herry oke

Herry Setiawan

(Anggota KPU Kabupaten Bogor 2018-2023)

Indonesia membutuhkan kesinambungan program pembangunan menuju Indonesia maju 2045. Sejumlah pakar telah menyebutkan bahwa persoalan ganti pemimpin, ganti kebijakan harus segera dihentikan. Sejumlah indikator penetapan Indonesia maju 2045 dinilai dari Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia menjadi 23.199 dolar AS dari saat ini hanya 4.174 dollar AS pada 2019. Oleh karena itu dibutuhkan kesepakatan pembangunan nasional 25 tahun ke depan. Lantas apa peran KPU khususnya di tengah kontestasi Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar 23 September mendatang dalam menyongsong Indonesia Maju 2045?

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dapat turut andil dalam mewujudkan visi tersebut. Saat ini Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin telah menetapkan program pembangunan nasional selama 5 tahun ke depan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tertuang dalam RPJMN 2014-2019 yakni konsolidasi demokrasi dalam pemilu serentak 2019 sebesar 77,5 persen. Hasilnya melebihi yakni sebesar 81 persen di semua jenjang pemilu jika dilihat rerata nasional.

Dalam RPJMN Nawacita jilid II, tertuang visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkeribadian, berlandaskan gotong-royong. Dengan misi turunannya adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdayasaing. Pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan yang berkelanjutan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Terakhir adalah sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sinergitas Program Pemerintah Pusat-Daerah

Dari 9 misi pembangunan tersebut, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan dapat segera diwujudkan pada pemilu kepala daerah serentak 2020. Hanya saja dibutuhkan ketegasan dan penguatan dalam mengimplementasikan persyaratan calon kepala daerah yang akan diserahkan kepada KPU kabupaten/kota sebagai penyelenggara pemilukada. Dalam UU nomor 8 tahun 2015 diterangkan bahwa calon kepala daerah wajib menyerahkan visi misi kepada KPU Provinsi atau kabupaten/kota.

Sayangnya dalam UU tersebut tidak ditegaskan bahwa KPU wajib melakukan sinkronisasi program visi misi calon kepala daerah dengan program pemerintah pusat. Sehingga persyaratan pendaftaran tersebut menjadi lemah dan sebatas menggugurkan kewajiban. Padahal jika KPU diberi kewenangan melakukan pemeriksaan dan sinkronisasi antara visi misi calon kepala daerah dengan program pemerintah pusat, setidaknya misi Nawacita jilid II dapat seiring sejalan dengan program pemerintah daerah.

Jika yang terpilih adalah kepala daerah yang memiliki visi misi namun tidak sejalan dengan program pemerintah pusat maka terjadi kebuntuan. Hal ini terlihat dari visi misi kepala daerah dan pemerintah pusat dalam menangani banjir di Jakarta. Sebaliknya, jika kepala daerah yang terpilih adalah yang tidak mampu mengimplementasikan visi misinya dalam program pembangunan daerahnya, akhirnya akan mengekor pada program pemerintah pusat namun lepas dari realitas kebutuhan pembangunan daerahnya.

Sejak dilakukan pemilihan langsung kepala daerah pada 2005 silam, pemerintah daerah hanya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Pada penyusunannya, RPJPD umumnya dijadikan dalih sebagai kebutuhan nyata pembangunan warga setempat. Namun hal ini musti diuji kembali karena pengambilan data kebutuhan nyata pembangunan daerah harus berangkat tidak hanya mengacu pada data statistik Badan Pusat Statistik (BPS), namun harus mengakar dari nilai indigenous masyarakat, atau kebutuhan lokal prioritas.

Di sisi lain, naskah akademik visi misi calon kepala daerah tidak pernah diuji melalui lembaga khusus yang sesuai dengan kebutuhan ril daerahnya. Pengujian ini sepatutnya juga melibatkan lembaga thinktank lain atau perguruan tinggi dan BPS. Sehingga diharapkan visimisi tersebut menjadi kontekstual dengan daerahnya selama lima bahkan sepuluh tahun mendatang. Salahsatu contoh sederhana adalah apakah daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah rawan bencana alam, juga dimasukan oleh kepala daerahnya sebagai salahsatu visimisi dalam kontestasi pilkada? Contoh lainnya, apakah benar kebutuhan pembangunan infrastruktur fisik menjadi kebutuhan utama warga di daerah tersebut? Apakah jika warga didera kelaparan membutuhkan pembangunan infrastruktur atau uang dan makan?

KPU Kawal Program Kepala Daerah Terpilih

Panjangnya rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah selama ini selalu diawali dengan proses pendataan pemilih melalui Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang kemudian dimutakhirkan oleh KPU dan terbitlah Data Pemilih Sementara (DPS) lalu ditetapkan sebagai Data Pemilih Tetap (DPT). Rangkaian proses ini melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pemerintah daerah bekerjasama dengan pendataan pemilih di KPU provinsi, kabupaten/kota.

Setelah melakukan pendataan pemilih, KPU kemudian melakukan proses persiapan penyediaan logistik pemilu yang sesuai dengan DPT KPU. Di divisi teknis, secara simultan juga dilakukan penerimaan berkas persyaratan calon kepala daerah yang di dalamnya terdapat penerimaan visi misi calon kepala daerah. Setelah itu baru dilakukan seleksi terhadap berkas pendaftaran calon. Penetapan bakal calon diterbitkan setelah berkas dilengkapi lalu masuk ke tahap tes kesehatan para bakal calon kepala daerah.

Dalam proses tes kesehatan, KPU provinsi, kabupaten/kota dapat melibatkan pihak lain terlibat menguji kesehatan para calon kepala daerah dengan biaya yang tidak sedikit di rumahsakit yang telah ditunjuk. Hasil uji kesehatan tersebut kemudian dilampirkan menjadi persyaratan calon kepala daerah yang dianggap waras, sehat fisik dan rohaninya, lantas memenuhi persyaratan sebagai calon kepala daerah yang kemudian ditutup dengan pengambilan nomor urut pemilihan.

Dari rangkaian proses tersebut, seyogyanya KPU juga dapat memerlakukan agar visimisi calon kepala daerah untuk diuji oleh lembaga kompeten yang juga ditunjuk oleh KPU. Sehingga ada keserasian pembangunan antara daerah dan pusat. Pelibatan lembaga berkompeten juga dilakukan dengan menguji naskah akademik visimisi tersebut dengan sinkronisasi RPJMN dan RPJPN, agar kepala daerah terpilih dapat menjalankan program pembangunan yang selaras dengan pusat dan sesuai kontekstualitasnya dengan daerahnya.

Oleh karena itu, perlu sinergitas program pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam menetapkan visi misi calon kepala daerah oleh KPU. Setelah mendapat kewenangan dalam menyinergikan program pemerintah pusat dan daerah, KPU sebaiknya mendapat kewenangan dalam mengawal visi misi kepala daerah yang telah terpilih. Saat ini KPU memiliki public trust (kepercayaan publik) dalam mengawal penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan menambah tupoksinya, KPU dapat menjadi lembaga yang turut mengawal implementasi visi misi kepala daerah yang telah terpilih, khususnya sinergitas antara program pemerintah dan daerah. Setidaknya pada tingkat pemeriksaan keberhasilan implementasi program pemerintah baik pusat dan daerah.

Dengan turut serta mengawal pelaksanaan program pemerintah baik pusat dan daerah, KPU memiliki peran yang berkesinambungan dan substantif dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Tupoksinya tidak hanya menyiapkan teknis menjelang pemungutan suara, namun dapat lebih jauh mendalam pada subtansi digelarnya pemilihan umum.

