Politik Dinasti Versus Hak Politik

 

foto udin

Udin Syahruldin, SH

Analis Hukum KPU Kab. Bogor

 

Salah satu polemik dalam UU Pilkada (UU 8/2015) adalah ketentuan Pasal 7 huruf r beserta penjelasannya yang mengatur salah satu syarat calon Kepala Daerah adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana (incumbent), dengan penjelasan yang dimaksud dengan “ tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan Petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam perpektif politik hukum, ketentuan ini bermaksud ingin memotong politik dinasti di daerah dengan cara mempersempit partisipasi politik petahana dan seluruh keluarga petahana dalam proses pilkada. Satu sisi  ketentuan ini dapat dipandang  sebagai salah satu upaya positif untuk mewujudkan pilkada yang lebih fair, karena selama ini terdapat anggapan bahwa keluarga Petahana akan menjadi kandidat utama pemenang Pilkada karena di topang oleh sumber daya yang melimpah, padahal belum tentu seperti itu. Pada sisi yang lain ketentuan ini menjadi alat yang mengkebiri hak konstitusional keluarga petahana.

 

Selanjutnya, Pasal 7 huruf r ini dimohonkan judicial review ke MK oleh salah satu keluarga petahana. Atas permohonan tersebut, MK mengeluarkan Putusan  Nomor 33/PUU-XIII/2015, Tanggal 6 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r beserta penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 huruf r beserta penjelasannya bertentangan dengan jiwa dan semangat yang terdapat dalam Pasal 27 dan 28 UUD 1945 yaitu hak persamaan di muka hukum dan pemerintahan serta tidak diperlakukan secara diskriminatif.  konsekuensi hukumnya, Pasal 7 huruf r ini harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak boleh dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan di bawahnya.

Ketentuan PETAHANA Dalam UU Pilkada:

Cara Represif Pembuat UU Untuk Memotong Politik Dinasti

 

pa udin

Udin Syahruldin, SH

 

Analis Hukum KPU Kab. Bogor

Dalam Undang-Undang Pilkada, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengatur bahwa salah satu syarat untuk mengajukan diri sebagai calon Kepala Daerah adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, Ketentuan itu terdapat dalam Pasal 7 huruf r. Pembuat Undang-Undang memberikan penjelasan yang dimaksud dengan “ tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan Petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Jelas, ketentuan ini terumus dengan maksud ingin memotong politik dinasti di daerah. Secara substansi ketentuan ini dapat dipandang  sebagai salah satu upaya positif untuk mewujudkan demokrasi prosedural yang lebih fair, karena selama ini terdapat anggapan bahwa keluarga Petahana akan menjadi kandidat utama pemenang Pilkada karena di topang oleh sumber daya yang melimpah, cenderung kebal hukum dan korup. Pada sisi yang lain ketentuan ini menjadi alat yang mengkebiri hak konstitusional keluarga Petahana, dimana ketentuan ini telah menghilangkan hak politik mereka sebagai warga Negara. Pertanyaannya, haruskah politik dinasti di daerah dipotong dengan mengorbankan hak politik sebagian warga Negara, Apakah tidak ada cara lain, dan mengapa politik dinasti itu menjadi momok menakutkan yang dapat mengancam demokrasi?   

 

Secara sederhana, politik dinasti dapat diartikan sebagai kekuasaan politik yang dilaksanakan oleh sekelompok orang yang masih terikat secara kekeluargaan. Politik dinasti ini sebenarnya benihnya sudah mengakar secara tradisional dalam masyarakat kita, dulu pewarisnya ditunjuk langsung. Sekarang , pewarisannya lewat jalur politik prosedural, yaitu anak atau keluarga Petahana dimasukan pada institusi yang sudah disiapkan yaitu Partai Politik, atau dengan kata lain pewarisan kekuasaan di era sekarang terselubung oleh jalur prosedural. Dengan demikian, justru Partai Politik lah sebenarnya yang secara tidak langsung melanggengkan politik dinasti di Daerah.

