ummi

UMMI WAHYUNI, S.Pt.,MM

(Ketua KPU Kabupaten Bogor Periode 2018 - 2023)

Isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender menjadi salah satu perhatian khusus dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau kita kenal dengan istilah Sustainable Development Goals (SDGs). Dari 17 goals dan 169 target yang tertuang dalam SDGs, banyak poin yang mengatur tentang pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender hingga hak asasi perempuan dan anak perempuan.

Artinya, sudah banyak regulasi dan kebijakan yang terus mendorong pemberdayaan perempuan hingga bagaimana meminimalisasi kesenjangan antara peran laki-laki dan perempuan serta semua permasalahan perempuan yang kita kenal dengan kesetaraan gender.

Namun yang menjadi titik berat permasalahan bukanlah di soal kebijakan. Akan tetapi, implementasi dari kebijakan yang belum bisa diterjemahkan seutuhnya oleh masyarakat. Pemahaman masyarakat soal kebijakan terkait perempuan, termasuk kesetaraan gender, terasa masih belum maksimal

Ketika berbicara perempuan dalam kehidupan, kita dapat melihat dari perannya diranah domestik dan publik. Peran domestik perempuan erat kaitannya dengan posisinya sebagai istri sekaligus ibu. Sedangkan peran publik perempuan berkaitan dengan kegiatan mereka di luar rumah atau di luar urusan rumah tangga.

Kualitas anggota keluarga sangatlah bergantung bagaimana manajemen yang dimiliki seorang perempuan yang notabene sebagai istri sekaligus ibu. Ketahanan keluarga saat pandemic Covid-19 seperti inipun sangatlah penting. Ibu harus mampu memastika asupan gizi seluruh keluarga terjaga demi menjaga imunitas dalam melawan terjangkitnya virus Covid-19 ini.

Kedua peran ini sama pentingnya, tak bisa ditinggalkan salah satunya tetapi harus tetap seirama. Tidak dikatakan seorang perempuan berhasil melaksanakan peran publiknya ketika peran domestiknya berantakan, begitupun sebaliknya. Kunci dari suksesnya dua peran tersebut tak terlepas dari dukungan lingkungan, khususnya keluarga.

Salah satu peran publik perempuan adalah kiprahnya di dunia politik. Peran politik perempuan pada dasarya sama dengan peran laki-laki. Hanya saja ada beberapa kebijakan yang mengatur hal tersebut secara spesifik.

Beberapa aktivis pejuang afirmasi gender selalu mengatakan bahwa kebijakan laki-laki dan perempuan masih memerlukan aturan yang mengikat. Hal ini dikarenakan sejak awal politik selalu diidentikkan dengan laki-laki. Kondisi ini yang kemudian membuat perempuan sedikit ketinggalan untuk mengejar kiprah politik kaum lelaki.

Lambat laun, anggapan tersebut coba terus digerus. Beberapa kebijakan diranah politik dibuat untuk memaksimalkan peran perempuan. Misalnya, pemenuhan kuota 30 persen perempuan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 atau di Undang Undang Partai politik Nomor 2 tahun 2011.

Peran Perempuan di dunia Politik secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi empat peran.

Pertama, sebagai penyelenggara. Dalam Undang – Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 disebutkan untuk memperhatikan 30 persen kuota perempuan 30% sebagai penyelenggara, baik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bahkan dalam Undang-undang tersebut, mengatur keterwakilan perempuan mulai tingkatan KPU RI hingga di tingkat paling kecil yakni Kelompok Penyeleggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Bawaslu.

Kedua, peran sebagai peserta. Peran perempuan dalam kepesertaan politik sangatlah berpengaruh. Dalam aturan pemilihan legislatif bahkan disebutkan jika kuota 30 persen keterwakilan perempuan tak terpenuhi dalam satu daerah pemilihan (dapil) mampu menggalkan kepesertaan yang lainnya.

Ketiga, peran sebagai pemilih. Perempuan mempunyai segmen tersendiri dalam peranan sebagai pemilih. Dari beberapa data bisa disimpulkan partisipasi perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini juga bisa dilihat dari hasil persentase partisipasi Pemilu 2019 di Kabupaten Bogor yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi laki laki sebesar 49 persen dan 51 persen untuk perempuan.

Keempat, peran sebagai pemantau. Sejauh ini, memang masih terbilang sedikit perempuan yang terjun sebagai pemantau secara kelembagaan. Padahal jika dilihat dari fungsi kontrolnya sangatlah penting. Peran perempuan sebagai pemantau bisa memperkuat pengawasan dalam penegakkan aturan yang berpihak pada kaum perempuan.

Jika dilihat dari peluang dan tantangan, kiprah perempuan dalam peran domestik dan publik masih sangat beragam. Perbedaan sosial, budaya, ekonomi dan politik sangat berpengaruh terhadap aktualisasi perempuan.

Namun di tengah segala tantangan yang ada, perempuan harus mampu membuatnya menjadi peluang tersendiri. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan perempuan dalam menyelaraskan antara peran domestic dan peran publik sebagai penjaga pilar demokrasi dan pilar domestik. Yang jelas, peningkatan kapasitas perempuan harus dilakukan terus menerus. Masih banyak perempuan dianggap second line atau lapis kedua karena memang dari sisi kemapuannya perempuan belum mampu bersaing. Artinya, peningkatan kapasitas menjadi hal utama yang harus ditanamkan.

Peningkatan kapasitas perempuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, tak mesti hanya lewat pendidikan formal. Saat ini, sudah banyak forum dan komunitas yang secara terus menerus konsisten membantu peningkatan kapasitas perempuan. Selain itu, berjejaring atau melakukan gerakan kolektif menjadi hal penting lainnya untuk semakin membumikan peran perempuan. Gerakan kolektif juga mampu membantu perempuan dalam menghadapi tantangan selama berkiprah.

Gerakan kolegtif penyadaran bersama dalam kebaikan juga mampu meningkatkan kepedulian sesama perempuan sehingga gerakan apapun yang dilakukan perempuan untuk perempuan menjadi Gerakan masih yang berkesinambungan. Dan Gerakan ini bisa disenamakan Gerakan saling peduli perempuan.

Kita masih selalu diingatkan kata–kata dari pejuang perempuan asal Aceh, Cut Nyak Dien. Ia berujar ‘cuma sedikit orang yang rela menjadi kecil, sehingga bisa dipakai oleh Allah untuk melewati lubang-lubang ujian yang sempit. Artinya, segala tantangan dan hambatan akan membuat seseorang naik kelas ketika mampu mengubah cara pandangnya dengan menempatkan masalah sebagai peluang.

Tak kalah penting, saling medukung satu sama lain dalam berbagai hal positif akan mampu mengoptimalkan potensi setiap perempuan. Maka sudah saatnya kaum perempuan saling bergandengan untuk terus memberikan manfaat untuk diri dan lingkungannya.

ummi

UMMI WAHYUNI, S.Pt.,MM

(KETUA KPU KABUPATEN BOGOR PERIODE 2018 - 2023)

Kabupaten Bogor merupakan Kabupaten dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) terbesar untuk tingkatan Kabupaten Kota di Indonesia, bahkan menduduki urutan ke 14 untuk tingkatan Provinsi. Pelaksanaan pilkada serentak 2018 Kabupaten Bogor terdiri dari 7635 TPS dan 15.000 TPS pada Pemilu 2019 yang tersebar di 40 kecamatan dan 435 desa/kelurahan.