Tantangan Demokrasi Elektoral Berbasis Internet

Tak hanya itu, dalam menjawab tantangan Indonesia Maju 2045, KPU juga ditantang untuk segera menerapkan e-voting menuju e-democracy berbasis internet yang sudah menjadi tantangan perubahan zaman. Partisipasi elektoral menggunakan e-voting sudah harus bisa dilaksanakan. Pilkada 2020 KPU telah mencanangkan penggunaan e-rekapitulasi perolehan suara mulai dari TPS yang secara berjenjang dilakukan rekapitulasi suara hingga tingkat kabupaten/kota. Penggunaan e-rekapitulasi ini ditujukan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggaraan pemilihan umum.

Menuju Indonesia Maju 2045

Dengan kewenangan subtantif tersebut, peranan struktural lembaga KPU yang secara vertikal menginduk pada KPU RI dapat lebih optimal, khususnya setelah selesai hajat pemilu. Visi Indonesia Maju 2045 dapat terlaksana dengan optimal tanpa sekat siapapun pemimpin yang terpilih. Namun program yang tetap dikawal dan diawasi publik yang diturunkan menjadi kebijakan daerah seperti peraturan gubernur, bupati/walikota ataupun keputusan gubernur, bupati/walikota yang seiring sejalan dengan program pemerintah. Termasuk tingkat nasional dengan presiden-wakil presiden terpilih dapat terus berada di jalur tepat menuju Indonesia Maju 2045.

Diiringi dengan penerapan e-democracy akan makin meneguhkan peran KPU sebagai lembaga terpercaya dalam melakukan pemungutan suara dalam memilih pemimpin, senator dan calon legislator dan di berbagai jenjang.

Pengawasan implementasi program pembangunan dapat lebih aktif dikawal tidak hanya oleh legislator di parlemen tapi lebih luas melibatkan partisipasi masyarakat. KPU memiliki reputasi kepercayaan publik tinggi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu yang tinggi di pemilu serentak 2019. Jangan sia-siakan kepercayaan publik tersebut dengan mengabaikan perannya setelah selesai hajat pemilihan umum di berbagai jenjang. Di sinilah letak peran strategis KPU dalam menjawab tantangan zaman mencapai Indonesia Maju 2045.

WhatsApp Image 2020 03 03 at 09.47.55

Idham Holik

(Anggota KPU Provinsi Jawa Barat)

Setiap tanggal 8 Maret, masyarakat dunia merayakan International Women’s Day atau IWD (Hari Perempuan Internasional). IWD dirayakan sebagai bentuk pengakuan atas prestasi perempuan dan upaya untuk menciptakan dunia setara gender (a gender equal world). Pada tahun 1975, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) secara resmi merayakan IWD dan menjadikannya sebagai bentuk dukungan bagi hak-hak perempuan dan partisipasinya dalam arena politik dan ekonomi.

Di 2020 ini, IWD bertemakan #EachforEqual (Masing-masing untuk Setara). Tema tersebut dilandasi pemikiran an equal world is an enabled world (dunia yang setara adalah dunia yang memungkinkan) dan dengan tema tersebut, masyarakat dunia dipersuasi untuk meningkatkan kesadaran menentang bias (raise awareness against bias) dan mengambil tindakan untuk kesetaraan (take action for equality). Oleh karena itu, mari jadikan IWD sebagai peristiwa penting untuk lebih setara (a milestone to be more equal).

Tuntutan untuk Lebih Setara

Dengan momentum IWD 2020 ini, semoga masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di daerah yang sedang menyelenggarakan Pemilihan/Pilkada Serentak 2020 dapat memaknai pesan kampanye IWD tersebut sebagai semangat untuk menciptakan pemilihan inklusif gender. Tidak ada diskriminasi gender atau paritas gender dalam budaya politik elektoralnya semakin baik.

Paritas atau kesetaraan gender untuk tingkat dunia, Indonesia masih jauh di bawah Afrika Selatan dan untuk Asia Tenggara, Indonesia juga bukan sebagai negara dengan indeks kesetaraan gender teratas. Berdasarkan The Global Gender Gap Index 2020 (153 negara di dunia), World Economic Forum (WEF) menempatkan Afrika Selatan di ranking 17 dengan skor 0,780, sedangkan Indonesia berada pada ranking 85 dengan skor 0,700. Indonesia juga jauh di bawah Filipina di ranking 16 dengan skor 0,781, Singapura di ranking 54 dengan skor 0,724 dan Thailand di ranking 75 dengan skor 0,708.

Ukuran untuk indeks kesenjangan gender menurut WEF tersebut mengacu pada empat dimensi yaitu kesempatan dan partisipasi ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan politik.

Temuan WEF tersebut senada dengan apa yang dipublikasikan McKinsey Global Institute dua tahun sebelumnya, tepatnya pada April 2018. McKinsey mempublikasikan hasil surveinya yang bertajuk The Power of Parity: Advancing Women’s Equality in Asia Pacific. Menurut survei tersebut, Indonesia masih mengalami ketidaksetaraan gender (gender inequality) dalam bidang representasi politik dan perlindungan hukum dengan kategori ekstrim (skor 0,37) dan masih jauh di bawah Filipina dengan kategori tinggi (skor 0,51).

Berbeda dengan data terdeskripsikan tersebut di atas, data resmi milik Pemerintah Indonesia sangat optimis Indonesia sebagai negara memiliki kesetaraan gender yang baik. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik menerbitkan Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019 yang menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia pada tahun 2018 sebesar 90,99 –meningkat 0,03 poin dari tahun 2017. Artinya semakin rendah kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan lelaki. Indikantor IPG tersebut menggadopsi GEM (Gender Empowerment Measure) yang disusun oleh UNDP. Cukup disayangkan, dalam laporan tersebut, masih terdapat 19 provinsi IPG-nya masih di bawah nasional.

Deskripsi tersebut di atas menjadi informasi penting untuk secara imperatif menghadirkan perubahan dalam upaya peningkatan indeks kesetaraan gender di Indonesia. Pemilihan Serentak 2020 ini merupakan kesempatan strategis bagi Indonesia dalam mentrasformasi budaya politik elektoral menjadi lebih berorientasi pada kesetaraan gender dalam rangka memperkuat agenda konsolidasi demokrasi, sebagaimana yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024.

Mungkinkah Perempuan Merdeka Memilih?

Di setiap kali Pemilu/Pilkada, jumlah pemilih perempuan pengguna hak pilih (female voter turnout) selalu lebih banyak daripada pemilih lelaki (male voter turnout). Misalnya dalam Pemilu Serentak 2019, khususnya dalam Pilpres, prosentase pemilih perempuan pengguna hak pilih sebesar 80,67%, sedangkan pemilih lelaki pengguna hak pilih sebesar 77,34% atau dari total populasi pemilih pengguna hak pilih, prosentase pemilih perempuan pengguna hak pilih sebanyak 51,17%. Pemilih perempuan lebih aktif dalam menggunakan hak pilihnya daripada pemilih lelaki.

Ini merupakan modal politik untuk melakukan perubahan dimana pemerintahan hasil pemilu/pemilihan dapat meningkatkan indeks keseteraan gender. Dalam pengantar buku Inclusive Electoral Process (2015), Helen Clark (pejabat UNDP) & Phumzile Mlambo-Ngacuka (Direktur Eksekutif UN Women) menegaskan bahwa partisipasi penuh dan setara perempuan dalam proses politik dan elektoral merupakan merupakan tesis penting bagi pemberdayaan dan kesetaraan gender perempuan (dalam UNDP & UN Women, 2015).

