DSC07705Babakan Madang (26/03) Penegakan peraturan Pemilihan Umum Tahun 2019 terhadap kedaulatan hukum sebagai penguat demokrasi. Pentingnya transparansi dana kampanye terkait sumber dan alokasi dana kampanye sesuai peraturan yang berlaku tentunya menjadi perhatian penyelenggara Pemilu khususnya KPU Kabupaten Bogor, KPU Kabupaten Bogor gelar penyuluhan hukum tentang dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019. Penyuluhan Hukum dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni, S.Pt., MM dengan komisioner KPU Kabupaten Bogor Yana Nurheryana, S.Ag., MM, Asep Saepul Hidayat, S.Pdi, Herry Setiawan, dan Erik Fitriadi, SH. Peserta penyuluhan hukum tentang dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 yaitu Partai Politik, Media, Ormas, Mahasiswa, dan kelompok-kelompok di Kabupaten Bogor. Diharapkan peserta pemilu mengikuti aturan dan batas waktu pelaporan dana kampanye mengingat apabila Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Calon Anggota Legislatifnya tidak melaporkan dana kampanye maka Partai Politik dibatalkan dari kepesertaannya di Pemilu dan Caleg yang terpilih yang tidak melaporkan dana kampanye maka dapat dibatalkan sebagai anggota legislatif yang terpilih di Pemilu tahun 2019.

DSC07612KPU Kabupaten Bogor turut mengundang narasumber – narasumber yang penyampaikan materi terkait penyuluhan hukum tentang dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 diantaranya adalah :

  1. Ibu Titi Angraeni (Direktur Eksekutif Perludem ) menyampaikan materi terkait peran pemantau Pemilu dalam tahapan dana kampanye serta pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Tahun 2019.
  2. Bapak Yulianto, SH (Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat) menyampaikan materi terkait pengawasan Bawaslu dalam pelaporan dana kampanye serta pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Tahun 2019.
  3. Bapak Reza Alwan Souvnidar, SH (Anggota KPU Provinsi Jawa Barat) menyampaikan materi terkait Tahapan Dana Kampabye dan P2S. KPU Provinsi Jawa Barat menghimbau kepada operator-operator partai yang bertanggung jawab terhadap laporan dana kampanye Parpol dan Caleg di Kabupaten Bogor apabila kesulitan untuk bisa konsultasi ke operator SIDAKAM KPU Kabupaten Bogor.

DSC07583Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Bogor dihimbau juga memberikan fungsi kontrol terhadap konstituennya terkait distribusi C6 dan memastikan pengguna hak pilih menggunakan E-KTP. (Media Center – KPU Kab. Bogor)

DSC07657DSC07690DSC07759

Halaman 1 dari 73