Kilas Nasional

MK: Larang Keluarga Petahana Mencalonkan Diri, UU Pilkada Melanggar Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi ketentuan yang melarang calon kepala daerah memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Mahkamah memutuskan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 huruf r dan penjelasannya Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menurut Mahkamah, ketentuan tersebut mengandung muatan yang diskriminatif.

“Ketentuan a quo nyata-nyata (dan diakui oleh pembentuk undang-undang) memuat pembedaan perlakuan yang semata-mata didasarkan atas kelahiran dan status kekerabatan seseorang. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan: setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu,” urai Hakim Konstitusi Patrialis Akbar saat membacakan pendapat Mahkamah dalam Putusan Perkara No. 33/PUU-XIII/2015 pada Rabu (8/7) siang, di Ruang Sidang Pleno MK.

Mahkamah berpendapat, meskipun dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum dibenarkan pemberlakuan pembatasan-pembatasan terhadap warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, namun pembatasan tersebut tidak boleh memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif. Mahkamah pun mengetahui bahwa ketentuan larangan adanya konflik kepentingan ditujukan untuk menciptakan kompetisi yang fair antara calon yang berasal dari keluarga petahana dan calon lain, sehingga akan tercegah berkembangnya ‘politik dinasti’ atau ‘dinasti politik’ yang marak terjadi di berbagai daerah.

JAKARTA - Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan, Polri siap memberikan pengamanan optimal saat digelarnya seluruh tahapan pemilu kepala daerah serentak. Ia memastikan semua potensi konflik telah berhasil dipetakan oleh Polri.

"Memang saya rasakan bahwa ini akan terjadi kerawanan yang cukup tinggi karena berbagai faktor," kata Badrodin, dalam rapat bersama Komisi III DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Badrodin menjelaskan, pemetaan konflik dilakukan mulai dari kelengkapan perangkat penyelenggara pemilu, sejarah konflik di daerah berikut konflik partainya, calon yang akan maju, dan karakter masyarakat di daerah tersebut.

Dari hasil pemetaan itu, dibuat kategori daerah yang rawan dan sangat rawan agar diberikan perhatian yang lebih serius.

"Semuanya ini sudah kami petakan mana daerah rawan dan angat rawan. Butuh penguatan yang cukup untuk mengantisipasi potensi konflik," ujarnya.

JAKARTA - Meski mendapat pertentangan sebagian masyarakat, akhirnya DPR RI mengesahkan Peraturan DPR tentang tata cara pengusulan program pembangunan daerah pemilihan atau dikenal 'Dana Aspirasi', dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/6/2015) petang.

"Dengan memperhatikan catatan, mari kita setujui peraturan DPR tentang tata cara pengusulan program pembangunan dana aspirasi. Setuju ya?," kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah saat memimpin Rapat Paripurna.

Mayoritas dari 315 anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut kompak menjawab persetujuannya. Dan Fahri pun buru-buru langsung mengetuk palu satu kali sebagai simbol disahkannya peraturan DPR tersebut. "Tok!"

JAKARTA -Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto meyakini bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait audit kepada Komisi Pemilihan Umum tidak sampai mengganggu tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015.

"Oh nggak. Tidak akan mengganggu jalannya pilkada serentak," kata kata Hasto di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2015).

Hasto menuturkan, ia yakin KPU akan profesional dalam mempersiapkan tahapan pilkada serentak dan tidak terpengaruh akan hasil audit BPK. Menurutnya, BPK mampu mengatasi permasalahan yang ada saat ini.

"Kami yakin KPU sudah sangat profesional," tuturnya.

Temuan BPK, kata Hasto hendaknya menjadi sebuah proses untuk menciptakan perbaikan di dalam internal KPU. Menurutnya, bukan KPU saja yang mengalami hal sama, lembaga negara lainnya juga berpotensi.

(sumber: http://www.tribunnews.com)