CIBINONG- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor melaksakan sosialisasi pencalonan pemilihan DPRD, DPR,DPD Pemilu 2014 di Aula KPU Kabupaten Bogor, Kamis  (4/4) siang. agenda utama sosialisasi itu adalah memberikan informasi kepada seluruh pimpinan partai politik peserta pemilu 2014 mengenai tatacara pencalonan serta kaitannya dengan regulasi. 

Sosialisasi dipimpin langsung Ketua KPU Kabupaten Bogor Achmad Fauzi, S.Sos. M.E, didampingi  Kepala Divisi Teknis, Tugiman serta  Kepala Divisi sosialisasi Haryanto Surbakti SH. pada kesempatan itu KPU menyosialiasaikan tentang mekanisme pencalonan anggota legislatif terutama terkait teknis pengisian formulir-formulir dan  persyaratan lainnya.

“Sosialisasi ini dilaksanakan agar para peserta calon legislatif mengetahui perubahan persyaratan sesuai dengan PKPU No 13 tahun 2013 atas perubahan PKPU No.7 Tahun 2013 tentang penghapusan pasal 47. Sehingga yang nyalon legislatif boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah”ujar Haryanto.

Partai politik peserta pemilu lanjutnya, sudah seharusnya menyikapi peraturan pemenuhan kuota 30 persen perempuan karena dapat mempersiapkan dari jauh hari sebelum menyerahkan daftar caleg dari partai masing-masing, dan sanksi jika tak melaksanakannya merujuk dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2013.

Sosialisasi yang diikuti oleh pimpinan partai peserta pemilu 2014 tingkat Kabupaten Bogor  1. Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) , 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), 5. Partai Golongan Karya (Partai Golkar), 6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), 7. Partai Demokrat, 8Partai Amanat Nasional (PAN), 9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 10. Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura), 14. Partai Bulan Bintang (PBB) dan 15. PKPI.


Berdasar PKPU No 7 Tahun 2013 yang diubah dengan PKPU No 13 tahun 2013 itu, apabila  ketentuan dimaksud  tidak terpenuhi maka parpol tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada dapil bersangkutan. Konsekuensinya, parpol tak bisa ditetapkan sebagai salah satu peserta pemilu untuk dapil tersebut. (admin/ani/frank)