nursyamsi

 

NURSYAMSI, S.Kom

Penganalisis Program & Aplikasi

KPU Kabupaten Bogor 

Data pemilih merupakan core bussiness dalam penyelenggaran pemilu maupun pilkada. Pemutakhiran data pemilih menjadi sarana untuk mendaftarkan masyarakat yang sudah memiliki hak pilih dalam DPT selain itu data pemilih juga mempunyai manfaat kedalam menjadi sumber data dalam kebijakan tahapan penyelenggaran pemilu atau pilkada serentak seperti penyusunan kebutuhan logistik (mencetak surat suara). Selama belum ada perubahan aturan bahwa seorang masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak pilihnya apabila terdaftar dalam DPT. Proses pendataan pemilih ini merupakan tugas KPU dalam menjaga hak konstitusional masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin. Namun pada kenyataanya dalam setiap penyelenggaraan pemilu/pilkada, data pemilih ini selalu menyisakan permasalahan yang tidak pernah kunjung usai. Perbaikan proses pendataan pemilih terus dilakukan diantaranya melalui perubahan/perbaikan regulasi, pemanfaatan IT dan tata cara atau sistem kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang merupakan ujung tombak di lapangan. Setidaknya KPU sudah melakukan perbaikan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu perbaikan tersebut diimplemnetasikan pada pemilu tahun 2014 dan pada pilkada serentak tahun 2015.

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Terdapat aturan bahwa syarat untuk terdaftar sebagai pemilih harus menggunakan KTP Elektronik (pasal 200A angka 4). Meskipun hal tersebut berlaku atau terhitung sejak 1 Januari 2019. Namun Kementerian Dalam Negeri dan KPU sepakat untuk memulainya pada pilkada serentak tahun 2017. Sehingga bagi warga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih yang di daerahnya melaksanakan pemilihan kepala daerah wajib memiliki KTP Elektronik/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila ingin menggunakan hak pilihnya. Apabila tidak memiliki KTP elektronik atau Surat Keterangan maka terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya meskipun sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Berbeda dengan pemilu atau pilkada sebelumnya Surat Keterangan ini terjadi multitafsir sehingga level kepala desa/lurah dapat membuat surat keterangan tersebut atau lebih populer disebut surat keterangan domisili. Kondisi menjadi hal yang terlalu liar dan bisa dijadikan eksodus peserta pemilu/pemilihan untuk berlaku curang dalam memperoleh suara.

Proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pilkada serentak tahun 2017 saat ini sedang berada pada tahapan pengumuman Daftar Pemilih Sementara untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat. Tanggapan dan masukan masyarakat tersebut setidaknya terdiri dari 3 (tiga) model yaitu pertama usulan dari masyarakat yang belum terdaftar dalam DPS untuk didaftarkan sebagai pemilih, kedua mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih misalkan dikarenakan meninggal, pindah domisili, pindah status menjadi TNI/Polri dan lain sebagainya ketiga usulan perubahan elemen data pemilih apabila terjadi kesalahan.

Tersajinya DPS merupakan hasil dari pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) selama 30 (tiga puluh) hari. Adapun alur proses pemutakhiran data pemilih dimulai dari penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU, kemudian DP4 tersebut dianalisa dan disinkronisasi dengan DPT pemilu terakhir oleh KPU. Hasil analisa DP4 dengan DPT pemilu terakhir diumumkan dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar pemilih berbasis TPS dan disampaikan kepada PPS sebagai bahan coklit oleh PPDP. Sebelum melaksanakan tugasnya, PPDP diberikan pelatihan/bimbingan teknis oleh KPU Kabupaten/Kota. Cara kerja PPDP dalam melaksanakan coklit yaitu secara sensus dengan mendatangi rumah pemilih (door to door). Kegiatan coklit ini setidaknya dilakukan untuk 1) mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; 2) memperbaiki data pemilih apabila ada kesalahan pada elemen datanya; 3) mendata pemilih baru atau pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih; 4) menandai pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau belum dipastikan kepemilikan KTP elektronik/Surat Keterangan dari Disdukcapil; 5) menempelken stiker coklit di rumah pemilih (stikerisasi) sebagai tanda bahwa rumah pemilih sudah didatangi dan dimutakhirkan.