 

Lantas kemudian, kenapa Partai Politik melalui wakil-wakilnya di DPR hendak memotong politik dinasti di Daerah dengan cara mengorbankan hak politik keluarga Petahana melaui Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor  8 Tahun 2015. Padahal, berdasarkan perspektif konstitusionalisme ketentuan ini jelas telah melanggar hak asasi sebagian warga Negara untuk diperlakuan sama di dalam Hukum dan Pemerintahan sebagaimana digariskan dalam Pasal 27 UUD 1945. Ketentuan Pasal 7 huruf r ini sedang dilakukan pengujian materil oleh Mahkamah Konstitusi dan sangat mungkin putusannya membatalkan ketentuan ini. Selain itu, berdasarkan perspektif legal drafting  ketentuan ini bertentangan dengan asas keadilan yang merupakan salah satu asas yang wajib ada dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

KREATIVITAS KPU KABUPATEN/KOTA MEMBUAT MASKOT“

Oleh:

 

foto penulis 2

NURSYAMSI, S.Kom

Penganalisis Program dan Aplikasi KPU Kabupaten  Bogor

 

Pilkada sejak dilaksanakannnya dari tahun ke tahun, tidak terkecuali pilkada serentak yang akan digelar tahun 2015 ini menyisipkan cerita menarik pada perjalanan. Dari sekian banyak catatan diantara hal-hal yang menarik yakni salah satunya ialah “adanya kreativitas KPU Kabupaten/kota dalam membuat maskot”.

 

Maskot sebagai atribut subjek penyampai informasi menjadi media yang sangat penting dan mempunyai daya tarik yang kuat dalam menyampaikan isi informasi maupun sosialisasi seluruh tahapan pilkada yang biasanya berisi tentang ajakan untuk tidak golput, agar mendaftarkan diri untuk menjadi pemilih, mengingatkan hari pencoblosan, menyampikan pesan agar tidak ada suap dan memilih calon kepala daerah tanpa paksaan dan lain sebagainya. KPU Kabupaten/kota akan melaunching secara resmi maskot-maskot yang sudah dibuat dan ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/kota, Misalnya belum ini KPU Kabupaten Badung Provinsi Bali telah melaksanakan launching secara resmi maskot pilkadanya yang dihadiri oleh Komisioner KPU RI Bapak Hadar Nafis Gumay. Sehingga dalam perjalanannya maskot akan melekat dalam selebaran informasi resmi yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam menyampaikan sosialisasi tahapan pilkada baik dalam bentuk  pamfleat, spanduk, baliho, website, media elektronik dan lain sebagainya.

 

Maskot dibuat dengan mengedepankan filosofi dan ciri khas daerah masing-masing, misalnya ciri khas akan keaslian daerah bisa dari kekhasan hewan/binatang, gedung/bangunan, rumah adat, buah-buahan/sayuran, bentuk wilayah (darat/laut/gunung), angkutan transportasi, pakaian adat, alat musik bahkan ada yang mengangkat kekhasan patung dewa, bahkan juga ada yang mengambil tema yang sedang booming di tahun 2015 ini yakni batu akik. Pada praktenya pembuatan maskot pilkada ini ada yang dikerjakan dengan penunjukan langsung pada sebuah konsultan IT, ada yang dilaksanakan dengan metode sayembara dan ada juga dilakukan oleh pegawai sekretariat maupun komisioner KPU Kabupaten/kota sendiri.