Untuk menguji partisipasi penuh dan setara perempuan tersebut penting untuk membahas dua pertanyaan reflektif berikut. Kedua pertanyaan ini juga sebenarnya dapat berlaku bagi pemilih lelaki. Pertanyaan pertama, apakah benar perempuan sudah merdeka dalam menentukan pilihan politiknya?

Ada dua pendekatan dalam studi perilaku pemilih yaitu pendekatan psikologis dan sosiologis. Dalam pendekatan psikologis, keputusan elektoral tidak ditentukan secara sosial structural, tetapi ditentukan oleh hasil identifikasi partai dan evaluasi kandidat serta orientasi isu. Pendekatan ini dipelopori oleh sarjana ilmu sosial dari Universitas Michigan (Knoke, 1974; Roth, 2008:37).

Sedangkan sebaliknya dalam pendekatan sosiologis, khususnya dengan model pejelasan mikrososiologis, tidak demikian yaitu dipengaruhi oleh efek keanggotaan kelompok sosial (the effect of social group membership), karena pada dasarnya menurut Paul Lazarsfeld, et al (1968:3137), voting is essentially a group experience (memilih pada dasarnya adalah pengalaman kelompok). Pendekatan sosiologis dipelopori oleh sarjana-sarjana dari Universitas Columbia –atau dikenal dengan nama Mazhab Columbia (Knoke, 1974; Roth, 2008:23-25).

Pendekatan tersebut didasarkan pada Theory of Intersecting Social Circles (Teori Lingkaran Sosial Silang-Menyilang) yang dikemukakan oleh Georg Simmel (1908). Teori tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia terikat di dalam lingkaran sosial yang silang-menyilang atau berinterseksi misalnya keluarga, pertemanan, tempat kerja, dsb. Dengan perspektif tersebut dan dalam konteks pemilih, Lazarsfeld, et al (1968:148) menyatakan bahwa pemilih hidup dalam konteksnya tertentu seperti status ekonomi, agama, tempat tinggal, pekerjaan, dan usianya yang menentukan lingkaran sosial yang mempengaruhi keputusan elektoralnya (Roth, 2008:24).

Dengan perspektif pendekatan sosiologis tersebut, pemilih perempuan tidak memiliki kebebasan dalam keputusan elektoralnya, karena dipengaruhi oleh faktor eksternal dirinya. Pemilih perempuan dalam tekanan sosial atau lingkungan seperti kepala keluarga, pemimpin di tempat kerja, tokoh masyarakat berpengaruh, kelompok pertemanan, dan lain sebagainya.

Dalam budaya politik patriarki, kepala keluarga (suami atau orang tua lelaki) sering kali memiliki hak veto atas pilihan elektoral istri atau anak perempuannya serta anggota keluarga lainnya. Hal yang sama juga terjadi dalam birokasi atau manajemen patrimonial, pemilih perempuan sering berada dalam kondisi sulit menolak arahan elektoral dari pemimpin di tempat kerjanya.

Dalam politik elektoral, para kandidat sering kali menggunakan jaringan pemuka opini publik (network of public opinion leader) seperti tokoh masyarakat berpengaruh (misalnya tokoh adat, tokoh agama, dll) untuk tidak sekedar mempersuasi pilihan politik elektoral, tetapi juga memobilisasi dukungan politik pemilih. Ketidakberdayaan pemilih untuk menolaknya dikarenakan efek hubungan emosional yang sangat kuat.

Hal yang sama juga terjadi pada kelompok pertemanan (friendship group) yang biasanya menciptakan groupthink atau kondisi psikologis yang melahirkan keinginan kuat untuk menciptakan harmoni atau kesesuaian dengan anggota kelompok lainnya sehingga keputusan elektoral yang dibuat tidak rasional. Misalnya kelompok sebaya (peer group) sangat kuat mempengaruhi pemilih pemula.

Bagi pemilih muda atau millennial, semoga deskripsi tersebut menstimulasi kesadaran untuk setera dalam berpartisipasi elektoral. Di tahun 2020 ini dan dalam rangka memperingati Beijing Declaration and Platform for Action 1995 yang ke-25 tahun, UN Women masih melakukan kampanye publik bertemakan “Generation Equality: Realizing Women’s Rights for an Equal Future”. Semoga pemilih millenial dalam Pemilihan Serentak 2020 dapat bertestimoni, I am Generation Equality (Aku adalah Generasi Kesetaraan).

Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah pemilih perempuan akan terbebas dari politik klientelistik dalam Pemilihan Serentak 2020? Politik klientelistik terjadi ketika pemilih memberikan suaranya dikarenakan pertimbangan manfaat material (material benefits) yang didistribusikan oleh kandidat tertentu yang mencakup pemberian bantuan (favors), barang (goods), atau uang (cash) (Berenschot & Aspinall, 2019; Stoke, 2011). Istilah lainnya dari politik tersebut adalah vote buying (pembelian suara) dan ini terkategori sebagai campaign corruption (korupsi kampanye) (Stoke, 2011). Bisa juga disebut sebagai politik uang (money politics) dan ini merupakan tindak pidana dalam pemilihan.

Pada Pemilu Serentak 2019, Ratna Dewi Pettalolo, Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia pernah menyatakan sasaran politik uang adalah kaum perempuan (2/4/2019). Dalam Pemilihan Serentak 2020, sangat potensial, perempuan belum terbebas dari politik klientelistik atau politik uang dan diperlukan langkah-langkah strategis mengantisipasi atau membebaskan perempuan dari situasi politik yang sangat problematik tersebut.

Deskripsi atas kedua pertanyaan reflektif tersebut memberikan penegasan tentang perlu adanya gerakan voluntirisme elektoral (the electoral volunteerism movement) untuk memerdekakan perempuan dalam menentukan pilihan elektoralnya dengan basis rasionalitas dan program pemberdayaan. Oleh karena itu, gerakan voluntirisme tersebut harus dapat meningkatkan literasi elektoral dan gender pemilih perempuan dan dapat melakukan tindakan preventif untuk memproteksi atau mengeluarkan pemilih perempuan dari “lingkatan setan” politik klientelistik serta yang terpenting menciptakan atmosfir politik “merdeka memilih” bagi perempuan.

Wujudkan Budaya Politik Elektoral “Setara”

Dalam masyarakat patriarki, gerakan voluntirisme tersebut juga harus melibatkan pemilih lelaki sebagai objek dan subjeknya, karena memerdekakan pilihan elektoral pemilih perempuan dibutuhkan dukungan dari pemilih lelaki. Sebagai objek, pemilih lelaki harus diedukasi tentang kesetaraan gender dan sebagai subjek (atau aktor), pemilih lelaki harus mempelopori budaya politik elektoral “setara” berbasiskan literasi gender. Ini semua bertujuan agar pemilih lelaki dapat menjadi gender-sensitive voters (pemilih sensitif-gender), yang dapat mangapresiasi dan mempromosikan kesetaraan dalam partisipasi elektoral.

Pemilih sensitif-gender selaras dengan kampanye global “HeForShe” yang diinisiasi oleh PBB (UN), sejak 20 September 2014. Kampanye tersebut merupakan invitasi bagi lelaki dan semua gender untuk bersolidaritas dengan perempuan dalam menciptakan dunia setara gender. Kampanye tersebut mendorong kedua gender untuk ambil bagian sebagai agen perubahan dan bertindak menentang perilaku dan stereotif negatif. Sebagai gerakan solidaritas global, kampanye tersebut bertujuan untuk mengakhiri ketidaksetaraan gender pada 2030.