Kabupaten Bogor pada semua pelaksanaan pesta demokrasi baik pilkada maupun Pemilu selalu memiliki tantangan lebih besar dibandingkan daerah lain. Kabupaten Bogor dengan jumlah pemilih yang besar sehingga sangat berpengaruh kepada jumlah logistik juga, sehingga sangat memerlukan perlakuan lebih intens dibandingkan daerah lain dalam hakl manajemen logistiknya.

Selain itu dilihat dari kontestasi peserta pada saat Pilkada maupun saat pemilu menjadikan tantangan tersendiri, Ketika berbicara tentang daerah pemilihan di Kabupaten Bogor menjadi sangatlah seksi dikarenakan hanya Kabupaten Bogor saja untuk tingkatan sebuah Kabupaten atau Kota yang memiki daerah pemilihan sendiri untuk tingkatan daerah pemilihan DPR RI maupun DPRD Provinsi. Begitupun Ketika dilihat dari peserta dalam kontestasi Pemilu 2019 hampir semua partai peserta Pemilu megirimkan utusan terbaiknya bahkan hampir semua tokoh nasional, sehingga ini menjadi salah satu faktor juga yang mengakibatkan suhu politik di Kabupaten Bogor sedikit lebih hangat dibandingkan daerah lain.

Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal

Beberapa waktu ini mulai banyak dibicarakan tentang Rancangan Undang – Undang Pemilu yang telah beredar di masyarakan bahkan rancangan naskah akademisnya sudah banyak tersebar dan bisa kita akses untuk menjadi bahan masukan saat Prolegnas DPR RI.

Adanya konsep Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal didasari akan putusan MK No.55/PUU-XVII/2019 alternatif ke empat yakni “Pemilihan umum serentak Nasional untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden atau Wakil Presiden dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serental lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota”.

Melihat konsep Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal dalam rancangan Undang-Undang Pemilu dapat kita lihat di pasal 4 dan Pasal 5 yang menyatakan bahwasannya Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, Pemilu Nasional diselenggarakan 3 tahun setelah diselenggarakannya Pemilu Daerah dan Pemilu lokal diselenggarakan 2 tahun setelah diselenggarannya Pemilu Nasional.

Pemilu Nasional dan Pemilu lokal pada dasarnya masih menggunakan prinsip dari gabungan Undang-Undang Pemilu (UU No7 Tahun 2017) dan Undang-Undang Pilkada (UU No 10 Tahun 2016). Hanya saja penggunaan Istilah Pemilu dan Pilkada berubah menjadi Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.

Waktu pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu lokal dalam rancangan Undang-Undang Pemilu di pasal 717 sampai dengan pasal 719 mengatur tentang pelaksanaannya, yaitu Pemilu Nasional pertama diselenggarakan pada tahun 2024 sedangkan Pemilu lokal pertama diselenggarakan pada tahun 2022.

Dalam rancangan Undang-Undang Pemilu ini juga merubah penggunaan istilah Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kabupaten Kota seperti yang tertuang dalam UU No 10 tahun 2016 menjadi Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Kota dengan disertai juga kewenangan yang lebih berbeda.

Kabupaten Bogor dan Pemilu Lokal 2022

Kabupaten Bogor telah bersama kita ketahui bahwasannya telah melaksanakan Pilkada serentak yaitu pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati pada tanggal 17 September 2018 sedangkan Pemilu serentak pada tanggal 24 April 2019.

Melihat waktu pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal di rancangan Undang-UndangPemilu bahwasannya pemilu Lokal pertama akan dilaksanakan pada tahun 2022 untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah masa jabatan hasil Pilkada Serentak 2015, masa jabatan hasil Pilkada Serentak 2017 dan masa jabatan hasil Pilkada Serentak 2018. Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bogor akan berakhir di tanggal 30 Desember 2023 karena termasuk dalam hasil Pilkada serentak 2018.

Rancangan Undang-Undang Pemilu dalam Pasal 718 Ayat 6 berbunyi “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak sampai satu periode Akibat penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode”

Kompensasi pemotongan jabatan ini untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak 2018 karena seharusnya menjabat sampai 2023, namun karena adanya Pemilu Lokal dipotong 1 tahun. Apabila penerapan Undang-Undang Pemilu diterapkan akan berlaku juga di Kabupaten Bogor.

Kompensasi pemotongan jabatan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota hasil Pemilu 2019 yang seharusnya berahir di 2024, namun karena adanya Pemilu lokal 2022 maka akan sama diberikan kompensasi berupa gaji dan uang pensiun. Hal ini dalan Rancangan Undang-Undang Pemilu diatur di Pasal 718 Ayat 7.

Perlunya Kepastian Hukum

Melihat 3 opsi pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu yaitu Opsi pertama Pemilu nasional dimulai Juni tahun 2024 dan Pemilu lokal dimulai Juni tahun 2022 sedangkan Opsi kedua yaitu Pemilu Nasional dimulai Juni tahun 2024 dan Pemilu lokal di tahun 2026 serta Opsi ketiga yaitu Pemilu Nasional dimulai Juni Tahun 2024 dan Pemilu lokal dimulai Juni Tahun 2024.

Apapun pilihan opsi pelaksanaan Pemilu nasional dan Pemilu lokal sagatlah dibutuhkan kepastian hukum yang segera, Karena erat kaitannya dengan tahapan yang akan dilalui olek penyenggara Pemilu. Ketika berbicara pelaksanaan Pemilu bukan haya berkaitan dengan pelaksaan hari H saja namun ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan.

Hal yang terpenting lagi mengapa kepastian hukum sangat diperlukan karena terkait dengan prencanaan anggaran. Untuk Kabupaten Bogor dengan besarnya jumlah Pemilih sangatlah erat kaitannya juga dengan Kebutuhan Anggarannya.

Besar Anggaran yang dibutukan saat pelaksanaan ini juga harus dapat segera disinergikan denga Pemerintah Daerah karena erat kaitannya dengan kesanggupan penyediaan anggaran. Apabila cepat ada kepastian hukum akan mempermudah dalam perencanaan anggaran.

Hal yang sangat perlu ditindak lanjuti selain terkait dengan perencanaan anggaran yaitu mekanisme pengaturan alokasi penyediaan anggaran apakah bersumber dari APBD Saja atau dapat dikombinasikan dengan Anggaran APBN memgingat jumlah anggaran yang tidak sedikit dalam pelaksanaannya. Semoga segera ada kepastian hukum terkait hal ini, demi menjaga hak dasar masyarakat dalam berdemokrasi dan mewujudkan Pemilu yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

ummi

 UMMI WAHYUNI, S.Pt.,MM

(Ketua KPU Kabupaten Bogor 2018 -2023)

Perempuan dan peran ibu, adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun perempuan belum menikah tidak banyak juga yang tidak berperan sebagai ibu dirumahnya. Ibu adalah tokoh sentral dalam keluarga sekaligus manajer semua anggota keluarga.

