Politik Dinasti Versus Hak Politik

 

foto udin

Udin Syahruldin, SH

Analis Hukum KPU Kab. Bogor

 

Salah satu polemik dalam UU Pilkada (UU 8/2015) adalah ketentuan Pasal 7 huruf r beserta penjelasannya yang mengatur salah satu syarat calon Kepala Daerah adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana (incumbent), dengan penjelasan yang dimaksud dengan “ tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan Petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam perpektif politik hukum, ketentuan ini bermaksud ingin memotong politik dinasti di daerah dengan cara mempersempit partisipasi politik petahana dan seluruh keluarga petahana dalam proses pilkada. Satu sisi  ketentuan ini dapat dipandang  sebagai salah satu upaya positif untuk mewujudkan pilkada yang lebih fair, karena selama ini terdapat anggapan bahwa keluarga Petahana akan menjadi kandidat utama pemenang Pilkada karena di topang oleh sumber daya yang melimpah, padahal belum tentu seperti itu. Pada sisi yang lain ketentuan ini menjadi alat yang mengkebiri hak konstitusional keluarga petahana.

 

Selanjutnya, Pasal 7 huruf r ini dimohonkan judicial review ke MK oleh salah satu keluarga petahana. Atas permohonan tersebut, MK mengeluarkan Putusan  Nomor 33/PUU-XIII/2015, Tanggal 6 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r beserta penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 huruf r beserta penjelasannya bertentangan dengan jiwa dan semangat yang terdapat dalam Pasal 27 dan 28 UUD 1945 yaitu hak persamaan di muka hukum dan pemerintahan serta tidak diperlakukan secara diskriminatif.  konsekuensi hukumnya, Pasal 7 huruf r ini harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak boleh dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan di bawahnya.

 

Faktanya, sebelum Putusan MK ini terbit, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU 9/2015 tentang Pencalonan yang salah satu poinnya menjabarkan tentang batasan ketidakbolehan keluarga petahana untuk mengikuti Pilkada. Kemudian disusuli dengan SE KPU Nomor 302/KPU/VI/2015 Tanggal 12 Juni 2015 yang mendefinisikan bahwa kepala daerah yang habis masa jabatannya, mengundurkan diri, dan berhalangan tetap sebulum masa pendaftaran calon tidak termasuk pengertian petahana. Sontak, ketentuan ini menimbulkan tanggapan yang beragam dari berbagai kalangan, termasuk DPR yang menuduh KPU setengah hati untuk mencegah politik dinasti. bahkan, meminta KPU untuk mencabut SE tersebut.

 

Akibat SE tersebut akan banyak kepala daerah yang mengundurkan diri dengan maksud memuluskan keluarganya untuk maju di pilkada, alasan pengunduran diri tersebut jelas telah merusak etika politik, tetapi menjadi pilihan terakhir bagi kepala daerah yang ingin mengusung keluarganya di pilkada Desember ini.

 

Putusan MK inilah yang perlu diapresiasi, karena memberi kepastian di tengah kegaduhan konstitusional. Selanjutnya, hampir dipastikan KPU akan melakukan revisi terhadap PKPU 9/2015 terutama terkait dengan definisi petahana agar sesuai dengan Putusan MK dan Petahana pun bersorak gembira dan segera menyusun “kekuatannya” untuk mengusung keluarganya di Pilkada.

Pasca Putusan MK, saat ini yang menjadi tantangan adalah bagaimana mengantisipasi politik dinasti tanpa harus mengorbankan hak politik sebagian warga yang kebetulan keluarga petahana. Untuk jangka pendek bisa dilakukan dengan memperketat pengawasan terhadap petahana, yaitu bagaimana sitem pengawasan dilakukan agar petahana atau keluarganya tidak memanfaatkan akses terhadap birokrasi dan akses terhadap penggunaan fasilitas negara. Dalam hal ini Panwas dituntut untuk lebih detail dalam mengawasi kebijakan yang dijalankan petahana. Tidak hanya Panwas, pihak-pihak terkait pun harus turut serta melakukan pengawasan, misalnya inspektorat, BPK, bahkan apabila perlu KPK.

 

Untuk jangka panjang, semua steackholders Pemilu harus bersinergi untuk membangun kesadaran dan kecerdasan politik masyarakat sampai pada terbangunnya identitas commonsense yang disepakati bersama tentang negatifnya politik dinasti. Walaupun tidak selalu keikutsertaan petahana dan/atau keluarganya dalam pilkada menegasiakan upaya pewujudan pilkada yang jujur dan berkeadilan, ada juga petahana yang jujur dan baik. Kerja di wilayah pembangunan kesadaran bukanlah pekerjaan ringan, tetapi harus terus dioptimalkan melalui program-program yang visioner. 

Saya berharap putusan MK ini menjadi pelajaran bersama, terutama bagi pembuat UU. Seandainya  Pasal 7 huruf r tidak dibatalkan oleh MK, maka ini jadi bagian dari upaya represif membuat UU terhadap keluarga petahana dengan cara menghilangkan hak politiknya. Walaupun maksudnya baik, yaitu ingin menghilangkan politik dinasti. Dalam perumusan UU tidaklah cukup hanya maksud baik, tetapi harus ada keadilan agar tidak menjadi tirani di alam demokrasi, “karena tirani yang paling kejam adalah tirani di bawah perisai hukum” begitulah menurut Montisquieu.