DSC01669Babakan Madang (31/07) Sesuai dengan instruksi KPU RI untuk KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Bogor melaksanakan Rapat Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019 yang bertempat di Lorin Sentul Hotel Babakan Madang. Rapat Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019 di buka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni, S.Pt., MM dengan didampingi Komisioner KPU Kabupaten Bogor Herry Setiawan, Yana Nurheryana, S.Ag., MM dan Erik Fitriadi, SH. Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 di Kabupaten Bogor tentunya masih banyak kekurangan, maka dalam Rapat Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019 yang bertujuan untuk meminta masukan dan aspirasi dari Peserta Pemilu dan instansi yang berkaitan sebagai kerangka penyempurna untuk Pemilu selanjutnya. KPU Kabupaten Bogor mengundang Bawaslu Kabupaten Bogor, Polres Bogor, Kodim 0621, Polresta Depok, Satpol PP, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor bagian Divisi Reklame, Ormas, LSM Penggiat Pemilu, Media Massa dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Bogor.

DSC01662Pada kesempatan ini Komisioner KPU Kabupaten Bogor Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan Partisipasi Masyarakat Herry Setiawan menyampaikan beberapa hal terkait evaluasi kampanye pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bogor misal Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan kampanye akbar, Alat Peraga Kampanye (APK) serta Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bogor mencapai 85% pada Pemilu Serentak 2019 yang melebihi dari standar nasional partisipasi pemilih yang ditentukan KPU RI 77,5%. Abdul Haris selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Bogor Divisi Penindakan Pelanggaran juga menyampaikan Daftar Inventaris Masalah (DIM) pada penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Bogor. Peserta Rapat Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu Serentak juga memberikan masukan terkait pemisahan Pileg dan Pilpres seperti Pemilu sebelumnya, kekurangan logistik surat suara, sosialisasi aturan kampanye dan pemasangan APK yang lebih intensif, pencegahan HOAX dalam kampanye, keterlibatan mahasiswa, dan pengawasan keterlibatan anak dan lembaga pendidikan dalam kampanye 2019.(Media Center – KPU Kab.Bogor)

DSC01712DSC01700DSC01727

DSC00089Babakan Madang (08/05) Sesuai tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019 KPU Kabupaten Bogor melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bogor yang berlangsung selama 8 hari tanggal 1-8 Mei 2019 di Hotel Olympic Renotel Sentul, Babakan Madang. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bogor dibuka resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni, S.Pt., MM didampingi Komisioner KPU Kabupaten Bogor Yana Nurheryana, S.Ag., MM, Erik Fitriadi, SH, Asep Saepul Hidayat, S.Pdi dan Herry Setiawan. Bupati Bogor Ade Yasin dan Jajaran Muspida Kabupaten Bogor turut hadir menyaksikan Rapat Pleno Terbuka. Bupati Bogor Ade Yasin memberikan sambutan bahwa apapun hasil Rapat Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bogor yang di tetapkan oleh KPU Kabupaten Bogor, Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Bogor harus menerima serta menjaga kondusifitas Rapat Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bogor.

DSC00670Setiap Kecamatan Se-Kabupaten Bogor membacakan DA1 rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dibacakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) secara bergantian dengan di saksikan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) masing-masing Kecamatan yang berlangsung pada Pleno di Tingkat Kabupaten. Adapun saksi Peserta Pemilu Serentak Tahun 2019 diantaranya adalah Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Saksi Perseorangan Calon DPD RI dan Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, mereka dapat memberikan sanggahan apabila ditemukan ketidaksesuaian data yang dimiliki saksi peserta pemilu serentak Tahun 2019 dengan data yang dibacakan oleh PPK yang kemudian dapat di renvoi atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bogor. Adapun hasil perolehan suara Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Bogor diantaranya adalah : Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin) memperoleh suara sejumlah 862.122 dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (H. Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahudin Uno) memperoleh suara sejumlah 2.035.552. Setelah penandatanganan dan serah terima DB dan DB1 dilanjutkan dengan deklarasi KPU Kabupaten Bogor bersama Kapolres, Dandim 0621, MUI, Bawaslu Kabupaten Bogor, Jajaran Muspida dan seluruh saksi peserta Pemilu Serentak Tahun 2019 menyatakan “ Menerima Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Bogor dan Kesepakatan Menunggu Hasil Rekapitulasi KPU RI dengan Mengedepankan Kondusifitas Sehingga Terjaga Persatuan dan Kesatuan Republik Indonesia”. (Media Center – KPU Kab. Bogor)