 

Perempuan dalam keluarga secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 peranan namun disertai dengan berbagai kompleksitas peranannya , diantaranya adalah :

 

    1.      Perempuan sebagai Ibu dalam keluarga

    2.      Perempuan sebagai Istri

    3.      Perempuan sebagai bagian dari lingkungan keluarga

 

Perempuan sebagai Ibu dalam keluarga

 

Perempuan sebagai Ibu dalam rumah tangga sangatlah kompleks peranannya, apalagi saat pademik Covid-19 seperti saat ini. Dengan berbagai kebijakan penanganan covid-19 yang semua kegiatan disentralkan dirumah menjadikan perempuan semakin bertambah tugas dan perannya. Ibu menjadi guru sekaligus teman diskusi anak saat mengerjakan tugas dari sekolah bahkan tidak jarang ibu tiba-tiba berperan sebagai wartawan sekaligus perekam video saat anak-anak harus mengumpulkan tugas dalam bentuk praktek kegiatan.

 

Ibu juga berperan sebagai koki dalam keluarga, bahkan peran koki sekarang ditambah menjadi sebagai ahli nutrisi dalam kelurga. Stamina tubuh yang baik saat covid-19 sangatlah diperlukan sehingga hampir semua perempuan dalam keluarga sekarang harus memutar otak bagaimana menyediakan makanan yang bervariatif, murah namun tetap memiki nilai nutrisi yang mencukupi.

 

Stamina tubuh dapat menjadi optimal kerika ditunjang juga dengan psikologi jiwa yang Bahagia. Tidak jarang dalam keluarga sekarang peran ibu bertambah yaitu menjadi psikolog yang mampu menemani anak-anak saat sudah jenuh dan mendekati titik rasa kebosanan dalam rumah. Bahkan tak jarang ibu juga berperan sebagai psikolog untuk seorang ayah dengan menjadi partner bercerita saat banyaknya permasalahan dalam pekerjaan disaat pandemic covid-19 ini.

 

Pengeluaran yang semakin besar tanpa disertai dengan pemasukan pendapatan menjadi dampak salah satu dari pandemic Covid-19, sehingga saat ini peran ibu sebagai akuntan keuangan sangatlah penting. Ibu harus mampu mengelola keuangan keluarga agar tetap stabil dan semua kebutuhan keluarga terpenuhi.

 

Berbagai permasalahan rumah tangga tidak hanya datang dari seisi anggota keluarga, namun faktor kenyamanan kontruksi bangunan rumah dan isinya menjadi hal yang sangat penting sehingga saat ini ibu juga harus berperan sebagai ahli bangunan dan designer sekaligus cleaning service karena menciptakan suasana rumah yang nyaman dan bersih merupakan wajib jika ingin semua anggota keluarga nyaman dan betah dirumah.

 

Perempuan Sebagai Isteri

 

Berbicara peran perempuan sebagai istri dalam rumah tangga tidaklah lepas dari peran istri sebagai partner dan pendamping suami di dalam rumah. Kita sama-sama mengetahui dampak covid-19 ini sungguh luar biasa. Tidak hanya berdampak kepada sektor kesehatan saja akan tetapi berdampak juga pada sektor ekonomi dan kehidupan sosial.

 

Beban kerja yang bertambah pada suami dalam mencari nafkah yang halal untuk keluarga sangatlah memerlukan support dari seorang istri. Istri harus dapat berperan sebagai partner hidup dan teman diskusi dalam mencari solusi permasalahan bersama. Tidak jarang juga istri harus berperan sebagai motivator saat suami sudah mulai meningkat beban fikirannya.

 

Peran istri di dalam keluarga menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan bahwa Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga, Oleh karena itu antara suami dan istri harus saling terbuka dan saling memberikan semangat sebagai partner hidup di dalam rumah tangga.

 

Perempuan sebagai bagian dari lingkungan keluarga

 

Perempuan bagian dari lingkungan keluarga dalam arti peran perempuan dalam keluarga besarnya dan perempuan dalam lingkungan keluarga disekitar lingkungan tempat tinggal.

 

Peran perempuan dalam keluarga besarnya ini menyangkut peran perempuan sebagai seorang anak, menantu, adik dan kakak kandung serta sebagai adik dan kakak ipar dari keluarga suami. Hubungan yang baik dan harmonis antara perempuan dan keluarga besarnya memiliki hubungan yang relevan. Diperlukan saling menjaga dan memahami dalam berkomunikasi dan bersilaturahmi menjadi hal yang paling penting. Karena tidak bisa kita menutup mata hal ini bisa menjadi pemicu masalah baru ketika kita tidak mampu mengelolanya dengan baik.

 

Perempuan juga sangat berperan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Apalagi saat pandemik ini, sangat diperlukan peran perempuan dalam bersinergi di lingkungan tempat tinggalnya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh perempuan dalam mencegah dan mengurangi dampak covid-19 yang erat kaitannya dengan dampak pada aspek sosial.

 

Gerakan solidaritas perempuan berawal dari sebuah keluarga

 

Keterbatasan aktifitas kita di luar rumah tidak menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang positif dan mampu mengurangi dampak covid-19. Terutama peran perempuan dalam keluarga baik kelurga dekat maupun orang lain yang sebagai keluarga dalam lingkungan tempat tinggalnya.

 

Berbagai hal harus terus dapat kita lakukan, optimalisasi peran perempuan dalam keluarga baik sebagai ibu dan istri sangatlah diperlukan agar bisa terus seirama dan sejalan dalam perannya. Peran perempuan dalam lingkungan juga sangat diperlukann.

 

Banyak hal positif yang bisa dilakukan oleh perempuan dalam bentuk gerakan solidaritas bersama untuk mengurangi dampak Covid-19.

 

Dampak covid-19 yang paling berbahaya setelah dampak secara kesehatan yang dapat membuat orang kehilangan nyawa, yaitu dampat hilangnya rasa kepedulian dan solidaritas di lingkungan sosial kita.

 

Gerakan solidaritas perempuan dapat diawali dari lingkup terkecilnya, perempuan dapat saling berbagi dan saling menguatkan. Apalagi menjelang bulan suci Ramadhan, tentu ini akan menjadi permasalahan tersendiri bagi perempuan jika kita tidak memulai peduli terhadap sekitar kita.

 

Berawal dari keluarga dan berawal dari kita sendiri mari bersama kita tingkatkan rasa kepedulian kita terhadap lingkungan sosial terdekat kita. Gerakan saling membagi makanan dan bergantian memasak dapat dijadikan salah satu gerakan solidaritas perempuan yang berawal dari keluarga. Semakin banyak keluarga yang bahagia, akan mampu mempercepat putusnya pandemik covid-19.

 

Perempuan dan peran ibu, adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun perempuan belum menikah tidak banyak juga yang tidak berperan sebagai ibu dirumahnya. Ibu adalah tokoh sentral dalam keluarga sekaligus manajer semua anggota keluarga.

