foto penulis

   

NURSYAMSI, S.Kom

Penganalisis Program & Aplikasi

KPU Kabupaten Bogor 

 

~PERMASALAHAN DATA PEMILIH DAN

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB~

 

 

Hak pilih warga masyarakat merupakan hak asasi warga negera yang dijamin oleh konstitusi, sehingga kredibilitas daftar pemilih akan mempengaruhi kualitas pemilu itu sendiri, oleh karena itu kredibilitas daftar pemilih memiliki korelasi kuat dengan eligibilitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Daftar pemilih yang kredibel menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, karena akan memberikan pengaruh kepada terpenuhinya hak warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih, serta mempengaruhi tingkat kepercayaan peserta pemilu dan legitimasi atas hasil pemilu itu sendiri. Kesalahan manajemen dan pengadministrasian daftar pemilih dapat menyebabkan hilangnya hak pilih.  

 

Titik krusial dalam tahapan penyelenggaran pemilu/pilkada setidaknya terdapat pada tiga tahapan yakni pencalonan, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih serta pemungutan dan penghitungan suara. Dari ketiga titik krusial tersebut saya mencoba mengurai permasalahan dan pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dari pemilu ke pemilu yang terlampau kronis dan seakan-akan tidak bisa disembuhkan oleh obat apapun.

 

 

Dalam rentang sejarah penyelenggaraan pemilu Indonesia sejak pemilu pertama  tahun 1955 sampai pemilu 2014. Pada kurun pemilu tahun 2004 sampai tahun 2013 telah terselenggara pilkada (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota) di dalamnya terjadi kisruh pemilu yang diakibatkan oleh ketidakakuratan daftar pemilih. Isu problematika permasalahan daftar pemilih puncaknya mencuat dan menjadi perdebatan hangat pada pemilu tahun 2009 sejak ditetapkannya DPT oleh KPU. Hal ini tidak terlepas dari minimnya perhatian masyarakat, peserta pemilu, dan pemantau serta pengawas pemilu terhadap daftar pemilih. Seolah tidak mau belajar dari kesalahan pada pemilu tahun 2004 begitupun pada pemilu tahun 2014 yang lalu permasalahan serupa masih terjadi. Meskipun pada pemilu tahun 2014 yang dilalu dianggap lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya dalam proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dilihat dari sudut transparansi dan keakuratan data. Namun pertanyaan yang pantas diajukan adalah bagaimanakah akurasai daftar pemilih dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2015 dapat terjamin?

 

Setidaknya permasalahan umum yang terjadi dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih adalah tidak terdaftarnya masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih dan masih terdaftarnya masyarakat yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih (meninggal/pindah/ganda/status TNI/POLRI dsb). Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 dan aturan-aturan terdahulu terkait data pemilih bahwa “untuk dapat menggunakan hak pilihnya, masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih”, tentunya daftar pemilih disini sesuai dengan pemilu yang akan atau sedang diselenggarakan.  Namun pada prakteknya terdapat beberapa hal-hal yang mengakibatkan tidak akuratnya daftar pemilih, berikut ini saya mencoba sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi sebab-akibat terjadinya ketidak akurat daftar pemilih, yakni dibagi menjadi 2 bagian (internal dan eksternal):

 

 

Dari Sisi Internal :

  1. KPU dalam Mengelola Kinerja Jajarannya Tidak Optimal dikarenakan Lemahnya sistem perencanaan (electoral management). Hal ini dapat dilihat dengan minimnyan daya dukung anggaran dan tumpang tindihnya daya dukung dengan agenda pemilukada di beberapa daerah, sehingga mengganggu efektifitas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
  2. Belum terbangunnya sistem manajemen daftar pemilih yang memadai di KPU, hal ini dapat dilihat dengan hadirnya sistem informasi teknologi informasi (sidalih) yang dibangun  oleh KPU belum mampu menjawab tantangan yang muncul di lapangan, yang ada memunculkan permasalahan baru.
  3. Rendahnya kapasitas penyelenggara, hal ini dapat dilihat dengan adanya PPS dan PPDP dalam mengerjakan proses penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih cenderung bersikap pasif, yaitu menunggu kedatangan warga masyarakat di kantor desa/kelurahan.
  4. Kesulitan rekruitmen petugas pemutakhiran hal ini dapat dilihat dari minimnya petugas pemutakhiran daftar pemilih di setiap wilayah yang mengakibatkan orang yang bertugas untuk setiap kegiatan selain pendaftaran pemilih itu-itu juga, sehingga memunculkan asumsi mereka akan menggunakan dan memakai data sebelumnya (menembak data).
  5. Sosialisasi tentang pemutakhiran daftar pemilih sangat terbatas sehingga kegiatan pemutakhiran daftar pemilih tidak diketahui secara luas oleh masyakarat.

