Idham Holik

(Anggota KPU Provinsi Jawa Barat)

 

Pada hari Minggu, 21 Maret 2021, pada saat saya di bandara (airport) jelang boarding, saya terkejut ketika membaca berita tentang wafatnya mantan dokter Nawal el Saadawi di usia 89 tahun. Tentunya dunia, lebih mengenal sang dokter tersebut sebagai pemikir prolifik feminisme modern. Keterkejutan saya tersebut dilandasi karena saya sebagai seorang pembelajar feminisme. El Saadawi bisa dilabeli sebagai pemikir besar abad 20. Oleh karena itu, saya pernah membaca pemikiran beliau yang sangat kontroversial tidak hanya bagi Mesir ataupun dunia Arab, tetapi juga dunia internasional.

Sebagai pejuang HAM, khususnya pejuang kesetaraan/keadilan perempuan, Nawal el Saadawi tentunya adalah sebagai pribadi yang sangat menginspirasi perempuan dunia, terlebih khusus para perempuan di tanah yang air tak terkecuali di Jawa Barat bahkan juga aktivis lelaki juga yang memiliki semangat gender mainstreaming. Walaupun el Saadawi seorang dokter, tetapi beliau memiliki daya juang yang sangat luar biasa untuk mewujudkan gagasan keadilan untuk perempuan.

El Saadawi rela mengorbankan karir pofesionalnya sebagai seorang dokter atau tepatnya rela menanggung resiko pemberhentian dari jabatan sebagai Direktur Kesehatan Masyarakat Mesir pada tahun 1972, akibat el Saadawi menulis buku non-fiksi pertamanya yaitu dengan judul Woman and Sex. Di tanah air sepertinya buku ini tidak sepopuler buku fiksi el Saadawi yang berjudul Woman et Point Zero.

Dengan terbitnya buku non-fiksi Woman and Sex tersebut dan buku-buku lanjutan dari buku tersebut, El Saadawi dijuluki sebagai Simone de Beauvoir dari dunia Arab.

Rekan-rekan pasti dengan baik dapat memahami siapa pribadi dan pemikiran Simone de Beauvoir tersebut yaitu sang tokoh feminisme modern dan ahli filsafat Prancis adab ek-20. Simone de Beauvoir pada tahun 1949 pernah menerbitkan buku The Second Sex. Buku itulah yang menginspirasi El Saadawi menulis buku Woman and Sex. Bukunya de Beauvoir tersebut menjelaskan pandangan historis tentang posisi yang tidak menguntungkan perempuan di masyarakat (women’s disadvantaged position in society). Berangkat dari pandangan historis tersebut, de Beauvoir mencoba memberikan pandangan alternatif tentang bagaimana seharusnya perempuan diperlakukan melakui upaya dekonstruksi budaya.

Saking dipandangan sangat mengancam kekuasaan, buku Woman and Sex El Saadawi tersebut pernah dilarang beredar di publik oleh Pemerintah Mesir selama hampir dua dekade sejak diterbitkan tahun 1972. Alasannya karena buku tersebut menciptakan antagonisme terhadap otoritas teologi dan politik tertinggi di Mesir.

Melalui buku tersebut, El Saadawi juga menarasikan perjuangan terhadap eksploitasi tubuh perempuan, termasuk menentang sunat bagi perempuan. Itulah kenapa El Saadawi dikenal sebagai pejuang FGM (Female Genital Mutilation). Tentunya perjuangan itu berdasarkan pengalaman empiris El Saadawi pada saat berusia 6 tahun sebagai korban praktik sunat perempuan.

Buku Woman and Sex (1976) tersebut kemudian menginspirasi El Saadawi menulis buku yang berjudul The Hidden Face of Eve: Women in The Arab World (1976). Sebuah buku yang mengisahkan penglamannya dan kakaknya disunat dengan paksa di kamar mandi rumahnya. El Saadawi menjelaskan pengalamannya yang sangat menyakitkan tidak hanya persoalan tangisan dan teriakannya yang tak digubris oleh sejumlah oranng yang tak dikenal pada saat ia disunat, tetapi ada yang lebih menyakitkan yaitu ketika ibunya tersenyum pada saat ia disunat yang menjadi tanda ibunya setuju ia disunat.

Melalui beragam buku fiksi dan non-fiksi, pada akhirnya, El saadawi dikenal sebagai feminis sekular sangat radikal dari Mesir (Egypt’s most radical secularist feminist woman) yang memantik datangnya kritik politik ataupun intelektual dari beragam pihak, tidak hanya penguasa, tetapi juga pemikir atau penulis. Di antara penulis yang terkenal yang mengkritik pemikiran el Saadawi tersebut adalah George Tarabishi yang menulis buku Woman Against Her Sex. Tarabisihi dalam menulis buku tersebut menggunakan pendekatan analisis Freudian atau berbasiskan pada psikoanalisa.

Rekan-rekan pasti dengan baik dapat memahami siapa pribadi dan pemikiran Simone de Beauvoir tersebut yaitu sang tokoh feminisme modern dan ahli filsafat Prancis adab ek-20. Simone de Beauvoir pada tahun 1949 pernah menerbitkan buku The Second Sex. Buku itulah yang menginspirasi el Saadawi menulis buku Woman and Sex tersebut.

Sebenarnya buku Woman and Sex bukanlah buku yang pertama baginya, el Saadawi pernah menulis novel klasik dengan judul Memoirs of a Woman Doctor yang terbit pada 1958. Melalui novel tersebut, el Saadawi mengisahkan seorang gadis mesir yang bercita-cita menjadi dokter, tetapi menghadapi rintangan besar dimana kehidupan sosial di Mesir yang menyulitkan seorang perempuan berkarier di tengah kehidupan ekonomi yang sulit.

Semoga dengan membaca ulang buku Memoirs of a Woman Doctor tersebut, rekan-rekan dapat terinspirasi menulis buku dengan judul misalnya Memoirs of a Woman Election Commisioner, sebuah buku yang mengisahkan bagaimana seorang komisioner perempuan penyelenggara pemilu membuktikan kehebatan political and organizational leadership dalam menyelenggarakan pemilu yang inklusif, atau pemilu yang berorientasi atau berbasis pada keadilan gender.