Perempuan dalam keluarga secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 peranan namun disertai dengan berbagai kompleksitas peranannya , diantaranya adalah :

    1. Perempuan sebagai Ibu dalam keluarga

    2. Perempuan sebagai Istri

    3.  Perempuan sebagai bagian dari lingkungan keluarga

Perempuan sebagai Ibu dalam keluarga

Perempuan sebagai Ibu dalam rumah tangga sangatlah kompleks peranannya, apalagi saat pademik Covid-19 seperti saat ini. Dengan berbagai kebijakan penanganan covid-19 yang semua kegiatan disentralkan dirumah menjadikan perempuan semakin bertambah tugas dan perannya. Ibu menjadi guru sekaligus teman diskusi anak saat mengerjakan tugas dari sekolah bahkan tidak jarang ibu tiba-tiba berperan sebagai wartawan sekaligus perekam video saat anak-anak harus mengumpulkan tugas dalam bentuk praktek kegiatan.

Ibu juga berperan sebagai koki dalam keluarga, bahkan peran koki sekarang ditambah menjadi sebagai ahli nutrisi dalam kelurga. Stamina tubuh yang baik saat covid-19 sangatlah diperlukan sehingga hampir semua perempuan dalam keluarga sekarang harus memutar otak bagaimana menyediakan makanan yang bervariatif, murah namun tetap memiki nilai nutrisi yang mencukupi.

Stamina tubuh dapat menjadi optimal kerika ditunjang juga dengan psikologi jiwa yang Bahagia. Tidak jarang dalam keluarga sekarang peran ibu bertambah yaitu menjadi psikolog yang mampu menemani anak-anak saat sudah jenuh dan mendekati titik rasa kebosanan dalam rumah. Bahkan tak jarang ibu juga berperan sebagai psikolog untuk seorang ayah dengan menjadi partner bercerita saat banyaknya permasalahan dalam pekerjaan disaat pandemic covid-19 ini.

Pengeluaran yang semakin besar tanpa disertai dengan pemasukan pendapatan menjadi dampak salah satu dari pandemic Covid-19, sehingga saat ini peran ibu sebagai akuntan keuangan sangatlah penting. Ibu harus mampu mengelola keuangan keluarga agar tetap stabil dan semua kebutuhan keluarga terpenuhi.

Berbagai permasalahan rumah tangga tidak hanya datang dari seisi anggota keluarga, namun faktor kenyamanan kontruksi bangunan rumah dan isinya menjadi hal yang sangat penting sehingga saat ini ibu juga harus berperan sebagai ahli bangunan dan designer sekaligus cleaning service karena menciptakan suasana rumah yang nyaman dan bersih merupakan wajib jika ingin semua anggota keluarga nyaman dan betah dirumah.

Perempuan Sebagai Isteri

Berbicara peran perempuan sebagai istri dalam rumah tangga tidaklah lepas dari peran istri sebagai partner dan pendamping suami di dalam rumah. Kita sama-sama mengetahui dampak covid-19 ini sungguh luar biasa. Tidak hanya berdampak kepada sektor kesehatan saja akan tetapi berdampak juga pada sektor ekonomi dan kehidupan sosial.

Beban kerja yang bertambah pada suami dalam mencari nafkah yang halal untuk keluarga sangatlah memerlukan support dari seorang istri. Istri harus dapat berperan sebagai partner hidup dan teman diskusi dalam mencari solusi permasalahan bersama. Tidak jarang juga istri harus berperan sebagai motivator saat suami sudah mulai meningkat beban fikirannya.

Peran istri di dalam keluarga menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan bahwa Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga, Oleh karena itu antara suami dan istri harus saling terbuka dan saling memberikan semangat sebagai partner hidup di dalam rumah tangga.

Perempuan sebagai bagian dari lingkungan keluarga

Perempuan bagian dari lingkungan keluarga dalam arti peran perempuan dalam keluarga besarnya dan perempuan dalam lingkungan keluarga disekitar lingkungan tempat tinggal.

Peran perempuan dalam keluarga besarnya ini menyangkut peran perempuan sebagai seorang anak, menantu, adik dan kakak kandung serta sebagai adik dan kakak ipar dari keluarga suami. Hubungan yang baik dan harmonis antara perempuan dan keluarga besarnya memiliki hubungan yang relevan. Diperlukan saling menjaga dan memahami dalam berkomunikasi dan bersilaturahmi menjadi hal yang paling penting. Karena tidak bisa kita menutup mata hal ini bisa menjadi pemicu masalah baru ketika kita tidak mampu mengelolanya dengan baik.

Perempuan juga sangat berperan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Apalagi saat pandemik ini, sangat diperlukan peran perempuan dalam bersinergi di lingkungan tempat tinggalnya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh perempuan dalam mencegah dan mengurangi dampak covid-19 yang erat kaitannya dengan dampak pada aspek sosial.

Gerakan solidaritas perempuan berawal dari sebuah keluarga

Keterbatasan aktifitas kita di luar rumah tidak menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang positif dan mampu mengurangi dampak covid-19. Terutama peran perempuan dalam keluarga baik kelurga dekat maupun orang lain yang sebagai keluarga dalam lingkungan tempat tinggalnya.

Berbagai hal harus terus dapat kita lakukan, optimalisasi peran perempuan dalam keluarga baik sebagai ibu dan istri sangatlah diperlukan agar bisa terus seirama dan sejalan dalam perannya. Peran perempuan dalam lingkungan juga sangat diperlukann.

Banyak hal positif yang bisa dilakukan oleh perempuan dalam bentuk gerakan solidaritas bersama untuk mengurangi dampak Covid-19.

Dampak covid-19 yang paling berbahaya setelah dampak secara kesehatan yang dapat membuat orang kehilangan nyawa, yaitu dampat hilangnya rasa kepedulian dan solidaritas di lingkungan sosial kita.

Gerakan solidaritas perempuan dapat diawali dari lingkup terkecilnya, perempuan dapat saling berbagi dan saling menguatkan. Apalagi menjelang bulan suci Ramadhan, tentu ini akan menjadi permasalahan tersendiri bagi perempuan jika kita tidak memulai peduli terhadap sekitar kita.

Berawal dari keluarga dan berawal dari kita sendiri mari bersama kita tingkatkan rasa kepedulian kita terhadap lingkungan sosial terdekat kita. Gerakan saling membagi makanan dan bergantian memasak dapat dijadikan salah satu gerakan solidaritas perempuan yang berawal dari keluarga. Semakin banyak keluarga yang bahagia, akan mampu mempercepat putusnya pandemik covid-19.

 herry oke

Herry Setiawan

(Anggota KPU Kabupaten Bogor 2018-2023)

Indonesia membutuhkan kesinambungan program pembangunan menuju Indonesia maju 2045. Sejumlah pakar telah menyebutkan bahwa persoalan ganti pemimpin, ganti kebijakan harus segera dihentikan. Sejumlah indikator penetapan Indonesia maju 2045 dinilai dari Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia menjadi 23.199 dolar AS dari saat ini hanya 4.174 dollar AS pada 2019. Oleh karena itu dibutuhkan kesepakatan pembangunan nasional 25 tahun ke depan. Lantas apa peran KPU khususnya di tengah kontestasi Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar 23 September mendatang dalam menyongsong Indonesia Maju 2045?

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dapat turut andil dalam mewujudkan visi tersebut. Saat ini Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin telah menetapkan program pembangunan nasional selama 5 tahun ke depan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tertuang dalam RPJMN 2014-2019 yakni konsolidasi demokrasi dalam pemilu serentak 2019 sebesar 77,5 persen. Hasilnya melebihi yakni sebesar 81 persen di semua jenjang pemilu jika dilihat rerata nasional.