Menakar Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak

oleh


Udin Syahruldin, SH

Analis Hukum KPU Kab. Bogor

 

Salah satu poin penting yang dibahas dalam Diskusi Publik yang diselengarakan KPU Kabupaten Bogor Tanggal 10 Juni 2015 adalah mengenai Pilkada Serentak yang diformulasikan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Skenario Pilkada serentak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dimulai pada bulan Desember tahun ini bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016. Kemudian untuk daerah yang masa Jabatan Kepala daerahnya berakhir pada semester 2 Tahun 2016 dan tahun 2017 Pilkada serentaknya dilaksanakan pada Bulan Februari 2017, sedangkan bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2018 dan 2019 pelaksnaan pilkadanya pada bulan Juni tahun 2018. Kemudian Tahun 2019 dijadikan Tahun pelaksanaan Pemilu Nasional serentak, dimana pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada hari dan waktu yang sama. Selanjutnya pilkada akan kembali digulirkan pada Tahun 2020 yang merupakan kesinambungan pelaksanaan Pilkada Tahun 2015, Tahun 2022 yang merupakan kesinambungan pelaksanaan pilkada 2017 dan Tahun 2023 sebagai kesinambungan dari pelaksanaan pilkada Tahun 2018. Pada akhirnya Pilkada serentak secara nasional akan terwujud pada Tahun 2027. Pasca Tahun 2027 hanya akan ada dua kali pemilu, yaitu Pemilu Nasional yang terdiri dari Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah. PERLUDEM (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi) yang merupakan salah satu narasumber dalam diskusi publik kemarin menyampaikan analisa bahwa Pilkada Serentak didesain paling tidak berdasarkan 3 (tiga) pertimbangan. Pertama, berdasarkan pengalaman pelaksanaan pilkada selama ini menunjukan kepada kita bahwa begitu berserakannya jadwal pilkada selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2014. Pada kurun waktu tersebut dalam setiap tahunnya selalu ada daerah yang melaksanakan pilkada, hal ini memunculkan  kelelahan penyelenggaraan yang tak jarang diwarnai kegaduhan dan konflik di tingkat lokal yang kadang merembet menjadi konflik nasional. Kedua, gagasan pilkada serentak pada prinsifnya merupakan keinginan memberikan efektifitas pada semua, dan membangun demokrasi lokal yang lebih ramah baik bagi Partai Politik, Pasangan Calon, Penyelenggara dan Pemilih. Ketiga, Pilkada serentak juga bisa menjadi alat penguatan sistem pemerintahan yang ditandai dengan siklus pemilu yang lebih rapi.  

Kaitannya dengan penataan siklus pemilu yang lebih rapi, idealnya pemilu serentak itu dilaksanakan dalam dua tingkatan, yaitu Pemilu serentak nasional yang terdiri dari Pemilu Anggota DPR, DPD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu serentak daerah yang terdiri dari Pemilu DRPD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur,  Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota. Dengan adanya dua tingkatan pemilu serentak tersebut pengisian jabatan di legislatif maupun eksekutif selalu akan diawali dari tingkat nasional baru kemudian tingkat daerah. Sayangnya desain ideal ini tidak akan mudah terwujud, dikarenakan dalam Undang-undang pilkada yang baru menyatakan bahwa Pilkada bukan bagian dari rezim Pemilu, sehingga pelaksanaan pilkada tidak bisa dilebur dengan pemilu, konsekuensinya tidaklah mungkin menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota berbarengan dengan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Dengan kata lain desain ideal ini hanya akan terwujud apabila pilkada masuk menjadi bagian dari rezim pemilu atau ketika sitem pemilihan itu hanya terdiri dari satu rezim, yaitu rezim Pemilu.

Terlepas dari disain ideal diatas, disain pilkada serentak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 patut diapresiasi sebagai salah satu upaya penguatan sistem pemerintahan dan demokrasi yang hendak mengatur siklus pilkada agar terlaksana lebih rapi. Efektifitas Undang-undang Pilkada ini akan teruji mulai Desember Tahun 2015 besok, dimana berdasarkan data yang dirilis PERLUDEM akan ada 269 Daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada. Februari Tahun 2017 ada 99 daerah dan pada gelombang terakhir yaitu Juni Tahun 2018 sebanyak 171 daerah.

Halaman 2 dari 2