Selanjutnya dalam novel Woman at Point Zero yang terbit pada tahun 1975, el Saadawi mengisahkan lika-liku seorang pelacur (a sex worker) di Kota Kairo bernama Firdaus. Pekerja seks tersebut dinarasikan sempat merasakan dinginnya tembok penjara mesir dan hidup di tengah-tengah budaya patriaki di Timur Tengah. Melalui penokohan utama Firdaus dalam novel tersebut, el Saadawi membuka mata publik tentang keboborokan sistem pemerintahan dan ketimpangan sosial di Mesir.

Kontekstualisasi Pemikiran El Saadawi dalam Demokrasi Elektoral

Tentunya pada kesempatan ini kita tidak sedang melakukan content analysis (analisis) atas beragam buku-buku yang ditulis oleh El Saadawi, tetapi bagaimana pemikiran El Saadawi sang tokoh feminis modern diaktualisasikan dalam konteks demokrasi elektoral di tanah air, khususnya di Jawa Barat.

Kita semua tahu banyak kritik atas praktek demokrasi elektoral kita tidak hanya pada persoalan terjebak dalam formalisme (atau lebih dikenal sebagai proseduralisme), tetapi juga inklusivisme khususnya persoalan kesadaran gender baik para kontestan elektoral ataupun pemilih itu sendiri.

Semoga dengan kita memperingati kematian El Saadawi, kita dapat menghidupkan kembali perjuangan kita untuk mewujudkan budaya politik setara melalui proses sosialisasi dan pendidikan pemilih baik pada masa tahapan pemilu/pemilihan ataupun pasca tahapan tersebut.

Tantangan mewujdukan dan mengembangkan budaya politik setara tersebut tidak hanya datang dari lelaki saja, tetapi juga dari perempuan itu sendiri. Masih banyak perempuan yang menikmati atau nyaman hidup dalam budaya patriaki. Ini artinya gerakan budaya politik setara dalam demokrasi elektoral harus dilakukan secara bersama oleh perempuan dan lelaki. Perjuangan bersama tersebut bersifat imperatif bagi kita semua, khususnya para penyelenggara pemilu/pemilihan yang harus menjadi pelopor gerakan budaya politik setara.

Semoga dengan gerakan tersebut, para legislator perempuan dapat semakin yakin dan bersemangat dalam memperjuangankan kepentingan perempuan dalam proses legislasi di lembaga perwakilan. Begitu juga dengan kepala daerah hasil pemilihan dapat melakukan hal yang sama.

Sebenarnya tidak sekedar hal tersebut di atas, kini adalah saat yang tepat bagi kita semua untuk melakukan gender mainstreaming (pengarusutaman gender) di tengah partai politik kini sedang mulai melakukan pemanasan persiapan penjaringan bakal calon legislatif yang akan dicalonkan untuk Pemilu Serentak 2024 nanti. Semoga fungsionaris partai politik juga dapat mengkaji pemikiran El Saadawi sebagai mata air pencerahan dalam mewujudkan kandidasi setara gender sehingga outputnya nanti ada peningkatan signifikan atas keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Tapi tentunya tidak hanya di lembaga legislatif, dikarenakan tahun 2024 juga akan digelar Pemilihan Serentak Nasional, jadi diharapkan partai politik dapat memiliki orientasi kandidasi setara dalam pemilihan (pilkada) dimana di setiap pasangan bakal calon terdapat perempuan baik kapasitasnya sebagai bakal calon kepala daerah ataupun wakilnya. Kandidasai berorientasi gender selama ini di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, masih sangat kurang sekali, walaupun tidak ada ketentuan tindakan afirmatif.

Oleh karena itu, budaya politik setara harus jadi komitmen kita semua demi terwujudkan keadilan gender dalam pemilu/pemilihan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.

ummi

UMMI WAHYUNI, S.Pt.,MM

(Ketua KPU Kabupaten Bogor Periode 2018 - 2023)

Isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender menjadi salah satu perhatian khusus dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau kita kenal dengan istilah Sustainable Development Goals (SDGs). Dari 17 goals dan 169 target yang tertuang dalam SDGs, banyak poin yang mengatur tentang pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender hingga hak asasi perempuan dan anak perempuan.

Artinya, sudah banyak regulasi dan kebijakan yang terus mendorong pemberdayaan perempuan hingga bagaimana meminimalisasi kesenjangan antara peran laki-laki dan perempuan serta semua permasalahan perempuan yang kita kenal dengan kesetaraan gender.

Namun yang menjadi titik berat permasalahan bukanlah di soal kebijakan. Akan tetapi, implementasi dari kebijakan yang belum bisa diterjemahkan seutuhnya oleh masyarakat. Pemahaman masyarakat soal kebijakan terkait perempuan, termasuk kesetaraan gender, terasa masih belum maksimal

Ketika berbicara perempuan dalam kehidupan, kita dapat melihat dari perannya diranah domestik dan publik. Peran domestik perempuan erat kaitannya dengan posisinya sebagai istri sekaligus ibu. Sedangkan peran publik perempuan berkaitan dengan kegiatan mereka di luar rumah atau di luar urusan rumah tangga.

Kualitas anggota keluarga sangatlah bergantung bagaimana manajemen yang dimiliki seorang perempuan yang notabene sebagai istri sekaligus ibu. Ketahanan keluarga saat pandemic Covid-19 seperti inipun sangatlah penting. Ibu harus mampu memastika asupan gizi seluruh keluarga terjaga demi menjaga imunitas dalam melawan terjangkitnya virus Covid-19 ini.

Kedua peran ini sama pentingnya, tak bisa ditinggalkan salah satunya tetapi harus tetap seirama. Tidak dikatakan seorang perempuan berhasil melaksanakan peran publiknya ketika peran domestiknya berantakan, begitupun sebaliknya. Kunci dari suksesnya dua peran tersebut tak terlepas dari dukungan lingkungan, khususnya keluarga.