Dalam RPJMN Nawacita jilid II, tertuang visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkeribadian, berlandaskan gotong-royong. Dengan misi turunannya adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdayasaing. Pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan yang berkelanjutan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Terakhir adalah sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sinergitas Program Pemerintah Pusat-Daerah

Dari 9 misi pembangunan tersebut, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan dapat segera diwujudkan pada pemilu kepala daerah serentak 2020. Hanya saja dibutuhkan ketegasan dan penguatan dalam mengimplementasikan persyaratan calon kepala daerah yang akan diserahkan kepada KPU kabupaten/kota sebagai penyelenggara pemilukada. Dalam UU nomor 8 tahun 2015 diterangkan bahwa calon kepala daerah wajib menyerahkan visi misi kepada KPU Provinsi atau kabupaten/kota.

Sayangnya dalam UU tersebut tidak ditegaskan bahwa KPU wajib melakukan sinkronisasi program visi misi calon kepala daerah dengan program pemerintah pusat. Sehingga persyaratan pendaftaran tersebut menjadi lemah dan sebatas menggugurkan kewajiban. Padahal jika KPU diberi kewenangan melakukan pemeriksaan dan sinkronisasi antara visi misi calon kepala daerah dengan program pemerintah pusat, setidaknya misi Nawacita jilid II dapat seiring sejalan dengan program pemerintah daerah.

Jika yang terpilih adalah kepala daerah yang memiliki visi misi namun tidak sejalan dengan program pemerintah pusat maka terjadi kebuntuan. Hal ini terlihat dari visi misi kepala daerah dan pemerintah pusat dalam menangani banjir di Jakarta. Sebaliknya, jika kepala daerah yang terpilih adalah yang tidak mampu mengimplementasikan visi misinya dalam program pembangunan daerahnya, akhirnya akan mengekor pada program pemerintah pusat namun lepas dari realitas kebutuhan pembangunan daerahnya.

Sejak dilakukan pemilihan langsung kepala daerah pada 2005 silam, pemerintah daerah hanya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Pada penyusunannya, RPJPD umumnya dijadikan dalih sebagai kebutuhan nyata pembangunan warga setempat. Namun hal ini musti diuji kembali karena pengambilan data kebutuhan nyata pembangunan daerah harus berangkat tidak hanya mengacu pada data statistik Badan Pusat Statistik (BPS), namun harus mengakar dari nilai indigenous masyarakat, atau kebutuhan lokal prioritas.

Di sisi lain, naskah akademik visi misi calon kepala daerah tidak pernah diuji melalui lembaga khusus yang sesuai dengan kebutuhan ril daerahnya. Pengujian ini sepatutnya juga melibatkan lembaga thinktank lain atau perguruan tinggi dan BPS. Sehingga diharapkan visimisi tersebut menjadi kontekstual dengan daerahnya selama lima bahkan sepuluh tahun mendatang. Salahsatu contoh sederhana adalah apakah daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah rawan bencana alam, juga dimasukan oleh kepala daerahnya sebagai salahsatu visimisi dalam kontestasi pilkada? Contoh lainnya, apakah benar kebutuhan pembangunan infrastruktur fisik menjadi kebutuhan utama warga di daerah tersebut? Apakah jika warga didera kelaparan membutuhkan pembangunan infrastruktur atau uang dan makan?

KPU Kawal Program Kepala Daerah Terpilih

Panjangnya rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah selama ini selalu diawali dengan proses pendataan pemilih melalui Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang kemudian dimutakhirkan oleh KPU dan terbitlah Data Pemilih Sementara (DPS) lalu ditetapkan sebagai Data Pemilih Tetap (DPT). Rangkaian proses ini melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pemerintah daerah bekerjasama dengan pendataan pemilih di KPU provinsi, kabupaten/kota.

Setelah melakukan pendataan pemilih, KPU kemudian melakukan proses persiapan penyediaan logistik pemilu yang sesuai dengan DPT KPU. Di divisi teknis, secara simultan juga dilakukan penerimaan berkas persyaratan calon kepala daerah yang di dalamnya terdapat penerimaan visi misi calon kepala daerah. Setelah itu baru dilakukan seleksi terhadap berkas pendaftaran calon. Penetapan bakal calon diterbitkan setelah berkas dilengkapi lalu masuk ke tahap tes kesehatan para bakal calon kepala daerah.

Dalam proses tes kesehatan, KPU provinsi, kabupaten/kota dapat melibatkan pihak lain terlibat menguji kesehatan para calon kepala daerah dengan biaya yang tidak sedikit di rumahsakit yang telah ditunjuk. Hasil uji kesehatan tersebut kemudian dilampirkan menjadi persyaratan calon kepala daerah yang dianggap waras, sehat fisik dan rohaninya, lantas memenuhi persyaratan sebagai calon kepala daerah yang kemudian ditutup dengan pengambilan nomor urut pemilihan.

Dari rangkaian proses tersebut, seyogyanya KPU juga dapat memerlakukan agar visimisi calon kepala daerah untuk diuji oleh lembaga kompeten yang juga ditunjuk oleh KPU. Sehingga ada keserasian pembangunan antara daerah dan pusat. Pelibatan lembaga berkompeten juga dilakukan dengan menguji naskah akademik visimisi tersebut dengan sinkronisasi RPJMN dan RPJPN, agar kepala daerah terpilih dapat menjalankan program pembangunan yang selaras dengan pusat dan sesuai kontekstualitasnya dengan daerahnya.

Oleh karena itu, perlu sinergitas program pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam menetapkan visi misi calon kepala daerah oleh KPU. Setelah mendapat kewenangan dalam menyinergikan program pemerintah pusat dan daerah, KPU sebaiknya mendapat kewenangan dalam mengawal visi misi kepala daerah yang telah terpilih. Saat ini KPU memiliki public trust (kepercayaan publik) dalam mengawal penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan menambah tupoksinya, KPU dapat menjadi lembaga yang turut mengawal implementasi visi misi kepala daerah yang telah terpilih, khususnya sinergitas antara program pemerintah dan daerah. Setidaknya pada tingkat pemeriksaan keberhasilan implementasi program pemerintah baik pusat dan daerah.

Dengan turut serta mengawal pelaksanaan program pemerintah baik pusat dan daerah, KPU memiliki peran yang berkesinambungan dan substantif dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Tupoksinya tidak hanya menyiapkan teknis menjelang pemungutan suara, namun dapat lebih jauh mendalam pada subtansi digelarnya pemilihan umum.

Tantangan Demokrasi Elektoral Berbasis Internet

Tak hanya itu, dalam menjawab tantangan Indonesia Maju 2045, KPU juga ditantang untuk segera menerapkan e-voting menuju e-democracy berbasis internet yang sudah menjadi tantangan perubahan zaman. Partisipasi elektoral menggunakan e-voting sudah harus bisa dilaksanakan. Pilkada 2020 KPU telah mencanangkan penggunaan e-rekapitulasi perolehan suara mulai dari TPS yang secara berjenjang dilakukan rekapitulasi suara hingga tingkat kabupaten/kota. Penggunaan e-rekapitulasi ini ditujukan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggaraan pemilihan umum.

