilu  KPU Kabupaten Bogor Drs. R. Akhmad Munjin, M.Si dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu secara bergantian  oleh Erik Fitriadi, SH dan Mustaqim, S.Sos. Dalam FGD ini materi yang didiskusikan adalah beberapa Tahapan Pemilu, diantaranya: pemutakhiran data pemilih, pencalonan, dan kampanye. Ada beberapa catatan penting dalam diskusi kali ini : Pertama, dalam tahap pemutakhiran data pemilih. Untuk akurasi DP4 perlu adanya  sinkronisasi daftar pemilih dengan cara kerjasama dan koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Bogor yang lebih intensif, meminimalisir data ganda dalam data base pemilih, antisipasi mobilisasi warga yang cepat, peningkatan bimtek pada petugas lapangan, peningkatan peran aktif Parpol, waktu penyusunan DPS/DPT  lebih panjang, penyediaan TPS di kampus, dan tantangan dalam DPT Pilbup dan Pilgub 2018.

Kedua, dalam tahap Pencalonan. Pemenuhan dokumen administrasi calon perseorangan  6,5% dalam konteks Kabupaten Bogor sangat memberatkan bagi siapa saja yang akan maju menjadi Bupati Bogor,  untuk itu diusulkan agar berkas dukungan cukup satu yang asli, perlu adanya kerjasama kepala desa dalam permintaan tanda tangan pencalonan perseorangan.

Ketiga, dalam tahap Kampanye. Regulasi harus tegas, jelas dan tanpa multitafsir, kepastian dan ketegasan sanksi dalam kampanye, masih dominannya money politic, pelibatan anak dalam kampanye, dan penggunaan sarana ibadah untuk kampanye, keakuratan dana kampanye, dan waktu pemasangan dan tempat pemasangan alat peraga kampanye harus jelas dan tegas.

Dengan adanya rumusan evaluasi dan masukan dari pemangku kepentingan diatas diharapkan KPU Kabupaten Bogor dapat menyiapkan penyelenggaraan Pemilukada 2018 dengan lebih baik lagi. (Rd-hupmas)

 

fb fgd ep2

fb fgd ep 4

fb fgd ep 5fb fgd ep3