Menakar Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak

oleh


Udin Syahruldin, SH

Analis Hukum KPU Kab. Bogor

 

Salah satu poin penting yang dibahas dalam Diskusi Publik yang diselengarakan KPU Kabupaten Bogor Tanggal 10 Juni 2015 adalah mengenai Pilkada Serentak yang diformulasikan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Skenario Pilkada serentak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dimulai pada bulan Desember tahun ini bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016. Kemudian untuk daerah yang masa Jabatan Kepala daerahnya berakhir pada semester 2 Tahun 2016 dan tahun 2017 Pilkada serentaknya dilaksanakan pada Bulan Februari 2017, sedangkan bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2018 dan 2019 pelaksnaan pilkadanya pada bulan Juni tahun 2018. Kemudian Tahun 2019 dijadikan Tahun pelaksanaan Pemilu Nasional serentak, dimana pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada hari dan waktu yang sama. Selanjutnya pilkada akan kembali digulirkan pada Tahun 2020 yang merupakan kesinambungan pelaksanaan Pilkada Tahun 2015, Tahun 2022 yang merupakan kesinambungan pelaksanaan pilkada 2017 dan Tahun 2023 sebagai kesinambungan dari pelaksanaan pilkada Tahun 2018. Pada akhirnya Pilkada serentak secara nasional akan terwujud pada Tahun 2027. Pasca Tahun 2027 hanya akan ada dua kali pemilu, yaitu Pemilu Nasional yang terdiri dari Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah. PERLUDEM (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi) yang merupakan salah satu narasumber dalam diskusi publik kemarin menyampaikan analisa bahwa Pilkada Serentak didesain paling tidak berdasarkan 3 (tiga) pertimbangan. Pertama, berdasarkan pengalaman pelaksanaan pilkada selama ini menunjukan kepada kita bahwa begitu berserakannya jadwal pilkada selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2014. Pada kurun waktu tersebut dalam setiap tahunnya selalu ada daerah yang melaksanakan pilkada, hal ini memunculkan  kelelahan penyelenggaraan yang tak jarang diwarnai kegaduhan dan konflik di tingkat lokal yang kadang merembet menjadi konflik nasional. Kedua, gagasan pilkada serentak pada prinsifnya merupakan keinginan memberikan efektifitas pada semua, dan membangun demokrasi lokal yang lebih ramah baik bagi Partai Politik, Pasangan Calon, Penyelenggara dan Pemilih. Ketiga, Pilkada serentak juga bisa menjadi alat penguatan sistem pemerintahan yang ditandai dengan siklus pemilu yang lebih rapi.  

Kaitannya dengan penataan siklus pemilu yang lebih rapi, idealnya pemilu serentak itu dilaksanakan dalam dua tingkatan, yaitu Pemilu serentak nasional yang terdiri dari Pemilu Anggota DPR, DPD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu serentak daerah yang terdiri dari Pemilu DRPD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur,  Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota. Dengan adanya dua tingkatan pemilu serentak tersebut pengisian jabatan di legislatif maupun eksekutif selalu akan diawali dari tingkat nasional baru kemudian tingkat daerah. Sayangnya desain ideal ini tidak akan mudah terwujud, dikarenakan dalam Undang-undang pilkada yang baru menyatakan bahwa Pilkada bukan bagian dari rezim Pemilu, sehingga pelaksanaan pilkada tidak bisa dilebur dengan pemilu, konsekuensinya tidaklah mungkin menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota berbarengan dengan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Dengan kata lain desain ideal ini hanya akan terwujud apabila pilkada masuk menjadi bagian dari rezim pemilu atau ketika sitem pemilihan itu hanya terdiri dari satu rezim, yaitu rezim Pemilu.

Terlepas dari disain ideal diatas, disain pilkada serentak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 patut diapresiasi sebagai salah satu upaya penguatan sistem pemerintahan dan demokrasi yang hendak mengatur siklus pilkada agar terlaksana lebih rapi. Efektifitas Undang-undang Pilkada ini akan teruji mulai Desember Tahun 2015 besok, dimana berdasarkan data yang dirilis PERLUDEM akan ada 269 Daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada. Februari Tahun 2017 ada 99 daerah dan pada gelombang terakhir yaitu Juni Tahun 2018 sebanyak 171 daerah.