Menuju Indonesia Maju 2045

Dengan kewenangan subtantif tersebut, peranan struktural lembaga KPU yang secara vertikal menginduk pada KPU RI dapat lebih optimal, khususnya setelah selesai hajat pemilu. Visi Indonesia Maju 2045 dapat terlaksana dengan optimal tanpa sekat siapapun pemimpin yang terpilih. Namun program yang tetap dikawal dan diawasi publik yang diturunkan menjadi kebijakan daerah seperti peraturan gubernur, bupati/walikota ataupun keputusan gubernur, bupati/walikota yang seiring sejalan dengan program pemerintah. Termasuk tingkat nasional dengan presiden-wakil presiden terpilih dapat terus berada di jalur tepat menuju Indonesia Maju 2045.

Diiringi dengan penerapan e-democracy akan makin meneguhkan peran KPU sebagai lembaga terpercaya dalam melakukan pemungutan suara dalam memilih pemimpin, senator dan calon legislator dan di berbagai jenjang.

Pengawasan implementasi program pembangunan dapat lebih aktif dikawal tidak hanya oleh legislator di parlemen tapi lebih luas melibatkan partisipasi masyarakat. KPU memiliki reputasi kepercayaan publik tinggi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu yang tinggi di pemilu serentak 2019. Jangan sia-siakan kepercayaan publik tersebut dengan mengabaikan perannya setelah selesai hajat pemilihan umum di berbagai jenjang. Di sinilah letak peran strategis KPU dalam menjawab tantangan zaman mencapai Indonesia Maju 2045.

WhatsApp Image 2020 03 03 at 09.47.55

Idham Holik

(Anggota KPU Provinsi Jawa Barat)

Setiap tanggal 8 Maret, masyarakat dunia merayakan International Women’s Day atau IWD (Hari Perempuan Internasional). IWD dirayakan sebagai bentuk pengakuan atas prestasi perempuan dan upaya untuk menciptakan dunia setara gender (a gender equal world). Pada tahun 1975, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) secara resmi merayakan IWD dan menjadikannya sebagai bentuk dukungan bagi hak-hak perempuan dan partisipasinya dalam arena politik dan ekonomi.

Di 2020 ini, IWD bertemakan #EachforEqual (Masing-masing untuk Setara). Tema tersebut dilandasi pemikiran an equal world is an enabled world (dunia yang setara adalah dunia yang memungkinkan) dan dengan tema tersebut, masyarakat dunia dipersuasi untuk meningkatkan kesadaran menentang bias (raise awareness against bias) dan mengambil tindakan untuk kesetaraan (take action for equality). Oleh karena itu, mari jadikan IWD sebagai peristiwa penting untuk lebih setara (a milestone to be more equal).

Tuntutan untuk Lebih Setara

Dengan momentum IWD 2020 ini, semoga masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di daerah yang sedang menyelenggarakan Pemilihan/Pilkada Serentak 2020 dapat memaknai pesan kampanye IWD tersebut sebagai semangat untuk menciptakan pemilihan inklusif gender. Tidak ada diskriminasi gender atau paritas gender dalam budaya politik elektoralnya semakin baik.

Paritas atau kesetaraan gender untuk tingkat dunia, Indonesia masih jauh di bawah Afrika Selatan dan untuk Asia Tenggara, Indonesia juga bukan sebagai negara dengan indeks kesetaraan gender teratas. Berdasarkan The Global Gender Gap Index 2020 (153 negara di dunia), World Economic Forum (WEF) menempatkan Afrika Selatan di ranking 17 dengan skor 0,780, sedangkan Indonesia berada pada ranking 85 dengan skor 0,700. Indonesia juga jauh di bawah Filipina di ranking 16 dengan skor 0,781, Singapura di ranking 54 dengan skor 0,724 dan Thailand di ranking 75 dengan skor 0,708.

Ukuran untuk indeks kesenjangan gender menurut WEF tersebut mengacu pada empat dimensi yaitu kesempatan dan partisipasi ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan politik.

Temuan WEF tersebut senada dengan apa yang dipublikasikan McKinsey Global Institute dua tahun sebelumnya, tepatnya pada April 2018. McKinsey mempublikasikan hasil surveinya yang bertajuk The Power of Parity: Advancing Women’s Equality in Asia Pacific. Menurut survei tersebut, Indonesia masih mengalami ketidaksetaraan gender (gender inequality) dalam bidang representasi politik dan perlindungan hukum dengan kategori ekstrim (skor 0,37) dan masih jauh di bawah Filipina dengan kategori tinggi (skor 0,51).

Berbeda dengan data terdeskripsikan tersebut di atas, data resmi milik Pemerintah Indonesia sangat optimis Indonesia sebagai negara memiliki kesetaraan gender yang baik. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik menerbitkan Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019 yang menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia pada tahun 2018 sebesar 90,99 –meningkat 0,03 poin dari tahun 2017. Artinya semakin rendah kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan lelaki. Indikantor IPG tersebut menggadopsi GEM (Gender Empowerment Measure) yang disusun oleh UNDP. Cukup disayangkan, dalam laporan tersebut, masih terdapat 19 provinsi IPG-nya masih di bawah nasional.

Deskripsi tersebut di atas menjadi informasi penting untuk secara imperatif menghadirkan perubahan dalam upaya peningkatan indeks kesetaraan gender di Indonesia. Pemilihan Serentak 2020 ini merupakan kesempatan strategis bagi Indonesia dalam mentrasformasi budaya politik elektoral menjadi lebih berorientasi pada kesetaraan gender dalam rangka memperkuat agenda konsolidasi demokrasi, sebagaimana yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024.

Mungkinkah Perempuan Merdeka Memilih?

Di setiap kali Pemilu/Pilkada, jumlah pemilih perempuan pengguna hak pilih (female voter turnout) selalu lebih banyak daripada pemilih lelaki (male voter turnout). Misalnya dalam Pemilu Serentak 2019, khususnya dalam Pilpres, prosentase pemilih perempuan pengguna hak pilih sebesar 80,67%, sedangkan pemilih lelaki pengguna hak pilih sebesar 77,34% atau dari total populasi pemilih pengguna hak pilih, prosentase pemilih perempuan pengguna hak pilih sebanyak 51,17%. Pemilih perempuan lebih aktif dalam menggunakan hak pilihnya daripada pemilih lelaki.

Ini merupakan modal politik untuk melakukan perubahan dimana pemerintahan hasil pemilu/pemilihan dapat meningkatkan indeks keseteraan gender. Dalam pengantar buku Inclusive Electoral Process (2015), Helen Clark (pejabat UNDP) & Phumzile Mlambo-Ngacuka (Direktur Eksekutif UN Women) menegaskan bahwa partisipasi penuh dan setara perempuan dalam proses politik dan elektoral merupakan merupakan tesis penting bagi pemberdayaan dan kesetaraan gender perempuan (dalam UNDP & UN Women, 2015).

Untuk menguji partisipasi penuh dan setara perempuan tersebut penting untuk membahas dua pertanyaan reflektif berikut. Kedua pertanyaan ini juga sebenarnya dapat berlaku bagi pemilih lelaki. Pertanyaan pertama, apakah benar perempuan sudah merdeka dalam menentukan pilihan politiknya?

