KPU Kabupaten Bogor menggelar Kelas Daring Pemilu (Online Class of Elections) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dengan tema “Tantangan RUU Pemilu 2020 Menuju Integritas Elektoral” melalui aplikasi zoom, pada hari Rabu, 13 Mei 2020 Pukul 14.00 s/d 16.00 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bogor, dengan menghadirkan pembicara diantaranya yaitu, Zulfikar Arse Sadikin (Anggota Komisi II DPR RI), Rifqi Ali Mubarok (Ketua KPU Provinsi Jawa Barat) dan Ubedillah Badrun (Pengamat Politik UNJ). Diskusi dipandu oleh Herry Setiawan (Anggota KPU Kabupaten Bogor) selaku moderator.

 DARING PAK HERRY

Ubedillah Badrun (Pengamat Politik UNJ menyampaikan) terkait success story Korea Selatan menyelenggarakan Pemilu di tengah Pandemi Covid-19, Problem yang harus diantisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia dalam situasi Pandemi. Beliau menambahkan bahwa terkait RUU Pemilu 2020 perlu mendapat sorotan semua pihak agar nantinya dapat menyajikan Pemilu yang berkualitas.

Sementara itu, Zulfikar Arse Sadikin (Anggota Komisi II DPR RI) menegaskan bahwa saat ini RUU Pemilu masih akan disampaikan ke Komisi II DPR RI setelah dibahas dalam Badan Keahlian DPR RI. RUU Pemilu ini memang hak inisiatif DPR RI yang akan diajukan ke pemerintah. Nantinya pemerintah akan membahas lagi bersama jajarannya setelah itu kemudian disampaikan dalam Rapat Komisi II. Jadi ini masih panjang pembahasan soal RUU Pemilu ini. Kita pastinya berharap rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi di republik Indonesia dapat terlibat aktif dalam pembahasan RUU Pemilu.

 DARING PAK HERRY 2

Selanjutnya Rifqi Ali Mubarok (Ketua KPU Provinsi Jawa Barat) menyampaikan materi terkait Pemisahan Pemilu lokal dan Pemilu daerah. Beliau menambahkan bahwa RUU Pemilu 2020 ini akan membedakan Antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Anggaran pemilu juga dibiayai penuh oleh APBN jadi tidak ada rezim pemda atau rezim pemilu. Tapi ini kan baru RUU jadi masih dinamis pembahasannya nanti.

Kelas Daring Pemilu (Online Class of Elections) yang kedua dengan tema “Meneropong Representasi Perempuan di Parlemen : Studi Tindakan Afirmatif dalam RUU pemilu dan Kesadaran Gender Pemilih di Pemilu Mendatang” melalui aplikasi zoom, dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Juni 2020 Pukul 14.00 s/d 16.00 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bogor, dengan menghadirkan pembicara diantaranya yaitu, Nina Yuningsih,S.Ag.,S.PD.,MM (Anggota KPU Provinsi Jawa Barat), dan Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP.,M.SI (Direktur Eksekutif NETGRIT). Diskusi dipandu oleh Ummi Wahyuni, S.Pt.,MM (Ketua KPU Kabupaten Bogor) selaku moderator.

 DARING BU UMMI 3

Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP.,M.SI (Direktur Eksekutif NETGRIT) memaparkan materi terkait “Pemilu Inklusif : Gender. Beliau menyampaikan terkait masalah partisipasi politik perempuan serta faktor - faktor yang menyebabkan kurangnya keterwakilan perempuan dalam politik yaitu diantaranya adalah keterbatasan ekonomi untuk pembayaran berkompetisi dalam Pemilu, tidak menguasai struktur politik sehingga gampang dikalahkan dalam memasuki persaingan memasuki daftar calon dan meraih suara. Beliau menambahkan bahwa sistem proporsional dengan daftar calon terbuka memberi peluang dan kesempatan perempuan untuk ikut berkompetisi. Sistem tersebut merupakan system yang berpihak kepada perempuan. Kebijakan afirmatif dalam bentuk kuota 30%, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan daftar calon anggota legislative. Kuota kandidat yang diadopsi oleh masing – masing pihak : misal “zipper system” (1 calon perempuan dari 3 daftar calon).

 DARING NARSUM PAK FERRY

Selanjutnya Nina Yuningsih,S.Ag.,S.PD.,MM (Anggota KPU Provinsi Jawa Barat) menyampaikan materi terkait “Afirmasi Politik Perempuan”. Beliau menjelaskan bahwa kebijakan afirmasi untuk meningkatkan representasi perempuan di politik pertama kali diterapkan menjelang Pemilu Tahun 2004 (UU No. 12/2003). Afirmative Action Pasal 173 ayat 2 huruf E UU Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa bakal calon Anggota Legislatif harus memuat sedikitnya 30% perempuan, di dalam daftar bakal calon setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon dan kepengurusan partai politik harus menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30%. Realitanya keterwakilan perempuan di legislatif masih sangat rendah dibawah angka 20% dan dalam kepengurusan Partai, Perempuan ditempatkan bukan di posisi yang strategis.

 DARING NARSUM BU NINA

Sesi selanjutnya diberi kesempatan kepada para peserta menanggapi materi yang disampaikan narasumber. Acara Kelas Daring Pemilu (Online Class of Elections) berjalan dengan lancar. Dari kegiatan ini diharapkan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kabupaten Bogor tentang RUU Pemilu 2020 serta meningkatnya partipasi politik masyarakat Kabupaten Bogor dalam Pemilu 2020 nanti