Salah satu peran publik perempuan adalah kiprahnya di dunia politik. Peran politik perempuan pada dasarya sama dengan peran laki-laki. Hanya saja ada beberapa kebijakan yang mengatur hal tersebut secara spesifik.

Beberapa aktivis pejuang afirmasi gender selalu mengatakan bahwa kebijakan laki-laki dan perempuan masih memerlukan aturan yang mengikat. Hal ini dikarenakan sejak awal politik selalu diidentikkan dengan laki-laki. Kondisi ini yang kemudian membuat perempuan sedikit ketinggalan untuk mengejar kiprah politik kaum lelaki.

Lambat laun, anggapan tersebut coba terus digerus. Beberapa kebijakan diranah politik dibuat untuk memaksimalkan peran perempuan. Misalnya, pemenuhan kuota 30 persen perempuan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 atau di Undang Undang Partai politik Nomor 2 tahun 2011.

Peran Perempuan di dunia Politik secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi empat peran.

Pertama, sebagai penyelenggara. Dalam Undang – Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 disebutkan untuk memperhatikan 30 persen kuota perempuan 30% sebagai penyelenggara, baik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bahkan dalam Undang-undang tersebut, mengatur keterwakilan perempuan mulai tingkatan KPU RI hingga di tingkat paling kecil yakni Kelompok Penyeleggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Bawaslu.

Kedua, peran sebagai peserta. Peran perempuan dalam kepesertaan politik sangatlah berpengaruh. Dalam aturan pemilihan legislatif bahkan disebutkan jika kuota 30 persen keterwakilan perempuan tak terpenuhi dalam satu daerah pemilihan (dapil) mampu menggalkan kepesertaan yang lainnya.

Ketiga, peran sebagai pemilih. Perempuan mempunyai segmen tersendiri dalam peranan sebagai pemilih. Dari beberapa data bisa disimpulkan partisipasi perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini juga bisa dilihat dari hasil persentase partisipasi Pemilu 2019 di Kabupaten Bogor yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi laki laki sebesar 49 persen dan 51 persen untuk perempuan.

Keempat, peran sebagai pemantau. Sejauh ini, memang masih terbilang sedikit perempuan yang terjun sebagai pemantau secara kelembagaan. Padahal jika dilihat dari fungsi kontrolnya sangatlah penting. Peran perempuan sebagai pemantau bisa memperkuat pengawasan dalam penegakkan aturan yang berpihak pada kaum perempuan.

Jika dilihat dari peluang dan tantangan, kiprah perempuan dalam peran domestik dan publik masih sangat beragam. Perbedaan sosial, budaya, ekonomi dan politik sangat berpengaruh terhadap aktualisasi perempuan.

Namun di tengah segala tantangan yang ada, perempuan harus mampu membuatnya menjadi peluang tersendiri. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan perempuan dalam menyelaraskan antara peran domestic dan peran publik sebagai penjaga pilar demokrasi dan pilar domestik. Yang jelas, peningkatan kapasitas perempuan harus dilakukan terus menerus. Masih banyak perempuan dianggap second line atau lapis kedua karena memang dari sisi kemapuannya perempuan belum mampu bersaing. Artinya, peningkatan kapasitas menjadi hal utama yang harus ditanamkan.

Peningkatan kapasitas perempuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, tak mesti hanya lewat pendidikan formal. Saat ini, sudah banyak forum dan komunitas yang secara terus menerus konsisten membantu peningkatan kapasitas perempuan. Selain itu, berjejaring atau melakukan gerakan kolektif menjadi hal penting lainnya untuk semakin membumikan peran perempuan. Gerakan kolektif juga mampu membantu perempuan dalam menghadapi tantangan selama berkiprah.

Gerakan kolegtif penyadaran bersama dalam kebaikan juga mampu meningkatkan kepedulian sesama perempuan sehingga gerakan apapun yang dilakukan perempuan untuk perempuan menjadi Gerakan masih yang berkesinambungan. Dan Gerakan ini bisa disenamakan Gerakan saling peduli perempuan.

Kita masih selalu diingatkan kata–kata dari pejuang perempuan asal Aceh, Cut Nyak Dien. Ia berujar ‘cuma sedikit orang yang rela menjadi kecil, sehingga bisa dipakai oleh Allah untuk melewati lubang-lubang ujian yang sempit. Artinya, segala tantangan dan hambatan akan membuat seseorang naik kelas ketika mampu mengubah cara pandangnya dengan menempatkan masalah sebagai peluang.

Tak kalah penting, saling medukung satu sama lain dalam berbagai hal positif akan mampu mengoptimalkan potensi setiap perempuan. Maka sudah saatnya kaum perempuan saling bergandengan untuk terus memberikan manfaat untuk diri dan lingkungannya.

ummi

UMMI WAHYUNI, S.Pt.,MM

(KETUA KPU KABUPATEN BOGOR PERIODE 2018 - 2023)

Kabupaten Bogor merupakan Kabupaten dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) terbesar untuk tingkatan Kabupaten Kota di Indonesia, bahkan menduduki urutan ke 14 untuk tingkatan Provinsi. Pelaksanaan pilkada serentak 2018 Kabupaten Bogor terdiri dari 7635 TPS dan 15.000 TPS pada Pemilu 2019 yang tersebar di 40 kecamatan dan 435 desa/kelurahan.

Kabupaten Bogor pada semua pelaksanaan pesta demokrasi baik pilkada maupun Pemilu selalu memiliki tantangan lebih besar dibandingkan daerah lain. Kabupaten Bogor dengan jumlah pemilih yang besar sehingga sangat berpengaruh kepada jumlah logistik juga, sehingga sangat memerlukan perlakuan lebih intens dibandingkan daerah lain dalam hakl manajemen logistiknya.