Dari 5 (lima) kegiatan coklit diatas, ada 1 (satu) tugas baru yang berbeda dari pemilu tahun 2014 dan pilkada serentak tahun 2015. Tugas baru tersebut yaitu menandai pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau belum dipastikan kepemilikan KTP elektronik/Surat Keterangan dari Disdukcapil. Tugas ini merupakan amanat baru yang mau tidak mau, suka atau tidak suka harus KPU jalankan sebagai konsekuensi dari adanya irisan kepentingan antara Pemerintah dengan KPU sebagai wujud dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Meskipun dalam Undang-undang Penyelenggara Pemilu tidak ada tugas atau kewenangan KPU tersebut. Namun hal penting yang harus dikedepankan adalah sinergitas antara Pemerintah dengan KPU dalam menyisir dan meminimilisir masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Kegiatan menandai pemilih yang belum memiliki KTP elektronik ini dilakukan dengan cara PPDP meminta pemilih untuk menunjukan KTP elektronik/Surat Keterangan, apabila pemilih tidak mampu menunjukan KTP elektronik/surat keterangan maka pemilih akan ditandai dengan dimasukan ke dalam formulir model A.C-KWK sebagai alat bantu untuk menghimpun pemilih tersebut. Kemudian secara berjenjang data tersebut direkapitulasi di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI.

Setelah proses rekapitulasi selesai, KPU Kabupaten/Kota memeriksa data pemilih yang terdapat dalam formulir model A.C-KWK dengan mengacu pada DP4. Dalam hal pemilih tersebut terdapat dalam DP4, maka dihapuskan dalam formulir A.C-KWK, namun apabila tidak ada dalam DP4 maka pemilih tersebut diinput dalam sistem informasi daftar pemilih (Sidalih). KPU Kabupaten/kota kemudian menyerahkan data pemilih yang ada dalam formulir A.C-KWK yang tidak terdapat dalam DP4 kepada Disdukcapil setempat. Kemudian Disdukcapil melakukan pemeriksaan data pemilih yang diserahkan oleh KPU Kabupaten/kota dengan basis data kependudukan. Apabila berdasarkan hasil pemerikasaan oleh Disdukcapil terdapat pemilih yang tidak atau belum terdaftar dalam basis data kependudukan, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar pemilih tersebut kepada PPS. Selanjutnya PPS menyampaikan pemberitahuan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam basis data kependudukan. PPS menyampaikan kepada pemilih tersebut perlu mengurus KTP elektronik atau surat keterangan agar dapat didaftarkan dalam DPT. Pemilih melaporkan diri kepada PPS jika sudah mendapatkan KTP elektronik atau surat keterangan untuk didaftarkan ke dalam DPT. Dalam hal pemilih tidak dapat menunjukan KTP elektronik atau surat keterangan sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh KPU, maka KPU Kabupaten/Kota menghapus pemilih tersebut dalam DPT. Inilah yang menjadi point penting kepemilikan KTP Elektronik/Surat Keterangan dapat menjadi penyebab masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai hal ini nantinya menjadikan masyarakat berhadap-hadapan dengan KPU. Selain itu, KPU Kabupaten/Kota diharuskan melakukan sosialisasai secara secara masif kepada masyarakat tentang perlunya kepemilikan KTP elektronik atau Surat Keterangan agar dapat terdaftar dalam DPT.

Berdasarkan alur kerja KPU beserta jajaran di bawahnya dalam proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih nyata adanya bahwa KPU berperan dalam mendata masyarakat yang belum memiliki/merekam data KTP elektronik. Pemerintah bersama Pemerintah Daerah beserta jajaran aparatur dibawahnya yaitu kecamatan, desa/kelurahan diharapkan agar menyambut baik dengan kerja secara cepat, tepat, ramah dan memperlakukan dengan baik masyarakat yang akan mengurus KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

Semoga dari perbaikan-perbaikan yang terus menerus dilakukan ini terwujud data pemilih yang komprehensif, mutakhir dan akurat dalam menunjang penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak yang berkualitas, sehingga hak konstitusional masyarakat dapat terjamin dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini juga diharapkan menjadi entry point dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada kedepan serta aktivitas masyarakat untuk menerapkan kebijakan Single Identity Number (SIN) seperti negara-negara lain yang sudah lebih dahulu menerapkannya.