Ketentuan PETAHANA Dalam UU Pilkada:

Cara Represif Pembuat UU Untuk Memotong Politik Dinasti

 

pa udin

Udin Syahruldin, SH

 

Analis Hukum KPU Kab. Bogor

Dalam Undang-Undang Pilkada, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengatur bahwa salah satu syarat untuk mengajukan diri sebagai calon Kepala Daerah adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, Ketentuan itu terdapat dalam Pasal 7 huruf r. Pembuat Undang-Undang memberikan penjelasan yang dimaksud dengan “ tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan Petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Jelas, ketentuan ini terumus dengan maksud ingin memotong politik dinasti di daerah. Secara substansi ketentuan ini dapat dipandang  sebagai salah satu upaya positif untuk mewujudkan demokrasi prosedural yang lebih fair, karena selama ini terdapat anggapan bahwa keluarga Petahana akan menjadi kandidat utama pemenang Pilkada karena di topang oleh sumber daya yang melimpah, cenderung kebal hukum dan korup. Pada sisi yang lain ketentuan ini menjadi alat yang mengkebiri hak konstitusional keluarga Petahana, dimana ketentuan ini telah menghilangkan hak politik mereka sebagai warga Negara. Pertanyaannya, haruskah politik dinasti di daerah dipotong dengan mengorbankan hak politik sebagian warga Negara, Apakah tidak ada cara lain, dan mengapa politik dinasti itu menjadi momok menakutkan yang dapat mengancam demokrasi?   

 

Secara sederhana, politik dinasti dapat diartikan sebagai kekuasaan politik yang dilaksanakan oleh sekelompok orang yang masih terikat secara kekeluargaan. Politik dinasti ini sebenarnya benihnya sudah mengakar secara tradisional dalam masyarakat kita, dulu pewarisnya ditunjuk langsung. Sekarang , pewarisannya lewat jalur politik prosedural, yaitu anak atau keluarga Petahana dimasukan pada institusi yang sudah disiapkan yaitu Partai Politik, atau dengan kata lain pewarisan kekuasaan di era sekarang terselubung oleh jalur prosedural. Dengan demikian, justru Partai Politik lah sebenarnya yang secara tidak langsung melanggengkan politik dinasti di Daerah.

 

Lantas kemudian, kenapa Partai Politik melalui wakil-wakilnya di DPR hendak memotong politik dinasti di Daerah dengan cara mengorbankan hak politik keluarga Petahana melaui Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor  8 Tahun 2015. Padahal, berdasarkan perspektif konstitusionalisme ketentuan ini jelas telah melanggar hak asasi sebagian warga Negara untuk diperlakuan sama di dalam Hukum dan Pemerintahan sebagaimana digariskan dalam Pasal 27 UUD 1945. Ketentuan Pasal 7 huruf r ini sedang dilakukan pengujian materil oleh Mahkamah Konstitusi dan sangat mungkin putusannya membatalkan ketentuan ini. Selain itu, berdasarkan perspektif legal drafting  ketentuan ini bertentangan dengan asas keadilan yang merupakan salah satu asas yang wajib ada dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Walaupun klaim pembuat Undang-undang menyatakan ketentuan Pasal 7 huruf r ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga, namun memberikan kesetaraan terhadap seluruh calon kepala daerah, tetapi tetap saja secara substansi ketentuan ini membatasi hak politik sebagian warga Negara yang secara kebetulan merupakan keluarga Petahana. Dari pada ketentuan ini menimbulkan persoalan konstitusional, harusnya, waktu itu DPR lebih baik merumuskan ketentuan tentang pendidikan politik kepada masyarakat yang visioner dan persuasif dengan tujuan memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa politik dinasti harus di cegah ketika berkecenderung korup dan dapat merusak tatanan demokrasi prosedural yang saat ini sudah relatif makin membaik. Selain itu, bukankah partai politik selama ini telah menjadi institusi untuk melanggengkan politik dinasti yang terselubung melalui pola rekrutmen politik. Harusnya DPR mampu merumuskan ketentuan untuk mengatasi itu, dan partai politik pun harusnya mau memberikan contoh dengan tidak membentuk dinasti dalam kepengurusaannya, dan tidak lupa akan kewajibannya yaitu memberikan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi.

 

Atas pertimbangan-pertimbangan itulah, saya beranggapan bahwa ketentuan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah cara represif pembuat Undang-undang untuk memotong politik dinasti, maka tidak aneh jika ketentuan ini akan memunculkan cacat bawaan. Polemik Surat Edaran KPU Nomor 302 yang saat ini banyak diperbincangan adalah salah satu cacat bawaan dari cara represif pembuat Undang-undang. Semoga polemik surat Edaran ini segera bisa diatasi, walaupun kita tidak bisa mengelak bahwa polemik ini akan jadi salah satu potret buram pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015.