Selain itu dilihat dari kontestasi peserta pada saat Pilkada maupun saat pemilu menjadikan tantangan tersendiri, Ketika berbicara tentang daerah pemilihan di Kabupaten Bogor menjadi sangatlah seksi dikarenakan hanya Kabupaten Bogor saja untuk tingkatan sebuah Kabupaten atau Kota yang memiki daerah pemilihan sendiri untuk tingkatan daerah pemilihan DPR RI maupun DPRD Provinsi. Begitupun Ketika dilihat dari peserta dalam kontestasi Pemilu 2019 hampir semua partai peserta Pemilu megirimkan utusan terbaiknya bahkan hampir semua tokoh nasional, sehingga ini menjadi salah satu faktor juga yang mengakibatkan suhu politik di Kabupaten Bogor sedikit lebih hangat dibandingkan daerah lain.

Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal

Beberapa waktu ini mulai banyak dibicarakan tentang Rancangan Undang – Undang Pemilu yang telah beredar di masyarakan bahkan rancangan naskah akademisnya sudah banyak tersebar dan bisa kita akses untuk menjadi bahan masukan saat Prolegnas DPR RI.

Adanya konsep Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal didasari akan putusan MK No.55/PUU-XVII/2019 alternatif ke empat yakni “Pemilihan umum serentak Nasional untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden atau Wakil Presiden dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serental lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota”.

Melihat konsep Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal dalam rancangan Undang-Undang Pemilu dapat kita lihat di pasal 4 dan Pasal 5 yang menyatakan bahwasannya Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, Pemilu Nasional diselenggarakan 3 tahun setelah diselenggarakannya Pemilu Daerah dan Pemilu lokal diselenggarakan 2 tahun setelah diselenggarannya Pemilu Nasional.

Pemilu Nasional dan Pemilu lokal pada dasarnya masih menggunakan prinsip dari gabungan Undang-Undang Pemilu (UU No7 Tahun 2017) dan Undang-Undang Pilkada (UU No 10 Tahun 2016). Hanya saja penggunaan Istilah Pemilu dan Pilkada berubah menjadi Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.

Waktu pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu lokal dalam rancangan Undang-Undang Pemilu di pasal 717 sampai dengan pasal 719 mengatur tentang pelaksanaannya, yaitu Pemilu Nasional pertama diselenggarakan pada tahun 2024 sedangkan Pemilu lokal pertama diselenggarakan pada tahun 2022.

Dalam rancangan Undang-Undang Pemilu ini juga merubah penggunaan istilah Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kabupaten Kota seperti yang tertuang dalam UU No 10 tahun 2016 menjadi Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Kota dengan disertai juga kewenangan yang lebih berbeda.

Kabupaten Bogor dan Pemilu Lokal 2022

Kabupaten Bogor telah bersama kita ketahui bahwasannya telah melaksanakan Pilkada serentak yaitu pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati pada tanggal 17 September 2018 sedangkan Pemilu serentak pada tanggal 24 April 2019.

Melihat waktu pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal di rancangan Undang-UndangPemilu bahwasannya pemilu Lokal pertama akan dilaksanakan pada tahun 2022 untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah masa jabatan hasil Pilkada Serentak 2015, masa jabatan hasil Pilkada Serentak 2017 dan masa jabatan hasil Pilkada Serentak 2018. Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bogor akan berakhir di tanggal 30 Desember 2023 karena termasuk dalam hasil Pilkada serentak 2018.

Rancangan Undang-Undang Pemilu dalam Pasal 718 Ayat 6 berbunyi “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak sampai satu periode Akibat penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode”

Kompensasi pemotongan jabatan ini untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak 2018 karena seharusnya menjabat sampai 2023, namun karena adanya Pemilu Lokal dipotong 1 tahun. Apabila penerapan Undang-Undang Pemilu diterapkan akan berlaku juga di Kabupaten Bogor.

Kompensasi pemotongan jabatan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota hasil Pemilu 2019 yang seharusnya berahir di 2024, namun karena adanya Pemilu lokal 2022 maka akan sama diberikan kompensasi berupa gaji dan uang pensiun. Hal ini dalan Rancangan Undang-Undang Pemilu diatur di Pasal 718 Ayat 7.

Perlunya Kepastian Hukum

Melihat 3 opsi pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu yaitu Opsi pertama Pemilu nasional dimulai Juni tahun 2024 dan Pemilu lokal dimulai Juni tahun 2022 sedangkan Opsi kedua yaitu Pemilu Nasional dimulai Juni tahun 2024 dan Pemilu lokal di tahun 2026 serta Opsi ketiga yaitu Pemilu Nasional dimulai Juni Tahun 2024 dan Pemilu lokal dimulai Juni Tahun 2024.

Apapun pilihan opsi pelaksanaan Pemilu nasional dan Pemilu lokal sagatlah dibutuhkan kepastian hukum yang segera, Karena erat kaitannya dengan tahapan yang akan dilalui olek penyenggara Pemilu. Ketika berbicara pelaksanaan Pemilu bukan haya berkaitan dengan pelaksaan hari H saja namun ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan.

Hal yang terpenting lagi mengapa kepastian hukum sangat diperlukan karena terkait dengan prencanaan anggaran. Untuk Kabupaten Bogor dengan besarnya jumlah Pemilih sangatlah erat kaitannya juga dengan Kebutuhan Anggarannya.

Besar Anggaran yang dibutukan saat pelaksanaan ini juga harus dapat segera disinergikan denga Pemerintah Daerah karena erat kaitannya dengan kesanggupan penyediaan anggaran. Apabila cepat ada kepastian hukum akan mempermudah dalam perencanaan anggaran.