Untuk mewujudkan budaya politik elektoral “setara”, penyelenggara pemilihan sudah saat mempelopori komunikasi politik sensitif-gender dimana mereka tidak menggunakan sexist language (bahasa seksis) atau gender-biased language (bahasa bias gender). Misalnya, dalam slogan advokasi kesetaraan memilih “one man, one vote” (satu orang, satu suara), penyelenggara pemilihan berani mengganti kata man dengan kata person. Kini slogan tersebut menjadi slogan yang inklusif, “one person, one vote”.

Selanjutnya kompetensi sensitivitas gender juga harus dimiliki oleh setiap kandidat elektoral. Mereka disebut sebagai kandidat sensitif-gender (gender-sensitive candidate). Ini bukan persoalan apakah kandidat itu perempuan atau lelaki, tetapi apakah kandidat tersebut memiliki literasi, visi politik, dan kompetensi komunikasi politik kesetaraan gender dalam kampanyenya atau tidak.

Kendala peningkatan paritas gender dalam pemilihan, pertama, tidak ada regulasi keberpihakan gender. Misalnya dalam regulasi kampanye pemilihan, tidak ketentuan tentang materi kampanye harus dapat meningkatkan kesadaran gender, yang ada hanya teks meningkatkan kesadaran hukum dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat (Pasal 17 huruf c & f PKPU No. 4 Tahun 2017). Selain hal tersebut, secara empiris atau berdasarkan fakta politik pada pemilihan sebelumnya, masih banyak kandidat perempuan yang tidak sensitif-gender dan begitu juga sama halnya dengan kandidat lelaki. Budaya patriarki sangat kuat dalam mempengaruhi tindakan dan komunikasi politik mereka.

Kini di Pemilihan Serentak 2020 ini, partai politik memiliki peran sangat strategis dalam mendorong para politisi pilihan partai (baik perempuan ataupun lelaki) untuk menjadi kandidat yang sensitif-gender. Begitu juga, tokoh politik yang menjadi bakal calon perseorangan di Pemilihan diharapkan dapat memiliki komitmen politik sensitif-gender.

Dalam retorika politiknya, kandidat sensitif-gender memiliki kemampuan untuk menghindari genderlect (diksi berdasarkan jenis kelamin) atau gender-blind language (bahasa tuna-gender) dan mengedepankan retorika invitasional (invitational rhetoric). Kesetaraan (equality) menjadi ciri utama dari retorika politiknya, sehingga kandidat tersebut mampu menciptakan hubungan yang setara dan bebas stereotip gender serta dapat memahami pemilih perempuan dalam perspektifnya. Jadi, kompetensi sensitivitas gender dapat mengembangkan empati politik kandidat, sehingga pemilih perempuan ditempatkan sebagai subjek, bukan objek kampanye.

Melalui rancangan program pembangunan yang ditawarkannya selama kampaye, kandidat tersebut memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pemberdayaan pemilih perempuan dalam rangka peningkatan sumberdaya perempuan dan indeks kesetaraan gender. Kehadiran kandidat tersebut tidak sekedar menjadi pertanda demokrasi elektoral semakin matang, tetapi terkait masa depan pembangunan daerah. Ini dibuktikan dengan temuan survei McKinsey Global Institute (2018) dimana perempuan merupakan kekuatan yang memiliki kontribusi vital atas pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Jadi kesetaraan gender dalam politik elektoral adalah jalan menuju kesejahteraan. Kunci meraih hal tersebut, mari kita perbaiki komitmen dan tindakan pemberdayaan gender dalam Pemilihan Serentak 2020 melalui komunikasi politik sensitif-gender. Jadi, mewujudkan Pemilihan inklusif-gender adalah sebuah keharusan untuk praktek demokrasi elektoral lebih matang.

Referensi:

Buku/Jurnal/Artikel

Aspinall, Edward & Berenschot, Ward (2019). Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Ithaca, New York: Cornell University Press.

EIGE (2019). Toolkit on Gender-Sensitive Communication. Publication Date, 25 February 2019. Vilnius, Lithuania: EIGE (European Institute for Gender Equality). Link: accessed February 27th, 2019, 09:30 PM.

Foss, Sonja K. (2009). Invitational Rhetoric. In Stephen W. Litteljohn & Karen A. Foss (Edts.). Encyclopedia of Communication Theory. California: SAGE Publications, Inc. p. 569-571

Johnson, Fern L. (2009). Genderlect Theory. In Stephen W. Litteljohn & Karen A. Foss (Edts.). Encyclopedia of Communication Theory. California: SAGE Publications, Inc. p. 431-433

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & BPS (2019). Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019. Jakarta: Kementrian PPPA

Knoke, David (1974). A Causal Synthesis of Sociological and Psychological Models of American Voting Behavior. Social Forces, Vol. 53, No. 1 (Sep., 1974), pp. 92-101.

Roth, Dieter, Prof (1998). Empirische Wahlforschung. Penterjemah Denise Matindas (2008). Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen, dan Metode. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung Indonesia.

Stokes, Susan C. (2011). Political Clientelism. In Robert E. Goodin (Edt.). The Oxford Handbook of Political Science. New York: Oxford University Press.

UNDP & UN Women (2015). Inclusive Electoral Processes: A Guide for Electoral Management Bodies on Promoting Gender Equality and Women’s Participation. New York: UN Women

UNDP (2019). Principles of Gender-Sensitive Communication: UNDP Gender Equality Seal Initiative. Link: https://www.undp.org/content/dam/jamaica/docs/gender/JM-AUG-29-UNDP%20Gender%20Seal-Principles%20of%20gender-sensitive%20communications.pdf accessed at February 25th, 2020, 10:06 AM

Dokumen Riset/Kebijakan

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019.

The Power of Parity: Advancing Women’s Equality in Asia Pacific. McKinsey Global Institute. Report, April 2018. Link: https://www.mckinsey.com/featured-insights/gender-equality/the-power-of-parity-advancing-womens-equality-in-asia-pacific#part1 Accessed February 17th, 2020, 08:45 AM

World Economic Forum (2019). Insight Report. Global Gender Gap Report 2020. Geneva, Switzerland

Website

Generation Equality: Realizing Women’s Rights for An Equal Future. UN Women. Link: https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/generation-equality-realizing-womens-rights-for-an-equal-future-en.pdf?la=en&vs=3007 accessed at February 22nd, 2020, 11:05 AM

History of the Day. United Nations. Link: https://www.un.org/en/events/womensday/history.shtml accessed at February 17th, 2020, 10:26 AM

International Women’s Day #IWD2020 #EachforEqual, March 8, 2020. Link: https://www.internationalwomensday.com/ Accessed at February 17th, 2020, 09:05 AM

International Women's Day 2020 campaign theme is #EachforEqual. Link: https://www.internationalwomensday.com/2020Theme accessed at February 16th, 2020, 05:20 AM

Kaum Perempuan Menjadi Sasaran Utama Politik Uang. Bawaslu. Link: https://bawaslu.go.id/en/berita/kaum-perempuan-menjadi-sasaran-utama-politik-uang diakses 20 Februari 2020, 04;20 PM

Press Release: UN Women Goodwill Ambassador Emma Watson Calls Out to Men and Boys to Join HeForShe Campaign. Saturday, September 20, 2014. Link: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/20-september-heforshe-press-release accessed at February 26th, 2020, 11:47 AM

 

WhatsApp Image 2020 03 03 at 09.47.55Idham Holik

(Anggota KPU Provinsi Jawa Barat)

Tahun 2020 adalah tahunnya penyelenggaran Pemilihan Serentak (Pasal 201 ayat 6 UU No. 10 Tahun 2016). Dalam analisa politik komparatif, tentunya dinamika politik dalam Pemilihan Serentak 2020 ini berbeda dengan yang sebelumnya, karena lanskap atau atmosfir politiknya berbeda. Hal ini dapat berimplikasi pada tantangan yang dihadapi dalam proses penyelenggaran pemilihan tersebut.