Dari Sisi Eksternal/Stakeholder:

  1. Dari sisi sistem dan regulasi sistem periodic yang diterapkan menyebabkan rendahnya tingkat perhatian terhadap isu daftar pemilih
  2. Tarik-menarik kewenangan dalam manajemen civic registratio dan voter registration antara Depdagri dengan KPU.
  3. Pemerintah-pemerintah daerah dalam menyediakan data indentitas kependudukan yang akurat belum selesai dengan baik, yakni dapat dilihat belum tuntasnya perekaman e-KTP yang ditargetkan selesai tahun 2012, sehingga mempengaruhi kualitas DP4 yang diserahkan kepada KPU;
  4. Peran warga masyarakat masih rendah. Karena sistem pemutakhiran  daftar pemilih yang dianut adalah sistem aktif, partisipasi warga masyarakat menduduki posisi penting. Partisipasi warga masyarakat rendah antara lain karena sosialisasi yang sangat kurang mengenai pemutakhiran  daftar pemilih, merasa dengan sendirinya sudah terdaftar karena ikut memilih pada pemilu/pilkada sebelumnya, atau karena tidak peduli. Padahal pada semua tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, KPU melalui PPS mengumumkan DPS, DPS hasil pemutakhiran/perbaikan sampai DPT dengan cara menempel cetakan DPS, DPS hasil pemutakhiran/perbaikan dan DPT di papan pengumuman desa/kelurahan bahkan ditempel juga di tempat-tempat strategis yang ada di lingkungan RT/RW. Selain itu masyarakat juga dapat mengecek secara online melalui website dengan mengakses http://data.kpu.go.id.
  5. Keterlibatan partai politik peserta pemilu masih rendah. Semestinya partai politik dapat aktif terlibat dalam kegiatan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dengan cara memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS berdasarkan salinan DPS yang diberikan oleh PPS kepada partai politik peserta pemilu di tingkat desa/kelurahan/kecamatan bahkan tingkat kabupaten/kota. Bagaimana mungkin KPU menyusun daftar pemilih secara akurat tanpa masukan dan tanggapan dari partai politik peserta pemilu sejak awal? Menjadi tidak adil apabila partai politik peserta pemilu melancarkan kritik terhadap kualitas daftar pemilih hanya pada bagian akhirnya saja.
  6. Petugas pengawas pemilu yang menjadi ujung tombak pengawasan dalam proses pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih oleh petugas pemutakhiran kurang maksimal karena terjadi keterlambatan pembentukan.

 

Setelah merunut berbagai permasalahan terkait ketidakakuratan daftar pemilih, akan lebih adil apabila kita juga mengulas pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih serta mengetahui bagaimana sistem , prosedur atau alur kerjanya. setidaknya terdapat lima pihak yang terlibat dan bertanggung jawab, yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah, KPU dan Jajaran Penyelenggara Pemilu, Partai Politik Peserta Pemilu, Warga Masyarakat Yang Berhak Memilih, Pengawas Pemilu.

 

Pertama, Pemerintah Dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menentukan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan. Yang dimaksud dengan data kependudukan adalah data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Selanjutnya UU Nomor 8 Tahun 2012 menentukan bahwa KPU dan KPU kabupaten/kota menggunakan DP4 dan data pemlih pemilu terakhir sebagai bahan penyusunan data pemilih yang selanjtunya dimutakhirkan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih/PPDP) menjadi data pemilih hasil pemutakhiran kemudian dijadikan DPS. Dalam daftar pemilih tersebut sekurang-kurangnya termuat nomor urut, nomor kartu keluarga (NKK), nomor induk kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat (jl/dukuh/rt/rw) dan jenis disabilitas yang mempunyai hak memilih. Dalam ketentuan yang lain, yaitu UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa setiap penduduk wajib memiliki NIK yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana (Disduk/Disdukcapil) kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya, Dalam konteks penyusunan daftar pemilih Pemilu 2014, pemerintah berperan menyediakan data kependudukan yang potensial sebagai pemilih. Data tersebut di antaranya memuat NIK yang menjadi kewenangan pemerintah. Apabila ditemukan nama pemilih dalam daftar pemilih yang tidak memuat NIK, sesungguhnya ini adalah tanggung jawab pemerintah karena pemerintah yang memiliki kewenangan menerbitkan NIK, bukan wewenang KPU. Dalam hal terdapat nama pemilih yang belum memiliki NIK, seharusnya

KPU berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengatasi hal ini. Pemilih yang tanpa NIK sesungguhnya berhak didaftarkan sebagai pemilih karena kalau seorang pemilih tidak atau belum memiliki NIK maka hal itu bukan kesalahan pemilih melainkan merupakan kesalahan Pemerintah karena Pemerintahlah yang bertanggungjawab memberikan NIK tersebut kepada setiap penduduk.