Hal yang sangat perlu ditindak lanjuti selain terkait dengan perencanaan anggaran yaitu mekanisme pengaturan alokasi penyediaan anggaran apakah bersumber dari APBD Saja atau dapat dikombinasikan dengan Anggaran APBN memgingat jumlah anggaran yang tidak sedikit dalam pelaksanaannya. Semoga segera ada kepastian hukum terkait hal ini, demi menjaga hak dasar masyarakat dalam berdemokrasi dan mewujudkan Pemilu yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

ummi

 UMMI WAHYUNI, S.Pt.,MM

(Ketua KPU Kabupaten Bogor 2018 -2023)

Perempuan dan peran ibu, adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun perempuan belum menikah tidak banyak juga yang tidak berperan sebagai ibu dirumahnya. Ibu adalah tokoh sentral dalam keluarga sekaligus manajer semua anggota keluarga.

 

Perempuan dalam keluarga secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 peranan namun disertai dengan berbagai kompleksitas peranannya , diantaranya adalah :

 

    1.      Perempuan sebagai Ibu dalam keluarga

    2.      Perempuan sebagai Istri

    3.      Perempuan sebagai bagian dari lingkungan keluarga

 

Perempuan sebagai Ibu dalam keluarga

 

Perempuan sebagai Ibu dalam rumah tangga sangatlah kompleks peranannya, apalagi saat pademik Covid-19 seperti saat ini. Dengan berbagai kebijakan penanganan covid-19 yang semua kegiatan disentralkan dirumah menjadikan perempuan semakin bertambah tugas dan perannya. Ibu menjadi guru sekaligus teman diskusi anak saat mengerjakan tugas dari sekolah bahkan tidak jarang ibu tiba-tiba berperan sebagai wartawan sekaligus perekam video saat anak-anak harus mengumpulkan tugas dalam bentuk praktek kegiatan.

 

Ibu juga berperan sebagai koki dalam keluarga, bahkan peran koki sekarang ditambah menjadi sebagai ahli nutrisi dalam kelurga. Stamina tubuh yang baik saat covid-19 sangatlah diperlukan sehingga hampir semua perempuan dalam keluarga sekarang harus memutar otak bagaimana menyediakan makanan yang bervariatif, murah namun tetap memiki nilai nutrisi yang mencukupi.

 

Stamina tubuh dapat menjadi optimal kerika ditunjang juga dengan psikologi jiwa yang Bahagia. Tidak jarang dalam keluarga sekarang peran ibu bertambah yaitu menjadi psikolog yang mampu menemani anak-anak saat sudah jenuh dan mendekati titik rasa kebosanan dalam rumah. Bahkan tak jarang ibu juga berperan sebagai psikolog untuk seorang ayah dengan menjadi partner bercerita saat banyaknya permasalahan dalam pekerjaan disaat pandemic covid-19 ini.

 

Pengeluaran yang semakin besar tanpa disertai dengan pemasukan pendapatan menjadi dampak salah satu dari pandemic Covid-19, sehingga saat ini peran ibu sebagai akuntan keuangan sangatlah penting. Ibu harus mampu mengelola keuangan keluarga agar tetap stabil dan semua kebutuhan keluarga terpenuhi.

 

Berbagai permasalahan rumah tangga tidak hanya datang dari seisi anggota keluarga, namun faktor kenyamanan kontruksi bangunan rumah dan isinya menjadi hal yang sangat penting sehingga saat ini ibu juga harus berperan sebagai ahli bangunan dan designer sekaligus cleaning service karena menciptakan suasana rumah yang nyaman dan bersih merupakan wajib jika ingin semua anggota keluarga nyaman dan betah dirumah.

 

Perempuan Sebagai Isteri

 

Berbicara peran perempuan sebagai istri dalam rumah tangga tidaklah lepas dari peran istri sebagai partner dan pendamping suami di dalam rumah. Kita sama-sama mengetahui dampak covid-19 ini sungguh luar biasa. Tidak hanya berdampak kepada sektor kesehatan saja akan tetapi berdampak juga pada sektor ekonomi dan kehidupan sosial.

 

Beban kerja yang bertambah pada suami dalam mencari nafkah yang halal untuk keluarga sangatlah memerlukan support dari seorang istri. Istri harus dapat berperan sebagai partner hidup dan teman diskusi dalam mencari solusi permasalahan bersama. Tidak jarang juga istri harus berperan sebagai motivator saat suami sudah mulai meningkat beban fikirannya.

 

Peran istri di dalam keluarga menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan bahwa Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga, Oleh karena itu antara suami dan istri harus saling terbuka dan saling memberikan semangat sebagai partner hidup di dalam rumah tangga.

 

Perempuan sebagai bagian dari lingkungan keluarga

 

Perempuan bagian dari lingkungan keluarga dalam arti peran perempuan dalam keluarga besarnya dan perempuan dalam lingkungan keluarga disekitar lingkungan tempat tinggal.

 

Peran perempuan dalam keluarga besarnya ini menyangkut peran perempuan sebagai seorang anak, menantu, adik dan kakak kandung serta sebagai adik dan kakak ipar dari keluarga suami. Hubungan yang baik dan harmonis antara perempuan dan keluarga besarnya memiliki hubungan yang relevan. Diperlukan saling menjaga dan memahami dalam berkomunikasi dan bersilaturahmi menjadi hal yang paling penting. Karena tidak bisa kita menutup mata hal ini bisa menjadi pemicu masalah baru ketika kita tidak mampu mengelolanya dengan baik.

 

Perempuan juga sangat berperan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Apalagi saat pandemik ini, sangat diperlukan peran perempuan dalam bersinergi di lingkungan tempat tinggalnya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh perempuan dalam mencegah dan mengurangi dampak covid-19 yang erat kaitannya dengan dampak pada aspek sosial.

 

Gerakan solidaritas perempuan berawal dari sebuah keluarga

 

Keterbatasan aktifitas kita di luar rumah tidak menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang positif dan mampu mengurangi dampak covid-19. Terutama peran perempuan dalam keluarga baik kelurga dekat maupun orang lain yang sebagai keluarga dalam lingkungan tempat tinggalnya.

 

Berbagai hal harus terus dapat kita lakukan, optimalisasi peran perempuan dalam keluarga baik sebagai ibu dan istri sangatlah diperlukan agar bisa terus seirama dan sejalan dalam perannya. Peran perempuan dalam lingkungan juga sangat diperlukann.