Ada dua pendekatan dalam studi perilaku pemilih yaitu pendekatan psikologis dan sosiologis. Dalam pendekatan psikologis, keputusan elektoral tidak ditentukan secara sosial structural, tetapi ditentukan oleh hasil identifikasi partai dan evaluasi kandidat serta orientasi isu. Pendekatan ini dipelopori oleh sarjana ilmu sosial dari Universitas Michigan (Knoke, 1974; Roth, 2008:37).

Sedangkan sebaliknya dalam pendekatan sosiologis, khususnya dengan model pejelasan mikrososiologis, tidak demikian yaitu dipengaruhi oleh efek keanggotaan kelompok sosial (the effect of social group membership), karena pada dasarnya menurut Paul Lazarsfeld, et al (1968:3137), voting is essentially a group experience (memilih pada dasarnya adalah pengalaman kelompok). Pendekatan sosiologis dipelopori oleh sarjana-sarjana dari Universitas Columbia –atau dikenal dengan nama Mazhab Columbia (Knoke, 1974; Roth, 2008:23-25).

Pendekatan tersebut didasarkan pada Theory of Intersecting Social Circles (Teori Lingkaran Sosial Silang-Menyilang) yang dikemukakan oleh Georg Simmel (1908). Teori tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia terikat di dalam lingkaran sosial yang silang-menyilang atau berinterseksi misalnya keluarga, pertemanan, tempat kerja, dsb. Dengan perspektif tersebut dan dalam konteks pemilih, Lazarsfeld, et al (1968:148) menyatakan bahwa pemilih hidup dalam konteksnya tertentu seperti status ekonomi, agama, tempat tinggal, pekerjaan, dan usianya yang menentukan lingkaran sosial yang mempengaruhi keputusan elektoralnya (Roth, 2008:24).

Dengan perspektif pendekatan sosiologis tersebut, pemilih perempuan tidak memiliki kebebasan dalam keputusan elektoralnya, karena dipengaruhi oleh faktor eksternal dirinya. Pemilih perempuan dalam tekanan sosial atau lingkungan seperti kepala keluarga, pemimpin di tempat kerja, tokoh masyarakat berpengaruh, kelompok pertemanan, dan lain sebagainya.

Dalam budaya politik patriarki, kepala keluarga (suami atau orang tua lelaki) sering kali memiliki hak veto atas pilihan elektoral istri atau anak perempuannya serta anggota keluarga lainnya. Hal yang sama juga terjadi dalam birokasi atau manajemen patrimonial, pemilih perempuan sering berada dalam kondisi sulit menolak arahan elektoral dari pemimpin di tempat kerjanya.

Dalam politik elektoral, para kandidat sering kali menggunakan jaringan pemuka opini publik (network of public opinion leader) seperti tokoh masyarakat berpengaruh (misalnya tokoh adat, tokoh agama, dll) untuk tidak sekedar mempersuasi pilihan politik elektoral, tetapi juga memobilisasi dukungan politik pemilih. Ketidakberdayaan pemilih untuk menolaknya dikarenakan efek hubungan emosional yang sangat kuat.

Hal yang sama juga terjadi pada kelompok pertemanan (friendship group) yang biasanya menciptakan groupthink atau kondisi psikologis yang melahirkan keinginan kuat untuk menciptakan harmoni atau kesesuaian dengan anggota kelompok lainnya sehingga keputusan elektoral yang dibuat tidak rasional. Misalnya kelompok sebaya (peer group) sangat kuat mempengaruhi pemilih pemula.

Bagi pemilih muda atau millennial, semoga deskripsi tersebut menstimulasi kesadaran untuk setera dalam berpartisipasi elektoral. Di tahun 2020 ini dan dalam rangka memperingati Beijing Declaration and Platform for Action 1995 yang ke-25 tahun, UN Women masih melakukan kampanye publik bertemakan “Generation Equality: Realizing Women’s Rights for an Equal Future”. Semoga pemilih millenial dalam Pemilihan Serentak 2020 dapat bertestimoni, I am Generation Equality (Aku adalah Generasi Kesetaraan).

Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah pemilih perempuan akan terbebas dari politik klientelistik dalam Pemilihan Serentak 2020? Politik klientelistik terjadi ketika pemilih memberikan suaranya dikarenakan pertimbangan manfaat material (material benefits) yang didistribusikan oleh kandidat tertentu yang mencakup pemberian bantuan (favors), barang (goods), atau uang (cash) (Berenschot & Aspinall, 2019; Stoke, 2011). Istilah lainnya dari politik tersebut adalah vote buying (pembelian suara) dan ini terkategori sebagai campaign corruption (korupsi kampanye) (Stoke, 2011). Bisa juga disebut sebagai politik uang (money politics) dan ini merupakan tindak pidana dalam pemilihan.

Pada Pemilu Serentak 2019, Ratna Dewi Pettalolo, Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia pernah menyatakan sasaran politik uang adalah kaum perempuan (2/4/2019). Dalam Pemilihan Serentak 2020, sangat potensial, perempuan belum terbebas dari politik klientelistik atau politik uang dan diperlukan langkah-langkah strategis mengantisipasi atau membebaskan perempuan dari situasi politik yang sangat problematik tersebut.

Deskripsi atas kedua pertanyaan reflektif tersebut memberikan penegasan tentang perlu adanya gerakan voluntirisme elektoral (the electoral volunteerism movement) untuk memerdekakan perempuan dalam menentukan pilihan elektoralnya dengan basis rasionalitas dan program pemberdayaan. Oleh karena itu, gerakan voluntirisme tersebut harus dapat meningkatkan literasi elektoral dan gender pemilih perempuan dan dapat melakukan tindakan preventif untuk memproteksi atau mengeluarkan pemilih perempuan dari “lingkatan setan” politik klientelistik serta yang terpenting menciptakan atmosfir politik “merdeka memilih” bagi perempuan.

Wujudkan Budaya Politik Elektoral “Setara”

Dalam masyarakat patriarki, gerakan voluntirisme tersebut juga harus melibatkan pemilih lelaki sebagai objek dan subjeknya, karena memerdekakan pilihan elektoral pemilih perempuan dibutuhkan dukungan dari pemilih lelaki. Sebagai objek, pemilih lelaki harus diedukasi tentang kesetaraan gender dan sebagai subjek (atau aktor), pemilih lelaki harus mempelopori budaya politik elektoral “setara” berbasiskan literasi gender. Ini semua bertujuan agar pemilih lelaki dapat menjadi gender-sensitive voters (pemilih sensitif-gender), yang dapat mangapresiasi dan mempromosikan kesetaraan dalam partisipasi elektoral.

Pemilih sensitif-gender selaras dengan kampanye global “HeForShe” yang diinisiasi oleh PBB (UN), sejak 20 September 2014. Kampanye tersebut merupakan invitasi bagi lelaki dan semua gender untuk bersolidaritas dengan perempuan dalam menciptakan dunia setara gender. Kampanye tersebut mendorong kedua gender untuk ambil bagian sebagai agen perubahan dan bertindak menentang perilaku dan stereotif negatif. Sebagai gerakan solidaritas global, kampanye tersebut bertujuan untuk mengakhiri ketidaksetaraan gender pada 2030.