Kedua, KPU dan Jajarannya Sebagai Penyelenggara Pemilu 2014. UU Nomor 8 Tahun 2012 menentukan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS. Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan DPS. Dalam pemutakhiran data pemilih, PPS dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) yang biasanya diangkat dari perangkat desa/kelurahan, rukun warga, rukun tetangga atau sebutan lain, dan warga masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar PPDP adalah orang-orang yang mengenal wilayah kerjanya dan dikenal/mengenal warga desa/kelurahan sehingga memudahkan pemutakhiran  daftar pemilih ketika datang dari rumah ke rumah. Dalam kenyataannya tidak semua PPDP yang diangkat PPS ini memenuhi kriteria persyaratan yang ideal untuk tataran kapasitas dan kompetensinya diantara disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia yang ada di wilayah.

Pada tahapan berikutnya, DPS disusun oleh PPS berbasis rukun tetangga atau sebutan lain. DPS disusun paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih.

Ketiga,  Warga Masyarakat Yang Berhak Memilih. Peran dan tanggungjawab ini dapat diambil pada saat DPS diumumkan selama 7 (tujuh) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Pengumuman DPS dilakukan dengan cara menempelkan hardcopy cetakan pada sarana pengumuman desa/kelurahan dan/atau sarana umum yang mudah dijangkau dan dilihat masyarakat dengan kata lain tempat yang strategis dilingkuangan rt/rw. Yang dimaksud dengan “masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu tentang DPS” adalah untuk menambah data pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar dan/atau mengurangi (menghapus/mencoret) data pemilih karena sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

Keempat, Partai Politik Peserta Pemilu. Peran dan tanggungjawab partai politik peserta pemilu dapat terlibat pada saat salinan DPS diberikan oleh PPS kepada peserta pemilu di tingkat desa/kelurahan/tingkat kecamatan bahkan tingkat kabupaten/kota kepada yang mewakili sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu diterima PPS paling lama 14 (empat belas) hari sejak hari pertama DPS diumumkan. Selanjutnya PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan partai politik peserta pemilu. DPS hasil perbaikan diumumkan kembali oleh PPS selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu. PPS wajib melakukan perbaikan terhadap DPS hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan partai politik peserta pemilu paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. DPS hasil perbaikan akhir disampaikan oleh PPS kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap (DPT). Pada bagian akhir, KPU kabupaten/kota menetapkan DPT berdasarkan DPS hasil perbaikan dari PPS. Selanjutnya PPS mengumumkan DPT sejak diterima dari KPU kabupaten/kota sampai hari/tanggal pemungutan suara. Yang dimaksud dengan “mengumumkan DPT” adalah menempelkan salinan DPT di papan pengumuman dan/atau tempat yang mudah dijangkau dan dilihat oleh masyarakat.

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa penyusunan DPS menjadi DPT adalah tanggung jawab KPU (yang secara teknis kegiatan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPS). Kendatipun publikasi proses pemutakhiran data pemilih dari DPS menjadi DPT melalui serangkaian pengumuman DPS, DPS hasil perbaikan dan DPT, hal itu tidak akan menjamin akurasi dan validitas tanpa masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu.

Kelima, Pengawas Pemilu. Petugas pengawas pemilu menjadi ujung tombak pengawasan dalam proses pelaksanaan pemutakhiran daftar yang dilaksanakan oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih karena merupakan tanggungjawab, tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh undang-undang. Pengawas pemilu bertugas mengawasi proses ini secara berjenjang mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota, panwaslu kecamatan sampai dengan panitia pengawas pemilu ditingkat paling bawah. Pengawasan tersebut wajib dilakukan sejak diterimanya DP4 kemudian dijadikan data pemilih yang siap untuk dimutakhirkan di lapangan, proses pencocokan dan penelitian data pemilih, data pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS, pengumuman DPS, perbaikan DPS, penetapan DPT sampai dengan pengumuman DPT. Pada tahapan tersebut pengawas pemilu harus menjalankan tugasnya dengan baik guna mengawasi jalannya proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

 

Itulah pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam akurasi data pemilih beserta peran-peran yang dilakukan. Gambaran tersebut diharapkan dapat menjelaskan tanggungjawab para pihak yang terlibat dalam penyusunan daftar pemilih. Pada akhirnya harus dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah, KPU dan jajaran penyelenggara pemilu, partai politik, masyarakat serta  pengawas pemilu masing-masing memiliki tanggungjawab secara proporsional dalam penyusunan daftar pemilih yang akurat. Kepada lima pihak itulah seharusnya pertanggungjawaban dialamatkan bila pada akhirnya DPT Pemilu ke pemilu tidak akurat.

Semoga dalam menghadapi pilkada serentak tahun 2015 ini seluruh stakeholder bahu-membahu dan menjalankan tanggungjawabnya secara proporsional dan belajar dari kesalahan-kesalahan pemilu sebelumnya guna menjamin data pemilih yang akurat sehingga mencapai pemilu yang demokratis, berkualitas dan berintegritas.

*) Tulisan ini diambil dari berbagai sumber