 

Banyak hal positif yang bisa dilakukan oleh perempuan dalam bentuk gerakan solidaritas bersama untuk mengurangi dampak Covid-19.

 

Dampak covid-19 yang paling berbahaya setelah dampak secara kesehatan yang dapat membuat orang kehilangan nyawa, yaitu dampat hilangnya rasa kepedulian dan solidaritas di lingkungan sosial kita.

 

Gerakan solidaritas perempuan dapat diawali dari lingkup terkecilnya, perempuan dapat saling berbagi dan saling menguatkan. Apalagi menjelang bulan suci Ramadhan, tentu ini akan menjadi permasalahan tersendiri bagi perempuan jika kita tidak memulai peduli terhadap sekitar kita.

 

Berawal dari keluarga dan berawal dari kita sendiri mari bersama kita tingkatkan rasa kepedulian kita terhadap lingkungan sosial terdekat kita. Gerakan saling membagi makanan dan bergantian memasak dapat dijadikan salah satu gerakan solidaritas perempuan yang berawal dari keluarga. Semakin banyak keluarga yang bahagia, akan mampu mempercepat putusnya pandemik covid-19.

 

Perempuan dan peran ibu, adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun perempuan belum menikah tidak banyak juga yang tidak berperan sebagai ibu dirumahnya. Ibu adalah tokoh sentral dalam keluarga sekaligus manajer semua anggota keluarga.

Perempuan dalam keluarga secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 peranan namun disertai dengan berbagai kompleksitas peranannya , diantaranya adalah :

    1. Perempuan sebagai Ibu dalam keluarga

    2. Perempuan sebagai Istri

    3.  Perempuan sebagai bagian dari lingkungan keluarga

Perempuan sebagai Ibu dalam keluarga

Perempuan sebagai Ibu dalam rumah tangga sangatlah kompleks peranannya, apalagi saat pademik Covid-19 seperti saat ini. Dengan berbagai kebijakan penanganan covid-19 yang semua kegiatan disentralkan dirumah menjadikan perempuan semakin bertambah tugas dan perannya. Ibu menjadi guru sekaligus teman diskusi anak saat mengerjakan tugas dari sekolah bahkan tidak jarang ibu tiba-tiba berperan sebagai wartawan sekaligus perekam video saat anak-anak harus mengumpulkan tugas dalam bentuk praktek kegiatan.

Ibu juga berperan sebagai koki dalam keluarga, bahkan peran koki sekarang ditambah menjadi sebagai ahli nutrisi dalam kelurga. Stamina tubuh yang baik saat covid-19 sangatlah diperlukan sehingga hampir semua perempuan dalam keluarga sekarang harus memutar otak bagaimana menyediakan makanan yang bervariatif, murah namun tetap memiki nilai nutrisi yang mencukupi.

Stamina tubuh dapat menjadi optimal kerika ditunjang juga dengan psikologi jiwa yang Bahagia. Tidak jarang dalam keluarga sekarang peran ibu bertambah yaitu menjadi psikolog yang mampu menemani anak-anak saat sudah jenuh dan mendekati titik rasa kebosanan dalam rumah. Bahkan tak jarang ibu juga berperan sebagai psikolog untuk seorang ayah dengan menjadi partner bercerita saat banyaknya permasalahan dalam pekerjaan disaat pandemic covid-19 ini.

Pengeluaran yang semakin besar tanpa disertai dengan pemasukan pendapatan menjadi dampak salah satu dari pandemic Covid-19, sehingga saat ini peran ibu sebagai akuntan keuangan sangatlah penting. Ibu harus mampu mengelola keuangan keluarga agar tetap stabil dan semua kebutuhan keluarga terpenuhi.

Berbagai permasalahan rumah tangga tidak hanya datang dari seisi anggota keluarga, namun faktor kenyamanan kontruksi bangunan rumah dan isinya menjadi hal yang sangat penting sehingga saat ini ibu juga harus berperan sebagai ahli bangunan dan designer sekaligus cleaning service karena menciptakan suasana rumah yang nyaman dan bersih merupakan wajib jika ingin semua anggota keluarga nyaman dan betah dirumah.

Perempuan Sebagai Isteri

Berbicara peran perempuan sebagai istri dalam rumah tangga tidaklah lepas dari peran istri sebagai partner dan pendamping suami di dalam rumah. Kita sama-sama mengetahui dampak covid-19 ini sungguh luar biasa. Tidak hanya berdampak kepada sektor kesehatan saja akan tetapi berdampak juga pada sektor ekonomi dan kehidupan sosial.

Beban kerja yang bertambah pada suami dalam mencari nafkah yang halal untuk keluarga sangatlah memerlukan support dari seorang istri. Istri harus dapat berperan sebagai partner hidup dan teman diskusi dalam mencari solusi permasalahan bersama. Tidak jarang juga istri harus berperan sebagai motivator saat suami sudah mulai meningkat beban fikirannya.

Peran istri di dalam keluarga menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan bahwa Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga, Oleh karena itu antara suami dan istri harus saling terbuka dan saling memberikan semangat sebagai partner hidup di dalam rumah tangga.

Perempuan sebagai bagian dari lingkungan keluarga

Perempuan bagian dari lingkungan keluarga dalam arti peran perempuan dalam keluarga besarnya dan perempuan dalam lingkungan keluarga disekitar lingkungan tempat tinggal.

Peran perempuan dalam keluarga besarnya ini menyangkut peran perempuan sebagai seorang anak, menantu, adik dan kakak kandung serta sebagai adik dan kakak ipar dari keluarga suami. Hubungan yang baik dan harmonis antara perempuan dan keluarga besarnya memiliki hubungan yang relevan. Diperlukan saling menjaga dan memahami dalam berkomunikasi dan bersilaturahmi menjadi hal yang paling penting. Karena tidak bisa kita menutup mata hal ini bisa menjadi pemicu masalah baru ketika kita tidak mampu mengelolanya dengan baik.