Seberat atau sehebat apapun tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilihan, itu akan menjadi ringan, ketika penyelenggara pemilihan mendapat dukungan politik publik yang tinggi dalam bentuk kepercayaan publik (public trust). Kepercayaan publik tersebut bersifat sangat esensial sekali dalam kelancaran penyelengaraan semua tahapan Pemilihan. Selain hal tersebut, kepercayaan publik juga berimplikasi positif terhadap tingkat partisipasi elektoral pemilih terutama kehadiran pemilih dalam menggunakan hak suaranya –di tengah ancaman abstensi atau apatisme politik.

Oleh karena itu, bersifat imperatif bagi setiap penyelenggara pemilihan termasuk badan ad hoc (PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 – 6 Peraturan KPU RI No. 3 tahun 2015), untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik. Dalam perspektif sistem, semua penyelenggara pemilihan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya atau bersifat terintegrasi. Menjaga reputasi organisasional menjadi kewajiban semua pihak penyelenggara pemilihan, tak terkecuali juga badan ad hoc.

Ada dua hal yang sangat penting untuk dipahami dan diaktualisasikan dalam rangka meningkatkan dan menjaga reputasi organisasional penyelenggara pemilihan di mata publik, sehingga publik dapat mengapresiasi dengan kepercayaannya. Kedua hal tersebut adalah komitmen organisasional dan integritas kerja sebagai penyelenggara pemilihan. Kedua hal tersebut merupakan unsur penting bagi vitalitas organisasional dan akseptabilitas atau rekognisi publik.

Vitalitas Organisasional

Dalam sebuah organisasi, komitmen bersifat vital, karena dapat mempengaruhi kinerja seorang individu di dalam sebuah organisasi. Mowday et al (1979) mendefinisikan commitment has been defined as “the strength of an individual’s identification with and involvement in an organization”. Komitmen didefinisikan sebagai kekuatan identifikasi individu terhadap dan keterlibatannya di dalam organisasi. Komitmen organisasional dari seorang penyelenggara pemilihan (termasuk badan ad hoc) merupakan prasyarat utama bagi kemampuannya bertahan hidup (survive) di dalam organisasi dan menghidupkan atau mengembangkan organisasi itu sendiri.

Selanjutnya Curtis & Wright (2001) menjelaskan bahwa konsep tersebut terdiri dari tiga komponen yaitu (1) hasrat untuk memelihara hubungan di dalam organisasi; (2) keyakinan terhadap dan penerimaan atas nilai dan tujuan organisasi; dan (3) kehendak untuk berusaha menjadi bagian dari organisasi. Jadi komitmen dapat dipahami sebagai representasi dari bagaimana seorang individu berupaya menginternalisasikan nilai-nilai organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.

Merujuk pada pemikiran Curtis & Wright tersebut, konsep kolektif kolegial yang menjadi ciri khas penyelenggara pemilihan adalah komitmen bersama (common commitment) yang dapat melahirkan semangat kepemimpinan dan hubungan interpersonal kebersamaan. Kolektif kolegial harus terinternalisasi dengan baik di setiap diri penyelenggaran pemilihan, termasuk badan ad hoc. Kebersamaan di dalam tubuh organisasi penyelenggara pemilihan merupakan kekuatan dalam menyelesaikan semua tahapan dan tantangan penyelenggaran pemilihan –togetherness is the great power.

Nilai dan tujuan organisasional adalah ruh bagi komitmen bersama tersebut yang bersumber dari regulasi dan kode etika pemilihan itu sendiri, mulai dari Undang-Undang Pemilihan sampai Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan KPU RI serta Peraturan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Oleh karena itu, penyelenggara pemilihan pada level provinsi dan kabupaten/kota serta badan ad hoc memiliki kewajiban memahami dengan baik semua hal tersebut. Jadi, literasi regulasi dan etika bersifat fundamental bagi penyelenggara pemilihan.

Selanjutnya Allen & Meyer (1990) membedakan tiga jenis komitmen yaitu affective commitment, continuance commitment, dan normative commitment (Curtis & Wright, 2001). Affective commitment (komitmen afektif) adalah keterikatan emosional seseorang (the person’s emotional attachment) terhadap organisasinya. Komitmen ini didasarkan pada kualitas emosionalitas seseorang pada organisasinya. Oleh karena itu, rasa memiliki organisasi (a sense of belonging to the organization) menjadi indikatornya. Totalitas dalam bekerja dari seorang penyelenggara pemilihan (termasuk badan ad hoc) merepresentasikan komitmen tersebut.

Kedua, continuance commitment (komitmen kelanjutan): persepsi seseorang atas biaya (cost) dan resiko (risks) meninggalkan (leaving) organisasinya saat ini. Komitmen ini didasarkan pada tindakan rasional dan menghitung manfaat (advantages) atau kerugian (disadvantages) pada saat seseorang bertahan atau keluar dari pekerjaannya. Oleh karena itu, ada dua aspek dari komitmen ini yaitu: pengorbanan personal (the personal sacrifice) apabila ia meninggalkan organisasi dan kurangnya ketersediaan alternatif (a lack of alternatives available) bagi orang tersebut.

Menjadi seorang penyelenggara pemilihan termasuk badan ad hoc harus senantiasa dipersepsikan dalam persepsi yang positif, karena tidak banyak warga negara yang bisa menjadi penyelenggara atau badan ad hoc pemilihan. Mereka adalah warga negara pilihan yang memiliki kualifikasi sesuai regulasi dan kode etik. Dalam perspektif religius, tidak ada kata lain kecuali bersyukur menjadi seorang penyelenggara atau badan ad hoc pemilihan. Terlalu besar resiko sosial yang harus ditanggung apabila penyelenggara atau badan ad hoc bekerja dengan tidak baik. Resiko tersebut yaitu hilangnya rekognisi sosial, sedangkan rekognisi tersebut merupakan salah satu modal sosial yang sangat penting.

Dan ketiga, normative commitment (komitmen normatif): dimensi moral yang didasarkan pada kewajiban dan tanggung jawab yang dirasakan (felt obligation and responsibility) oleh seseorang atas organisasi yang memperkerjakannya. Jenis komitmen yang ketiga ini erat kaitannya dengan integritas dalam bekerja. Kualitas komitmen ini sangat bergantung pada literasi regulasi dan etika seorang penyelenggara atau badan ad hoc pemilihan.

Deskripsi tersebut menegaskan bahwa kualitas komitmen seorang penyelenggara menjadi indikator kecerdasan berorganisasinya. Oleh karena itu, untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik, tidak ada jalan lain bagi penyelenggara atau badan ad hoc pemilihan untuk terus meningkatkan kualitas komitmen organisasionalnya. Hanya dengan hal tersebut, organisasi penyelenggara pemilihan dapat beroperasi dengan penuh daya (powerful operation).

Dalam studi perilaku organisasional, komitmen tidak bersifat stabil dan sangat bergantung pada motivasi kerja yang seringkali mengalami fluktuasi seperti konjungtur. Jalan untuk menjaga atau memperbaharui komitmen organisasional tersebut adalah dengan cara pemberian motivasi kerja. Oleh karena itu, struktur hirarkis di atas harus memiliki kompetensi sebagai motivator. Misalnya KPU Kab/Kota harus dapat memotivasi dengan baik badan ad hoc agar tetap memiliki komitmen organisasional dengan baik.