    

Ujian pertama pelaksnaan Pilkada serentak Tahun 2015 ini akan bermula dari penyediaan anggaran, Ketentuan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengatur pendanaan pilkada bersumber dari APBD dan dapat didukung oleh APBN, dalam ayat selanjutnya disebutkan dukungan pendanaan dari APBN akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, sampai saat ini Peraturan Pemerintah mengenai dukungan pendanaan dari APBN belum juga diterbitkan. Disisi lain dalam Perpu pilkada mengatur sebaliknya, yaitu pendanaan Pilkada bersumber dari APBN dengan dukungan pendanaan dari APBD. Perubahan sekema penganggaran inilah yang mungkin membuat daerah luput untuk mengalokasikan anggaran Pilkada dalam pembahasan APBDnya atau bisa jadi daerah berasumsi bahwa ketentuan penganggaran ini tidak akan berubah seperti yang diatur dalam Perpu dan mungkin daerah hanya mempersiapkan dana dukungan pilkada. Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 disahkan pada Tanggal 18 Maret 2015 pada saat APBD sudah disahkan. Sehingga beberapa daerah cukup kesulitan untuk melakukan revisi APBD yang berdampak pada terhambatnya tahapan Pilkada yang seharusnya sudah berjalan, padahal dalam rentang waktu yang kurang dari satu bulan setelah Undang-undang ini di sahkan, menurut tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada harus sudah membentuk PPK di tingkat kecamatan dan PPS di tingkat desa/keluraran, serta harus sudah merancang aktivitas sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan pilkada.

Masalah lain yang masih terkait dengan anggaran, yaitu potensi membengkaknya anggaran pilkada dikarenakan adanya kampanye yang dibiayai Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) yaitu kampanye berupa debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga dan iklan di media, dampak dari ketentuan ini diprediksi akan membuat anggaran pilkada membengkak pada kisaran 30-40 % dibandingkan dengan anggaran pilkada sebelumnya, dan itu belum termasuk penghitungan kenaikan akibat inflasi yang dalam batasan normal kurang lebih 6 % per tahun.

Dampak lain dari ketentuan kampanye yang dibiayai Negara yaitu makin bertambah rumitnya pekerjaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dikarenakan harus disibukan dengan pengadaan dan pengelolaan bahan kampanye yang dalam pilkada sebelumnya sebagian besar menjadi domain peserta pilkada. Harusnya hal ini bisa segera diantisipasi dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan kampanye oleh negara yang pada pokoknya mengatur mekanisme pendanaan yang tidak membuat sibuk penyelenggara, misalnya dengan sitem reimburse.  

Selain hal tersebut diatas, titik waspada pelaksanaan pilkada serentak yaitu potensi konflik serentak atau bahkan kerusuhan serentak, hal ini bisa dipahami dikarenakan berdasarkan pelaksanaan pilkada-pilkada sebelumnya tidak sedikit daerah yang diwarnai konflik bahkan kerusuhan. Untuk mengantisipasi hal ini perlu adanya konsolidasi serius aparat keamanan dan strategi pengamanan harus diperbaharui. Selain itu proses penegakan hukum dalam pilkada harus lebih baik dengan belajar dari evaluasi keamanan pileg dan pilpres yang lalu, sehingga prinsip electoral justice dapat terjaga dengan baik.

Pada akhirnya, perlu kerja keras dari seluruh steacholders untuk mewujudkan pilkada serentak yang kondusif sebagai upaya penataan siklus pemilu yang lebih rapi. Kita masih percaya bahwa proses yang baik akan berbuah baik, rakyat masih percaya bahwa melalui pilkada langsung peluang untuk menghasilkan pemimpin daerah yang berintegritas lebih besar ketimbang dipilih melalui DPRD, mungkin karena keyakinan rakyat itulah Undang-undang pilkada ini lahir dengan segala kekurangannya. Semoga kekurangan-kekurangan ini bisa dengan cepat tertutupi dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Kita tidak berharap pilkada serentak menjadi kekacauan serentak.