Perempuan juga sangat berperan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Apalagi saat pandemik ini, sangat diperlukan peran perempuan dalam bersinergi di lingkungan tempat tinggalnya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh perempuan dalam mencegah dan mengurangi dampak covid-19 yang erat kaitannya dengan dampak pada aspek sosial.

Gerakan solidaritas perempuan berawal dari sebuah keluarga

Keterbatasan aktifitas kita di luar rumah tidak menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang positif dan mampu mengurangi dampak covid-19. Terutama peran perempuan dalam keluarga baik kelurga dekat maupun orang lain yang sebagai keluarga dalam lingkungan tempat tinggalnya.

Berbagai hal harus terus dapat kita lakukan, optimalisasi peran perempuan dalam keluarga baik sebagai ibu dan istri sangatlah diperlukan agar bisa terus seirama dan sejalan dalam perannya. Peran perempuan dalam lingkungan juga sangat diperlukann.

Banyak hal positif yang bisa dilakukan oleh perempuan dalam bentuk gerakan solidaritas bersama untuk mengurangi dampak Covid-19.

Dampak covid-19 yang paling berbahaya setelah dampak secara kesehatan yang dapat membuat orang kehilangan nyawa, yaitu dampat hilangnya rasa kepedulian dan solidaritas di lingkungan sosial kita.

Gerakan solidaritas perempuan dapat diawali dari lingkup terkecilnya, perempuan dapat saling berbagi dan saling menguatkan. Apalagi menjelang bulan suci Ramadhan, tentu ini akan menjadi permasalahan tersendiri bagi perempuan jika kita tidak memulai peduli terhadap sekitar kita.

Berawal dari keluarga dan berawal dari kita sendiri mari bersama kita tingkatkan rasa kepedulian kita terhadap lingkungan sosial terdekat kita. Gerakan saling membagi makanan dan bergantian memasak dapat dijadikan salah satu gerakan solidaritas perempuan yang berawal dari keluarga. Semakin banyak keluarga yang bahagia, akan mampu mempercepat putusnya pandemik covid-19.

 herry oke

Herry Setiawan

(Anggota KPU Kabupaten Bogor 2018-2023)

Indonesia membutuhkan kesinambungan program pembangunan menuju Indonesia maju 2045. Sejumlah pakar telah menyebutkan bahwa persoalan ganti pemimpin, ganti kebijakan harus segera dihentikan. Sejumlah indikator penetapan Indonesia maju 2045 dinilai dari Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia menjadi 23.199 dolar AS dari saat ini hanya 4.174 dollar AS pada 2019. Oleh karena itu dibutuhkan kesepakatan pembangunan nasional 25 tahun ke depan. Lantas apa peran KPU khususnya di tengah kontestasi Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar 23 September mendatang dalam menyongsong Indonesia Maju 2045?

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dapat turut andil dalam mewujudkan visi tersebut. Saat ini Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin telah menetapkan program pembangunan nasional selama 5 tahun ke depan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tertuang dalam RPJMN 2014-2019 yakni konsolidasi demokrasi dalam pemilu serentak 2019 sebesar 77,5 persen. Hasilnya melebihi yakni sebesar 81 persen di semua jenjang pemilu jika dilihat rerata nasional.

Dalam RPJMN Nawacita jilid II, tertuang visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkeribadian, berlandaskan gotong-royong. Dengan misi turunannya adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdayasaing. Pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan yang berkelanjutan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Terakhir adalah sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sinergitas Program Pemerintah Pusat-Daerah

Dari 9 misi pembangunan tersebut, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan dapat segera diwujudkan pada pemilu kepala daerah serentak 2020. Hanya saja dibutuhkan ketegasan dan penguatan dalam mengimplementasikan persyaratan calon kepala daerah yang akan diserahkan kepada KPU kabupaten/kota sebagai penyelenggara pemilukada. Dalam UU nomor 8 tahun 2015 diterangkan bahwa calon kepala daerah wajib menyerahkan visi misi kepada KPU Provinsi atau kabupaten/kota.

Sayangnya dalam UU tersebut tidak ditegaskan bahwa KPU wajib melakukan sinkronisasi program visi misi calon kepala daerah dengan program pemerintah pusat. Sehingga persyaratan pendaftaran tersebut menjadi lemah dan sebatas menggugurkan kewajiban. Padahal jika KPU diberi kewenangan melakukan pemeriksaan dan sinkronisasi antara visi misi calon kepala daerah dengan program pemerintah pusat, setidaknya misi Nawacita jilid II dapat seiring sejalan dengan program pemerintah daerah.

Jika yang terpilih adalah kepala daerah yang memiliki visi misi namun tidak sejalan dengan program pemerintah pusat maka terjadi kebuntuan. Hal ini terlihat dari visi misi kepala daerah dan pemerintah pusat dalam menangani banjir di Jakarta. Sebaliknya, jika kepala daerah yang terpilih adalah yang tidak mampu mengimplementasikan visi misinya dalam program pembangunan daerahnya, akhirnya akan mengekor pada program pemerintah pusat namun lepas dari realitas kebutuhan pembangunan daerahnya.

Sejak dilakukan pemilihan langsung kepala daerah pada 2005 silam, pemerintah daerah hanya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Pada penyusunannya, RPJPD umumnya dijadikan dalih sebagai kebutuhan nyata pembangunan warga setempat. Namun hal ini musti diuji kembali karena pengambilan data kebutuhan nyata pembangunan daerah harus berangkat tidak hanya mengacu pada data statistik Badan Pusat Statistik (BPS), namun harus mengakar dari nilai indigenous masyarakat, atau kebutuhan lokal prioritas.

