ok 3Jakarta, kpu.go.id- Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yang membahas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait indikasi kerugian keuangan negara sebesar 333 miliar atas pelaksanaan anggaran Pemilu tahun 2013 dan 2014, Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim mengatakan, KPU akan terus tindaklanjuti rekomendasi BPK, Senin (22/6).

“Kita tentu akan terus menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi BPK, kita juga sudah memperinci menurut nilainya dan menurut satkernya, ini nanti akan kami sampaikan. Kami sudah berkomunikasi dengan tim BPK, dan BPK juga mempercayai kami. Prinsipnya kami (KPU) akan fokus sesuai dengan peraturan yang berlaku,” jelasnya di kompleks parlemen, senayan.

IMG 1699Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) lakukan diskusi persiapan KPU dalam menggelar Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015, Rabu (17/6).

 

Dr. Sumantri, staf ahli Sesjen Wantannas mengutarakan bahwa Wantannas berupaya melakukan pemantauan dan pengkajian terhadap tahapan pilkada yang digelar oleh KPU.

 

“Salah satu program Pembantu Deputi Politik Nasional Wantannas adalah pemantauan dan pengkajian pelaksanaan pilkada serentak, misalkan proses distribusi logistik pemilu, sosialisasi, dan kendala yang dihadapi KPU,” kata Sumantri yang hadir bersama Pembantu Deputi (Bandep) Urusan Politik Nasional (Polnas) Wantannas, Iwan Hari Sugiharto, Analis Kebijakan (Anjak) Polnas Wantannas, Kolonel Lek. Bayu Roostono, Kolonel Laut (E) Supendi, Letkol Laut (P) Riswansyah Tarigan.

 

KPU, melalui Wakil Kepala Biro Perencanaan dan Data Sekretariat Jenderal KPU RI, Emil Satria Tarigan mengatakan, selain menyusun 10 Peraturan untuk menggelar pilkada, KPU juga mempersiapkan tahapan kampanye, yang menurut UU no 8 tahun 2015 kegiatan kampanye calon kepala daerah dibiayai oleh negara.

 

“Kampanye dibebankan kepada negara. Di beberapa daerah, biaya kampanye itu bisa hampir 40% dari total biaya penyelenggaraan pemilu, karena disitu ada debat publik minimal 3 kali, itu sudah diatur di UU. Kemudian sosialisasi melalui media cetak, elektronik dan TV, itu juga diatur, dan harus difasilitasi oleh KPU,” ujar Emil.

 

11Yogyakarta, kpu.go.id- Dibutuhkan kreativitas tersendiri untuk menyebarkan pendidikan demokrasi dan pemilu. Seperti yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jum’at pagi, (12/6). KPU Yogyakarta melakukannya dengan bersepeda (gowes) bersama.

Kegiatan rutin ini diikuti oleh lima KPU Kabupaten/Kota di Yogyakarta yang juga melibatkan masyarakat. Disamping berolahraga, ada makna lain yang ingin disampaikan; yakni menyebarkan pendiidikan kepemiluan kepada masyarakat.
“Gowes hanyalah sebuah cara kreatif dalam menyebarkan pendidikan kepemiluan kepada masyarakat,” kata Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan.

Antusiasme peserta gowes yang diawali di bilangan Jalan Ipda Tut Harsono No. 47 kota Yogyakarta dan berakhir di Jalan Solo, KM. 12 Kalasan Yogyakarta cukup tinggi. Setidaknya ratusan orang ikut menggowes sepedanya bersama Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik .

Secara simbolis, Husni melepas gowesers (pesepeda) dengan doa. “Dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya buka kegiatan gowes pagi ini,” tuturnya.

Saat melepas gowesers, Husni sempat menghimbau untuk tetap berhati-hati bersepeda dan berharap agar kegiatan seperti gowes terus dilakukan. “Disamping berolahraga, gowes juga dapat mempererat silaturrahim," ujar Husni di sela-sela acara.

Di luar dugaan, Ketua KPU Pusat ini memilih ikut ngegowes bersama peserta lainnya dari start hingga titik pemberhentian terakhir di KM, 12. 

0k 02Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Husni Kamil Manik menyatakan agar KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota agar mencermati betul isi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Senin (8/6).

Hal tersebut disampaikannya dalam Pembukaan Bimbingan Teknis Sistem Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, di Novotel Hotel Jakarta.

“Saya hendak menekankan agar saudara sekalian mencermati betul isi dari PKPU itu, karena ada sejumlah istilah baru dalam penyebutan daftar pemilih yang belum pernah ada di dalam peraturan kita sebelumnya,” ujar Husni

Husni mengingatkan bahwasanya pekerjaan pemutakhiran pemilih diawali dengan penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri 3 Juni 2015 silam.  Selanjutnya KPU melakukan analisis dan sinkronisasi DP4 dengan Pilpres 2014.

Ia juga berharap, setelah analisis dan sinkronisasi, KPU Kabupaten/ Kota menyusun data pemilih dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 orang. Data pemilih tersebut oleh PPDP (Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih) akan dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan.

“Coklit akan dilakukan pada rentang waktu tanggal 15 Juli – 19 Agustus 2015. Dari hasil coklit, PPS melakukan Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran. Daftar Pemilih hasil pemutakhiran akan direkapitulasi secara berjenjang dari PPS, PPK, hingga KPU Kabupaten/Kota,” tutur Husni.

Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilaksanakan pada tingkat KPU kabupaten/Kota pada tanggal 1 – 2 September 2015.  DPS ini akan  terus diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Semnetara Hasil Perbaikan (DPSHP) hingga akhirnya menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPT akan ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 1 – 2 Oktober 2015, dan diharapkan telah dapat ditetapkan di tingkat Provinsi pada tanggal 3 – 4 Oktober 2015.

Husni juga menambahkan Aplikasi Sidalih yang digunakan untuk Pilkada serentak ini merupakan hasil pengembangan dari Aplikasi Sidalih yang digunakan pada Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden tahun 2014.

Bimbingan Teknis Sistem Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 akan berlangsung selama 3 (tiga) hari ini mengundang Komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota serta operator yang akan melaksanakan Pilkada serentak.

Sumber: www.kpu.go.id

 

Cibinong - KPU Kabupaten Bogor telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kab Bogor pada hari Rabu, 16 Juli 2014 bertempat di Gedung Serbaguna II Pemerintah Kabupaten Bogor.
Rapat Pleno dihadiri oleh seluruh komisioner KPU Kab Bogor, Panwaslu Kab Bogor, Para saksi Pasangan calon, PPK, Panwascam dan unsur pimpinan daerah. Msing-masing saksi pasangan calon tidak ada yang menyampaikan keberatan dan kedua saksi menandatangani Berita Acara hasil Rekapitulasi. Hasil selengkapya dapat dilihat disini.