Menjaga Kepercayaan Publik

Seperti dideskripsikan di atas, kepercayaan publik tidak sekedar menjadi kekuatan stabilitas organisasional penyelenggara pemilihan saja, tetapi menjadi kekuatan pendorong (driving power) atau kekuatan mengaktivasi (activating power) partisipasi elektoral dalam Pemilihan Serentak 2020 ini. Selain komitmen organisasional tersebut. integritas penyelenggara atau badan ad hoc menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kepercayaan publik.

Kata integritas adalah kata yang sering dibicarakan (buzz word), tetapi sering kali makna atau pengertiannya kurang tepat. Oleh karena itu, mari pahami kata integritas tersebut dengan benar. Secara leksikal, Oxford Learner’s Dictionaries mengartikan kata integritas sebagai the quality of being honest and having strong moral principles. Integritas sebagai kualitas pribadi yang jujur dan memiliki prinsip moral yang kuat. Selanjutnya Cambridge Dictionary mengartikan kata integritas dengan lebih tegas lagi yaitu the quality of being honest and having strong moral principles that you refuse to change. Jadi, integritas merupakan kualitas kejujuran dan keteguhan seseorang dalam memegang prinsip moral dan menolak untuk berubah.

Selain kedua kamus tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata integritas dimaknai sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan; atau sebagai kejujuran. Jadi dalam pengertian KBBI tersebut integritas erat kaitannya dengan reputasi individual, organisasi, ataupun kegiatan.

Dalam Electoral Management Design, Hellen Catt et al (2014: 21 & 23) menyatakan bahwa integritas adalah salah satu dari 7 prinsip panduan (guiding principles) bagi Badan Manajemen Pemilu (Electoral Management Body/EMB) –di Indonesia, EMB adalah Komisi Pemilihan Umum berserta struktur hirarkis di bawahnya serta badan ad hoc (Pasal 1 ayat 7, 8, & 9 UU No. 1 Tahun 2015; Pasal 1 ayat 8, 9, & 10 UU No. 17 tahun 2017; Pasal 3 ayat 1 – 6 Peraturan KPU RI No. 3 tahun 2015). Menurut mereka, EMB adalah penjamin utama integritas (the primary guarantor of the integrity) dalam proses elektoral. Oleh karena itu, badan tersebut secara langsung bertanggung jawab untuk memastikan integritas teraktualisasi dengan baik.

Menurut Global Commission on Elections, Democracy, & Security (2012:6), perilaku professional, imparsialitas, dan transparan dalam persiapan dan pelaksanaan (administration) seluruh siklus elektoral merupakan komponen dari integritas elektoral. Jadi integritas penyelenggara atau badan ad hoc tersebut dari cara kerjanya, sampai sejauh mana yang bersangkut memiliki keterampilan kerja; independensi atau tidak berpihak; dan bisa bersikap terbuka pada publik, karena publik berhak tahu atas apa yang dikerjakannya.

Pengertian legal integritas mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat 2 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam ketentuan tersebut, integritas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada empat prinsip yaitu: jujur, mandiri, adil, dan akuntabel.

Keempat prinsip tersebut dapat dipahami secara praktis sebagai berikut yaitu pertama, kejujuran terrepresentasi dengan niat yang kuat untuk menyelenggarakan pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan sempit seperti kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Kedua, kemandirian terrepresentasi pada kemampuan untuk menolak intervensi dan pengaruh politik dari siapapun yang memiliki kepentingan praktis dalam politik elektoral.

Ketiga, keadilan terrepresentasi dengan kemampuan menempatkan sesuatu sesuai dengan konteks hak dan kewajibannya. Dan, keempat, akuntabilitas terrepresentasi pada kemampuan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dengan penuh responsibilitas dan output atau hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai regulasi dan kebijakan penyelenggaran pemilihan.

Merujuk pada deskripsi tersebut di atas, integritas merupakan kualitas kepribadian atau keteguhan prinsip moral seorang penyelenggara atau badan ad hoc pemilihan sebagai diatur dalam regulasi, kebijakan dan kode etik penyelenggaraan pemilihan. Integritas hanya dapat dirusak oleh virus mematikan (deadly viruses) yaitu konflik kepentingan (conflict of interest) dan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power). Dalam diskursus yang lebih luas, integritas adalah mekanisme menjadi manusia (the integrity is a mechanism of human becoming).

Wujudkan Pemilihan Partisipatif

Dalam perspektif komunikasi, semua penyelenggara termasuk badan ad hoc adalah komunikator pemilihan. Komitmen dan integritas tersebut merupakan unsur utama dalam membentuk kredibilitas atau ethos komunikator pemilihan dan ini menjadi faktor yang mampu mengefektifkan proses komunikasi publik termasuk komunikasi sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kepercayaan publik adalah bentuk aktual dari komunikasi yang efektif tersebut.

Dalam proses elektoral, kepercayaan publik bersifat vital, karena tidak ada partisipasi publik/pemilih tanpa kepercayaan publik (public trust). Jadi dengan penyelenggara dan badan ad hoc memiliki komitmen organisasional dan integritas yang baik, maka mereka telah memiliki kekuatan yang memadai untuk mewujudkan pemilihan partisipatif –yang menjadi prasyarat dari terwujudnya demokrasi partisipatif.

Pemilihan partisipatif dapat diindikasikan tidak hanya dengan dukungan publik yang kuat terhadap penyelenggara pemilihan, tetapi juga dengan keaktivan publik/pemilih dalam berpartisipasi di setiap tahapan penyelenggaran pemilihan misalnya mulai dari proses pemutakhiran daftar pemilih, sosialisasi dan pendidikan pemilih, pencalonan, kampanye elektoral sampai dengan penggunaan atau pemberian suara (voter turnout) pada hari pemungutan suara serta mau mengakui hasil pemilihan. Oleh karena itu, dengan istilah lain, komitmen dan integritas tersebut adalah faktor penting untuk menjaga stabilitas politik selama proses penyelenggaran pemilihan.

Semoga tulisan singkat ini dapat mengaktivasi dan meningkatkan komitmen organisasional dan integritas kerja kita semua sebagai penyelenggara (termasuk badan ad hoc) pemilihan sesuai regulasi dan kode etik pemilihan.

nursyamsi

 

NURSYAMSI, S.Kom

Penganalisis Program & Aplikasi

KPU Kabupaten Bogor 

Data pemilih merupakan core bussiness dalam penyelenggaran pemilu maupun pilkada. Pemutakhiran data pemilih menjadi sarana untuk mendaftarkan masyarakat yang sudah memiliki hak pilih dalam DPT selain itu data pemilih juga mempunyai manfaat kedalam menjadi sumber data dalam kebijakan tahapan penyelenggaran pemilu atau pilkada serentak seperti penyusunan kebutuhan logistik (mencetak surat suara). Selama belum ada perubahan aturan bahwa seorang masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak pilihnya apabila terdaftar dalam DPT. Proses pendataan pemilih ini merupakan tugas KPU dalam menjaga hak konstitusional masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin. Namun pada kenyataanya dalam setiap penyelenggaraan pemilu/pilkada, data pemilih ini selalu menyisakan permasalahan yang tidak pernah kunjung usai. Perbaikan proses pendataan pemilih terus dilakukan diantaranya melalui perubahan/perbaikan regulasi, pemanfaatan IT dan tata cara atau sistem kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang merupakan ujung tombak di lapangan. Setidaknya KPU sudah melakukan perbaikan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu perbaikan tersebut diimplemnetasikan pada pemilu tahun 2014 dan pada pilkada serentak tahun 2015.