Di sisi lain, naskah akademik visi misi calon kepala daerah tidak pernah diuji melalui lembaga khusus yang sesuai dengan kebutuhan ril daerahnya. Pengujian ini sepatutnya juga melibatkan lembaga thinktank lain atau perguruan tinggi dan BPS. Sehingga diharapkan visimisi tersebut menjadi kontekstual dengan daerahnya selama lima bahkan sepuluh tahun mendatang. Salahsatu contoh sederhana adalah apakah daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah rawan bencana alam, juga dimasukan oleh kepala daerahnya sebagai salahsatu visimisi dalam kontestasi pilkada? Contoh lainnya, apakah benar kebutuhan pembangunan infrastruktur fisik menjadi kebutuhan utama warga di daerah tersebut? Apakah jika warga didera kelaparan membutuhkan pembangunan infrastruktur atau uang dan makan?

KPU Kawal Program Kepala Daerah Terpilih

Panjangnya rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah selama ini selalu diawali dengan proses pendataan pemilih melalui Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang kemudian dimutakhirkan oleh KPU dan terbitlah Data Pemilih Sementara (DPS) lalu ditetapkan sebagai Data Pemilih Tetap (DPT). Rangkaian proses ini melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pemerintah daerah bekerjasama dengan pendataan pemilih di KPU provinsi, kabupaten/kota.

Setelah melakukan pendataan pemilih, KPU kemudian melakukan proses persiapan penyediaan logistik pemilu yang sesuai dengan DPT KPU. Di divisi teknis, secara simultan juga dilakukan penerimaan berkas persyaratan calon kepala daerah yang di dalamnya terdapat penerimaan visi misi calon kepala daerah. Setelah itu baru dilakukan seleksi terhadap berkas pendaftaran calon. Penetapan bakal calon diterbitkan setelah berkas dilengkapi lalu masuk ke tahap tes kesehatan para bakal calon kepala daerah.

Dalam proses tes kesehatan, KPU provinsi, kabupaten/kota dapat melibatkan pihak lain terlibat menguji kesehatan para calon kepala daerah dengan biaya yang tidak sedikit di rumahsakit yang telah ditunjuk. Hasil uji kesehatan tersebut kemudian dilampirkan menjadi persyaratan calon kepala daerah yang dianggap waras, sehat fisik dan rohaninya, lantas memenuhi persyaratan sebagai calon kepala daerah yang kemudian ditutup dengan pengambilan nomor urut pemilihan.

Dari rangkaian proses tersebut, seyogyanya KPU juga dapat memerlakukan agar visimisi calon kepala daerah untuk diuji oleh lembaga kompeten yang juga ditunjuk oleh KPU. Sehingga ada keserasian pembangunan antara daerah dan pusat. Pelibatan lembaga berkompeten juga dilakukan dengan menguji naskah akademik visimisi tersebut dengan sinkronisasi RPJMN dan RPJPN, agar kepala daerah terpilih dapat menjalankan program pembangunan yang selaras dengan pusat dan sesuai kontekstualitasnya dengan daerahnya.

Oleh karena itu, perlu sinergitas program pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam menetapkan visi misi calon kepala daerah oleh KPU. Setelah mendapat kewenangan dalam menyinergikan program pemerintah pusat dan daerah, KPU sebaiknya mendapat kewenangan dalam mengawal visi misi kepala daerah yang telah terpilih. Saat ini KPU memiliki public trust (kepercayaan publik) dalam mengawal penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan menambah tupoksinya, KPU dapat menjadi lembaga yang turut mengawal implementasi visi misi kepala daerah yang telah terpilih, khususnya sinergitas antara program pemerintah dan daerah. Setidaknya pada tingkat pemeriksaan keberhasilan implementasi program pemerintah baik pusat dan daerah.

Dengan turut serta mengawal pelaksanaan program pemerintah baik pusat dan daerah, KPU memiliki peran yang berkesinambungan dan substantif dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Tupoksinya tidak hanya menyiapkan teknis menjelang pemungutan suara, namun dapat lebih jauh mendalam pada subtansi digelarnya pemilihan umum.

Tantangan Demokrasi Elektoral Berbasis Internet

Tak hanya itu, dalam menjawab tantangan Indonesia Maju 2045, KPU juga ditantang untuk segera menerapkan e-voting menuju e-democracy berbasis internet yang sudah menjadi tantangan perubahan zaman. Partisipasi elektoral menggunakan e-voting sudah harus bisa dilaksanakan. Pilkada 2020 KPU telah mencanangkan penggunaan e-rekapitulasi perolehan suara mulai dari TPS yang secara berjenjang dilakukan rekapitulasi suara hingga tingkat kabupaten/kota. Penggunaan e-rekapitulasi ini ditujukan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggaraan pemilihan umum.

Menuju Indonesia Maju 2045

Dengan kewenangan subtantif tersebut, peranan struktural lembaga KPU yang secara vertikal menginduk pada KPU RI dapat lebih optimal, khususnya setelah selesai hajat pemilu. Visi Indonesia Maju 2045 dapat terlaksana dengan optimal tanpa sekat siapapun pemimpin yang terpilih. Namun program yang tetap dikawal dan diawasi publik yang diturunkan menjadi kebijakan daerah seperti peraturan gubernur, bupati/walikota ataupun keputusan gubernur, bupati/walikota yang seiring sejalan dengan program pemerintah. Termasuk tingkat nasional dengan presiden-wakil presiden terpilih dapat terus berada di jalur tepat menuju Indonesia Maju 2045.

Diiringi dengan penerapan e-democracy akan makin meneguhkan peran KPU sebagai lembaga terpercaya dalam melakukan pemungutan suara dalam memilih pemimpin, senator dan calon legislator dan di berbagai jenjang.

Pengawasan implementasi program pembangunan dapat lebih aktif dikawal tidak hanya oleh legislator di parlemen tapi lebih luas melibatkan partisipasi masyarakat. KPU memiliki reputasi kepercayaan publik tinggi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu yang tinggi di pemilu serentak 2019. Jangan sia-siakan kepercayaan publik tersebut dengan mengabaikan perannya setelah selesai hajat pemilihan umum di berbagai jenjang. Di sinilah letak peran strategis KPU dalam menjawab tantangan zaman mencapai Indonesia Maju 2045.

Halaman 1 dari 3