Untuk mewujudkan budaya politik elektoral “setara”, penyelenggara pemilihan sudah saat mempelopori komunikasi politik sensitif-gender dimana mereka tidak menggunakan sexist language (bahasa seksis) atau gender-biased language (bahasa bias gender). Misalnya, dalam slogan advokasi kesetaraan memilih “one man, one vote” (satu orang, satu suara), penyelenggara pemilihan berani mengganti kata man dengan kata person. Kini slogan tersebut menjadi slogan yang inklusif, “one person, one vote”.

Selanjutnya kompetensi sensitivitas gender juga harus dimiliki oleh setiap kandidat elektoral. Mereka disebut sebagai kandidat sensitif-gender (gender-sensitive candidate). Ini bukan persoalan apakah kandidat itu perempuan atau lelaki, tetapi apakah kandidat tersebut memiliki literasi, visi politik, dan kompetensi komunikasi politik kesetaraan gender dalam kampanyenya atau tidak.

Kendala peningkatan paritas gender dalam pemilihan, pertama, tidak ada regulasi keberpihakan gender. Misalnya dalam regulasi kampanye pemilihan, tidak ketentuan tentang materi kampanye harus dapat meningkatkan kesadaran gender, yang ada hanya teks meningkatkan kesadaran hukum dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat (Pasal 17 huruf c & f PKPU No. 4 Tahun 2017). Selain hal tersebut, secara empiris atau berdasarkan fakta politik pada pemilihan sebelumnya, masih banyak kandidat perempuan yang tidak sensitif-gender dan begitu juga sama halnya dengan kandidat lelaki. Budaya patriarki sangat kuat dalam mempengaruhi tindakan dan komunikasi politik mereka.

Kini di Pemilihan Serentak 2020 ini, partai politik memiliki peran sangat strategis dalam mendorong para politisi pilihan partai (baik perempuan ataupun lelaki) untuk menjadi kandidat yang sensitif-gender. Begitu juga, tokoh politik yang menjadi bakal calon perseorangan di Pemilihan diharapkan dapat memiliki komitmen politik sensitif-gender.

Dalam retorika politiknya, kandidat sensitif-gender memiliki kemampuan untuk menghindari genderlect (diksi berdasarkan jenis kelamin) atau gender-blind language (bahasa tuna-gender) dan mengedepankan retorika invitasional (invitational rhetoric). Kesetaraan (equality) menjadi ciri utama dari retorika politiknya, sehingga kandidat tersebut mampu menciptakan hubungan yang setara dan bebas stereotip gender serta dapat memahami pemilih perempuan dalam perspektifnya. Jadi, kompetensi sensitivitas gender dapat mengembangkan empati politik kandidat, sehingga pemilih perempuan ditempatkan sebagai subjek, bukan objek kampanye.

Melalui rancangan program pembangunan yang ditawarkannya selama kampaye, kandidat tersebut memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pemberdayaan pemilih perempuan dalam rangka peningkatan sumberdaya perempuan dan indeks kesetaraan gender. Kehadiran kandidat tersebut tidak sekedar menjadi pertanda demokrasi elektoral semakin matang, tetapi terkait masa depan pembangunan daerah. Ini dibuktikan dengan temuan survei McKinsey Global Institute (2018) dimana perempuan merupakan kekuatan yang memiliki kontribusi vital atas pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Jadi kesetaraan gender dalam politik elektoral adalah jalan menuju kesejahteraan. Kunci meraih hal tersebut, mari kita perbaiki komitmen dan tindakan pemberdayaan gender dalam Pemilihan Serentak 2020 melalui komunikasi politik sensitif-gender. Jadi, mewujudkan Pemilihan inklusif-gender adalah sebuah keharusan untuk praktek demokrasi elektoral lebih matang.

Referensi:

Buku/Jurnal/Artikel

Aspinall, Edward & Berenschot, Ward (2019). Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Ithaca, New York: Cornell University Press.

EIGE (2019). Toolkit on Gender-Sensitive Communication. Publication Date, 25 February 2019. Vilnius, Lithuania: EIGE (European Institute for Gender Equality). Link: accessed February 27th, 2019, 09:30 PM.

Foss, Sonja K. (2009). Invitational Rhetoric. In Stephen W. Litteljohn & Karen A. Foss (Edts.). Encyclopedia of Communication Theory. California: SAGE Publications, Inc. p. 569-571

Johnson, Fern L. (2009). Genderlect Theory. In Stephen W. Litteljohn & Karen A. Foss (Edts.). Encyclopedia of Communication Theory. California: SAGE Publications, Inc. p. 431-433

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & BPS (2019). Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019. Jakarta: Kementrian PPPA

Knoke, David (1974). A Causal Synthesis of Sociological and Psychological Models of American Voting Behavior. Social Forces, Vol. 53, No. 1 (Sep., 1974), pp. 92-101.

Roth, Dieter, Prof (1998). Empirische Wahlforschung. Penterjemah Denise Matindas (2008). Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen, dan Metode. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung Indonesia.

Stokes, Susan C. (2011). Political Clientelism. In Robert E. Goodin (Edt.). The Oxford Handbook of Political Science. New York: Oxford University Press.

UNDP & UN Women (2015). Inclusive Electoral Processes: A Guide for Electoral Management Bodies on Promoting Gender Equality and Women’s Participation. New York: UN Women

UNDP (2019). Principles of Gender-Sensitive Communication: UNDP Gender Equality Seal Initiative. Link: https://www.undp.org/content/dam/jamaica/docs/gender/JM-AUG-29-UNDP%20Gender%20Seal-Principles%20of%20gender-sensitive%20communications.pdf accessed at February 25th, 2020, 10:06 AM

Dokumen Riset/Kebijakan

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019.

The Power of Parity: Advancing Women’s Equality in Asia Pacific. McKinsey Global Institute. Report, April 2018. Link: https://www.mckinsey.com/featured-insights/gender-equality/the-power-of-parity-advancing-womens-equality-in-asia-pacific#part1 Accessed February 17th, 2020, 08:45 AM

World Economic Forum (2019). Insight Report. Global Gender Gap Report 2020. Geneva, Switzerland

Website

Generation Equality: Realizing Women’s Rights for An Equal Future. UN Women. Link: https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/generation-equality-realizing-womens-rights-for-an-equal-future-en.pdf?la=en&vs=3007 accessed at February 22nd, 2020, 11:05 AM

History of the Day. United Nations. Link: https://www.un.org/en/events/womensday/history.shtml accessed at February 17th, 2020, 10:26 AM

International Women’s Day #IWD2020 #EachforEqual, March 8, 2020. Link: https://www.internationalwomensday.com/ Accessed at February 17th, 2020, 09:05 AM

International Women's Day 2020 campaign theme is #EachforEqual. Link: https://www.internationalwomensday.com/2020Theme accessed at February 16th, 2020, 05:20 AM

Kaum Perempuan Menjadi Sasaran Utama Politik Uang. Bawaslu. Link: https://bawaslu.go.id/en/berita/kaum-perempuan-menjadi-sasaran-utama-politik-uang diakses 20 Februari 2020, 04;20 PM

Press Release: UN Women Goodwill Ambassador Emma Watson Calls Out to Men and Boys to Join HeForShe Campaign. Saturday, September 20, 2014. Link: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/20-september-heforshe-press-release accessed at February 26th, 2020, 11:47 AM

 

Halaman 1 dari 3