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Terdapat aturan bahwa syarat untuk terdaftar sebagai pemilih harus menggunakan KTP Elektronik (pasal 200A angka 4). Meskipun hal tersebut berlaku atau terhitung sejak 1 Januari 2019. Namun Kementerian Dalam Negeri dan KPU sepakat untuk memulainya pada pilkada serentak tahun 2017. Sehingga bagi warga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih yang di daerahnya melaksanakan pemilihan kepala daerah wajib memiliki KTP Elektronik/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila ingin menggunakan hak pilihnya. Apabila tidak memiliki KTP elektronik atau Surat Keterangan maka terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya meskipun sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Berbeda dengan pemilu atau pilkada sebelumnya Surat Keterangan ini terjadi multitafsir sehingga level kepala desa/lurah dapat membuat surat keterangan tersebut atau lebih populer disebut surat keterangan domisili. Kondisi menjadi hal yang terlalu liar dan bisa dijadikan eksodus peserta pemilu/pemilihan untuk berlaku curang dalam memperoleh suara.

Proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pilkada serentak tahun 2017 saat ini sedang berada pada tahapan pengumuman Daftar Pemilih Sementara untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat. Tanggapan dan masukan masyarakat tersebut setidaknya terdiri dari 3 (tiga) model yaitu pertama usulan dari masyarakat yang belum terdaftar dalam DPS untuk didaftarkan sebagai pemilih, kedua mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih misalkan dikarenakan meninggal, pindah domisili, pindah status menjadi TNI/Polri dan lain sebagainya ketiga usulan perubahan elemen data pemilih apabila terjadi kesalahan.

Tersajinya DPS merupakan hasil dari pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) selama 30 (tiga puluh) hari. Adapun alur proses pemutakhiran data pemilih dimulai dari penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU, kemudian DP4 tersebut dianalisa dan disinkronisasi dengan DPT pemilu terakhir oleh KPU. Hasil analisa DP4 dengan DPT pemilu terakhir diumumkan dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar pemilih berbasis TPS dan disampaikan kepada PPS sebagai bahan coklit oleh PPDP. Sebelum melaksanakan tugasnya, PPDP diberikan pelatihan/bimbingan teknis oleh KPU Kabupaten/Kota. Cara kerja PPDP dalam melaksanakan coklit yaitu secara sensus dengan mendatangi rumah pemilih (door to door). Kegiatan coklit ini setidaknya dilakukan untuk 1) mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; 2) memperbaiki data pemilih apabila ada kesalahan pada elemen datanya; 3) mendata pemilih baru atau pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih; 4) menandai pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau belum dipastikan kepemilikan KTP elektronik/Surat Keterangan dari Disdukcapil; 5) menempelken stiker coklit di rumah pemilih (stikerisasi) sebagai tanda bahwa rumah pemilih sudah didatangi dan dimutakhirkan.

Dari 5 (lima) kegiatan coklit diatas, ada 1 (satu) tugas baru yang berbeda dari pemilu tahun 2014 dan pilkada serentak tahun 2015. Tugas baru tersebut yaitu menandai pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau belum dipastikan kepemilikan KTP elektronik/Surat Keterangan dari Disdukcapil. Tugas ini merupakan amanat baru yang mau tidak mau, suka atau tidak suka harus KPU jalankan sebagai konsekuensi dari adanya irisan kepentingan antara Pemerintah dengan KPU sebagai wujud dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Meskipun dalam Undang-undang Penyelenggara Pemilu tidak ada tugas atau kewenangan KPU tersebut. Namun hal penting yang harus dikedepankan adalah sinergitas antara Pemerintah dengan KPU dalam menyisir dan meminimilisir masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Kegiatan menandai pemilih yang belum memiliki KTP elektronik ini dilakukan dengan cara PPDP meminta pemilih untuk menunjukan KTP elektronik/Surat Keterangan, apabila pemilih tidak mampu menunjukan KTP elektronik/surat keterangan maka pemilih akan ditandai dengan dimasukan ke dalam formulir model A.C-KWK sebagai alat bantu untuk menghimpun pemilih tersebut. Kemudian secara berjenjang data tersebut direkapitulasi di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI.

Setelah proses rekapitulasi selesai, KPU Kabupaten/Kota memeriksa data pemilih yang terdapat dalam formulir model A.C-KWK dengan mengacu pada DP4. Dalam hal pemilih tersebut terdapat dalam DP4, maka dihapuskan dalam formulir A.C-KWK, namun apabila tidak ada dalam DP4 maka pemilih tersebut diinput dalam sistem informasi daftar pemilih (Sidalih). KPU Kabupaten/kota kemudian menyerahkan data pemilih yang ada dalam formulir A.C-KWK yang tidak terdapat dalam DP4 kepada Disdukcapil setempat. Kemudian Disdukcapil melakukan pemeriksaan data pemilih yang diserahkan oleh KPU Kabupaten/kota dengan basis data kependudukan. Apabila berdasarkan hasil pemerikasaan oleh Disdukcapil terdapat pemilih yang tidak atau belum terdaftar dalam basis data kependudukan, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar pemilih tersebut kepada PPS. Selanjutnya PPS menyampaikan pemberitahuan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam basis data kependudukan. PPS menyampaikan kepada pemilih tersebut perlu mengurus KTP elektronik atau surat keterangan agar dapat didaftarkan dalam DPT. Pemilih melaporkan diri kepada PPS jika sudah mendapatkan KTP elektronik atau surat keterangan untuk didaftarkan ke dalam DPT. Dalam hal pemilih tidak dapat menunjukan KTP elektronik atau surat keterangan sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh KPU, maka KPU Kabupaten/Kota menghapus pemilih tersebut dalam DPT. Inilah yang menjadi point penting kepemilikan KTP Elektronik/Surat Keterangan dapat menjadi penyebab masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai hal ini nantinya menjadikan masyarakat berhadap-hadapan dengan KPU. Selain itu, KPU Kabupaten/Kota diharuskan melakukan sosialisasai secara secara masif kepada masyarakat tentang perlunya kepemilikan KTP elektronik atau Surat Keterangan agar dapat terdaftar dalam DPT.

Berdasarkan alur kerja KPU beserta jajaran di bawahnya dalam proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih nyata adanya bahwa KPU berperan dalam mendata masyarakat yang belum memiliki/merekam data KTP elektronik. Pemerintah bersama Pemerintah Daerah beserta jajaran aparatur dibawahnya yaitu kecamatan, desa/kelurahan diharapkan agar menyambut baik dengan kerja secara cepat, tepat, ramah dan memperlakukan dengan baik masyarakat yang akan mengurus KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

Semoga dari perbaikan-perbaikan yang terus menerus dilakukan ini terwujud data pemilih yang komprehensif, mutakhir dan akurat dalam menunjang penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak yang berkualitas, sehingga hak konstitusional masyarakat dapat terjamin dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini juga diharapkan menjadi entry point dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada kedepan serta aktivitas masyarakat untuk menerapkan kebijakan Single Identity Number (SIN) seperti negara-negara lain yang sudah lebih dahulu menerapkannya.

foto penulis

   

NURSYAMSI, S.Kom

Penganalisis Program & Aplikasi

KPU Kabupaten Bogor 

 

~PERMASALAHAN DATA PEMILIH DAN

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB~

 

 

Hak pilih warga masyarakat merupakan hak asasi warga negera yang dijamin oleh konstitusi, sehingga kredibilitas daftar pemilih akan mempengaruhi kualitas pemilu itu sendiri, oleh karena itu kredibilitas daftar pemilih memiliki korelasi kuat dengan eligibilitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Daftar pemilih yang kredibel menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, karena akan memberikan pengaruh kepada terpenuhinya hak warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih, serta mempengaruhi tingkat kepercayaan peserta pemilu dan legitimasi atas hasil pemilu itu sendiri. Kesalahan manajemen dan pengadministrasian daftar pemilih dapat menyebabkan hilangnya hak pilih.  