DSC09479DSC00733DSC09469

DSC07705Babakan Madang (26/03) Penegakan peraturan Pemilihan Umum Tahun 2019 terhadap kedaulatan hukum sebagai penguat demokrasi. Pentingnya transparansi dana kampanye terkait sumber dan alokasi dana kampanye sesuai peraturan yang berlaku tentunya menjadi perhatian penyelenggara Pemilu khususnya KPU Kabupaten Bogor, KPU Kabupaten Bogor gelar penyuluhan hukum tentang dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019. Penyuluhan Hukum dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni, S.Pt., MM dengan komisioner KPU Kabupaten Bogor Yana Nurheryana, S.Ag., MM, Asep Saepul Hidayat, S.Pdi, Herry Setiawan, dan Erik Fitriadi, SH. Peserta penyuluhan hukum tentang dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 yaitu Partai Politik, Media, Ormas, Mahasiswa, dan kelompok-kelompok di Kabupaten Bogor. Diharapkan peserta pemilu mengikuti aturan dan batas waktu pelaporan dana kampanye mengingat apabila Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Calon Anggota Legislatifnya tidak melaporkan dana kampanye maka Partai Politik dibatalkan dari kepesertaannya di Pemilu dan Caleg yang terpilih yang tidak melaporkan dana kampanye maka dapat dibatalkan sebagai anggota legislatif yang terpilih di Pemilu tahun 2019.

DSC07612KPU Kabupaten Bogor turut mengundang narasumber – narasumber yang penyampaikan materi terkait penyuluhan hukum tentang dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 diantaranya adalah :

  1. Ibu Titi Angraeni (Direktur Eksekutif Perludem ) menyampaikan materi terkait peran pemantau Pemilu dalam tahapan dana kampanye serta pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Tahun 2019.
  2. Bapak Yulianto, SH (Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat) menyampaikan materi terkait pengawasan Bawaslu dalam pelaporan dana kampanye serta pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Tahun 2019.
  3. Bapak Reza Alwan Souvnidar, SH (Anggota KPU Provinsi Jawa Barat) menyampaikan materi terkait Tahapan Dana Kampabye dan P2S. KPU Provinsi Jawa Barat menghimbau kepada operator-operator partai yang bertanggung jawab terhadap laporan dana kampanye Parpol dan Caleg di Kabupaten Bogor apabila kesulitan untuk bisa konsultasi ke operator SIDAKAM KPU Kabupaten Bogor.

DSC07583Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Bogor dihimbau juga memberikan fungsi kontrol terhadap konstituennya terkait distribusi C6 dan memastikan pengguna hak pilih menggunakan E-KTP. (Media Center – KPU Kab. Bogor)

DSC07657DSC07690DSC07759

DSC06882Cibinong (21/03) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang berintegritas KPU Kabupaten Bogor menyelenggarakan konsolidasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Bogor. Sebagai ujung tombak yang berperan memberikan pengetahuan dan informasi terkait teknis penyelenggaraan proses pemungutan suara, penghitungan suara pada 17 April 2019 di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Konsolidasi dilaksanakan 5 gelombang dengan tempat pelaksanaan Gelombang I, II, III pada tanggal 16-18 Maret 2019 di Hotel Lorin Sentul dan Gelombang IV dan V pada tanggal 19-20 Maret 2019 di Hotel Duta Berlian Dramaga. Konsolidasi PPS Se-Kabupaten Bogor dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni, S.Pt MM dilanjutkan dengan pembacaan sambutan Bupati Bogor yang diwakilkan oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Bogor A. Wawan DM E.Sos, MIP dalam sambutannya Bupati Bogor berharap Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Bogor berjalan kondusif, penyelenggara berintegritas, tetap mengedepankan asas Pemilu Luber Jurdil dan sukses tanpa ekses.