 

Titik krusial dalam tahapan penyelenggaran pemilu/pilkada setidaknya terdapat pada tiga tahapan yakni pencalonan, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih serta pemungutan dan penghitungan suara. Dari ketiga titik krusial tersebut saya mencoba mengurai permasalahan dan pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dari pemilu ke pemilu yang terlampau kronis dan seakan-akan tidak bisa disembuhkan oleh obat apapun.

 

 

Dalam rentang sejarah penyelenggaraan pemilu Indonesia sejak pemilu pertama  tahun 1955 sampai pemilu 2014. Pada kurun pemilu tahun 2004 sampai tahun 2013 telah terselenggara pilkada (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota) di dalamnya terjadi kisruh pemilu yang diakibatkan oleh ketidakakuratan daftar pemilih. Isu problematika permasalahan daftar pemilih puncaknya mencuat dan menjadi perdebatan hangat pada pemilu tahun 2009 sejak ditetapkannya DPT oleh KPU. Hal ini tidak terlepas dari minimnya perhatian masyarakat, peserta pemilu, dan pemantau serta pengawas pemilu terhadap daftar pemilih. Seolah tidak mau belajar dari kesalahan pada pemilu tahun 2004 begitupun pada pemilu tahun 2014 yang lalu permasalahan serupa masih terjadi. Meskipun pada pemilu tahun 2014 yang dilalu dianggap lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya dalam proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dilihat dari sudut transparansi dan keakuratan data. Namun pertanyaan yang pantas diajukan adalah bagaimanakah akurasai daftar pemilih dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2015 dapat terjamin?

 

Setidaknya permasalahan umum yang terjadi dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih adalah tidak terdaftarnya masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih dan masih terdaftarnya masyarakat yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih (meninggal/pindah/ganda/status TNI/POLRI dsb). Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 dan aturan-aturan terdahulu terkait data pemilih bahwa “untuk dapat menggunakan hak pilihnya, masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih”, tentunya daftar pemilih disini sesuai dengan pemilu yang akan atau sedang diselenggarakan.  Namun pada prakteknya terdapat beberapa hal-hal yang mengakibatkan tidak akuratnya daftar pemilih, berikut ini saya mencoba sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi sebab-akibat terjadinya ketidak akurat daftar pemilih, yakni dibagi menjadi 2 bagian (internal dan eksternal):

 

 

Dari Sisi Internal :

  1. KPU dalam Mengelola Kinerja Jajarannya Tidak Optimal dikarenakan Lemahnya sistem perencanaan (electoral management). Hal ini dapat dilihat dengan minimnyan daya dukung anggaran dan tumpang tindihnya daya dukung dengan agenda pemilukada di beberapa daerah, sehingga mengganggu efektifitas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
  2. Belum terbangunnya sistem manajemen daftar pemilih yang memadai di KPU, hal ini dapat dilihat dengan hadirnya sistem informasi teknologi informasi (sidalih) yang dibangun  oleh KPU belum mampu menjawab tantangan yang muncul di lapangan, yang ada memunculkan permasalahan baru.
  3. Rendahnya kapasitas penyelenggara, hal ini dapat dilihat dengan adanya PPS dan PPDP dalam mengerjakan proses penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih cenderung bersikap pasif, yaitu menunggu kedatangan warga masyarakat di kantor desa/kelurahan.
  4. Kesulitan rekruitmen petugas pemutakhiran hal ini dapat dilihat dari minimnya petugas pemutakhiran daftar pemilih di setiap wilayah yang mengakibatkan orang yang bertugas untuk setiap kegiatan selain pendaftaran pemilih itu-itu juga, sehingga memunculkan asumsi mereka akan menggunakan dan memakai data sebelumnya (menembak data).
  5. Sosialisasi tentang pemutakhiran daftar pemilih sangat terbatas sehingga kegiatan pemutakhiran daftar pemilih tidak diketahui secara luas oleh masyakarat.

Dari Sisi Eksternal/Stakeholder:

  1. Dari sisi sistem dan regulasi sistem periodic yang diterapkan menyebabkan rendahnya tingkat perhatian terhadap isu daftar pemilih
  2. Tarik-menarik kewenangan dalam manajemen civic registratio dan voter registration antara Depdagri dengan KPU.
  3. Pemerintah-pemerintah daerah dalam menyediakan data indentitas kependudukan yang akurat belum selesai dengan baik, yakni dapat dilihat belum tuntasnya perekaman e-KTP yang ditargetkan selesai tahun 2012, sehingga mempengaruhi kualitas DP4 yang diserahkan kepada KPU;
  4. Peran warga masyarakat masih rendah. Karena sistem pemutakhiran  daftar pemilih yang dianut adalah sistem aktif, partisipasi warga masyarakat menduduki posisi penting. Partisipasi warga masyarakat rendah antara lain karena sosialisasi yang sangat kurang mengenai pemutakhiran  daftar pemilih, merasa dengan sendirinya sudah terdaftar karena ikut memilih pada pemilu/pilkada sebelumnya, atau karena tidak peduli. Padahal pada semua tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, KPU melalui PPS mengumumkan DPS, DPS hasil pemutakhiran/perbaikan sampai DPT dengan cara menempel cetakan DPS, DPS hasil pemutakhiran/perbaikan dan DPT di papan pengumuman desa/kelurahan bahkan ditempel juga di tempat-tempat strategis yang ada di lingkungan RT/RW. Selain itu masyarakat juga dapat mengecek secara online melalui website dengan mengakses http://data.kpu.go.id.
  5. Keterlibatan partai politik peserta pemilu masih rendah. Semestinya partai politik dapat aktif terlibat dalam kegiatan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dengan cara memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS berdasarkan salinan DPS yang diberikan oleh PPS kepada partai politik peserta pemilu di tingkat desa/kelurahan/kecamatan bahkan tingkat kabupaten/kota. Bagaimana mungkin KPU menyusun daftar pemilih secara akurat tanpa masukan dan tanggapan dari partai politik peserta pemilu sejak awal? Menjadi tidak adil apabila partai politik peserta pemilu melancarkan kritik terhadap kualitas daftar pemilih hanya pada bagian akhirnya saja.
  6. Petugas pengawas pemilu yang menjadi ujung tombak pengawasan dalam proses pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih oleh petugas pemutakhiran kurang maksimal karena terjadi keterlambatan pembentukan.

 

Setelah merunut berbagai permasalahan terkait ketidakakuratan daftar pemilih, akan lebih adil apabila kita juga mengulas pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih serta mengetahui bagaimana sistem , prosedur atau alur kerjanya. setidaknya terdapat lima pihak yang terlibat dan bertanggung jawab, yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah, KPU dan Jajaran Penyelenggara Pemilu, Partai Politik Peserta Pemilu, Warga Masyarakat Yang Berhak Memilih, Pengawas Pemilu.

Halaman 1 dari 2