DSC07401Pada kesempatan konsolidasi tersebut Panitia Pemungutan Suara (PPS) diberikan bekal materi oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bogor diantaranya adalah :

  1. Rekrutmen KPPS terkait periodesasi KPPS, PPS diharapkan untuk melakukan identifikasi KPPS yang sudah menjabat 2 periode untuk dilakukan pendataan database yang disediakan KPU Kabupaten Bogor. Pengumuman KPPS KPU Kabupaten Bogor menghimbau untuk ditempel di tempat-tempat strategis dimana masyarakat dengan mudah memberikan tanggapan kepada nama-nama yang lolos KPPS.
  2. Data Pemilih KPU Kabupaten Bogor meliputi DPT, DPTb dan DPK, terkait Pemilih yang memiliki E-KTP Kabupaten Bogor yang tidak masuk DPT, DPTb masuk dalam DPK, dan DPK yang dapat menggunakan hak pilihnya sesuai peraturan pemilu yang memiliki E-KTP Kabupaten Bogor.
  3. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten. KPU Kabupaten Bogor akan membuat 6 titik digitalisasi berkas Pemilu sebagai solusi dari masalah jarak 40 Kecamatan dengan Kabupaten Bogor.

DSC06989Selain konsolidasi, juga dilakukan pemantapan PPS terkait pengisian Model C1-PPWP, C1-DPR, C1-DPD, C1-DPRD Provinsi, C1-DPRD Kab/Kota dengan dilaksanakan Simulasi pengisian C1-DPRD Kabupaten Bogor dari Soal yang telah dibuat oleh KPU Kabupaten Bogor kemudian perwakilan dari setiap Kecamatan untuk memeparkan isi dari C1 dan kecamatan lainnya untuk menanggapi. (Media Center – KPU Kab. Bogor)

DSC06887DSC06878

DSC06790Sentul (15/03) Dalam rangka penguatan aturan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di tataran masyarakat Kabupaten Bogor, KPU Kabupaten Bogor melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum. Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni, S.Pt.,MM, dan didampingi komisioner KPU Kabupaten Bogor Erik Fitriadi, SH, Yana Nurheryana, S.Ag., MM, Asep Saepul Hidayat, S.Pdi, dan Herry Setiawan dengan diikuti oleh Ormas, LSM, Media, BEM Se-Kabupaten Bogor, HMI, PMII, KAMMI, IMM,  JPPR, KPPI, GOW, Muslimat, Fatayat, Aisiyah dan Organisasi-Organisasi di Kabupaten Bogor. Tujuan dari sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memberikan pemahaman kepada pemilih Kabupaten Bogor terkait landasan hukum penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Serentak tahun 2019.

DSC06763KPU Kabupaten Bogor turut mengundang narasumber-narasumber yang berkaitan dengan disiplin peraturan Pemilu Tahun 2019 diantaranya adalah :

  1. Bapak Dr. Ismail, SH., MH menyampaikan materi terkait sosialisasi Undang - Undang Nomor  7 Tahun 2019 dilihat dari persepektif akademik.
  2. Bapak Dr. H. Idham Holik, SE., M.Si (Anggota KPU Provinsi Jawa Barat) menyampaikan materi terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2019 dibuat sebagai pedoman untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum berjalan sejalan sebagai prinsip demokrasi dengan menganut demokrasi yang rasional.
  3. Bapak Zaki Hilmi (Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat) menyampaikan materi terkait Peran Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu.

DSC06760Harapan KPU Kabupaten Bogor terhadap pelaksanaan Sosialisasi Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017, peserta dapat mensosialisasikan ke keluarga dan lingkungan sekitarnya untuk  ikut serta dalam kegiatan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta turut andil melakukan pengawasan terhadap peserta Pemilu Tahun 2019. (Media Center – KPU Kab.Bogor)

DSC06737DSC06772DSC06767

Halaman 5 dari 60