ummi

UMMI WAHYUNI, S.Pt.,MM

(Ketua KPU Kabupaten Bogor Periode 2018 - 2023)

Isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender menjadi salah satu perhatian khusus dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau kita kenal dengan istilah Sustainable Development Goals (SDGs). Dari 17 goals dan 169 target yang tertuang dalam SDGs, banyak poin yang mengatur tentang pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender hingga hak asasi perempuan dan anak perempuan.

Artinya, sudah banyak regulasi dan kebijakan yang terus mendorong pemberdayaan perempuan hingga bagaimana meminimalisasi kesenjangan antara peran laki-laki dan perempuan serta semua permasalahan perempuan yang kita kenal dengan kesetaraan gender.

Namun yang menjadi titik berat permasalahan bukanlah di soal kebijakan. Akan tetapi, implementasi dari kebijakan yang belum bisa diterjemahkan seutuhnya oleh masyarakat. Pemahaman masyarakat soal kebijakan terkait perempuan, termasuk kesetaraan gender, terasa masih belum maksimal

Ketika berbicara perempuan dalam kehidupan, kita dapat melihat dari perannya diranah domestik dan publik. Peran domestik perempuan erat kaitannya dengan posisinya sebagai istri sekaligus ibu. Sedangkan peran publik perempuan berkaitan dengan kegiatan mereka di luar rumah atau di luar urusan rumah tangga.

Kualitas anggota keluarga sangatlah bergantung bagaimana manajemen yang dimiliki seorang perempuan yang notabene sebagai istri sekaligus ibu. Ketahanan keluarga saat pandemic Covid-19 seperti inipun sangatlah penting. Ibu harus mampu memastika asupan gizi seluruh keluarga terjaga demi menjaga imunitas dalam melawan terjangkitnya virus Covid-19 ini.

Kedua peran ini sama pentingnya, tak bisa ditinggalkan salah satunya tetapi harus tetap seirama. Tidak dikatakan seorang perempuan berhasil melaksanakan peran publiknya ketika peran domestiknya berantakan, begitupun sebaliknya. Kunci dari suksesnya dua peran tersebut tak terlepas dari dukungan lingkungan, khususnya keluarga.

Salah satu peran publik perempuan adalah kiprahnya di dunia politik. Peran politik perempuan pada dasarya sama dengan peran laki-laki. Hanya saja ada beberapa kebijakan yang mengatur hal tersebut secara spesifik.

Beberapa aktivis pejuang afirmasi gender selalu mengatakan bahwa kebijakan laki-laki dan perempuan masih memerlukan aturan yang mengikat. Hal ini dikarenakan sejak awal politik selalu diidentikkan dengan laki-laki. Kondisi ini yang kemudian membuat perempuan sedikit ketinggalan untuk mengejar kiprah politik kaum lelaki.

Lambat laun, anggapan tersebut coba terus digerus. Beberapa kebijakan diranah politik dibuat untuk memaksimalkan peran perempuan. Misalnya, pemenuhan kuota 30 persen perempuan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 atau di Undang Undang Partai politik Nomor 2 tahun 2011.

Peran Perempuan di dunia Politik secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi empat peran.

Pertama, sebagai penyelenggara. Dalam Undang – Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 disebutkan untuk memperhatikan 30 persen kuota perempuan 30% sebagai penyelenggara, baik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bahkan dalam Undang-undang tersebut, mengatur keterwakilan perempuan mulai tingkatan KPU RI hingga di tingkat paling kecil yakni Kelompok Penyeleggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Bawaslu.

Kedua, peran sebagai peserta. Peran perempuan dalam kepesertaan politik sangatlah berpengaruh. Dalam aturan pemilihan legislatif bahkan disebutkan jika kuota 30 persen keterwakilan perempuan tak terpenuhi dalam satu daerah pemilihan (dapil) mampu menggalkan kepesertaan yang lainnya.

Ketiga, peran sebagai pemilih. Perempuan mempunyai segmen tersendiri dalam peranan sebagai pemilih. Dari beberapa data bisa disimpulkan partisipasi perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini juga bisa dilihat dari hasil persentase partisipasi Pemilu 2019 di Kabupaten Bogor yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi laki laki sebesar 49 persen dan 51 persen untuk perempuan.

Keempat, peran sebagai pemantau. Sejauh ini, memang masih terbilang sedikit perempuan yang terjun sebagai pemantau secara kelembagaan. Padahal jika dilihat dari fungsi kontrolnya sangatlah penting. Peran perempuan sebagai pemantau bisa memperkuat pengawasan dalam penegakkan aturan yang berpihak pada kaum perempuan.

Jika dilihat dari peluang dan tantangan, kiprah perempuan dalam peran domestik dan publik masih sangat beragam. Perbedaan sosial, budaya, ekonomi dan politik sangat berpengaruh terhadap aktualisasi perempuan.

Namun di tengah segala tantangan yang ada, perempuan harus mampu membuatnya menjadi peluang tersendiri. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan perempuan dalam menyelaraskan antara peran domestic dan peran publik sebagai penjaga pilar demokrasi dan pilar domestik. Yang jelas, peningkatan kapasitas perempuan harus dilakukan terus menerus. Masih banyak perempuan dianggap second line atau lapis kedua karena memang dari sisi kemapuannya perempuan belum mampu bersaing. Artinya, peningkatan kapasitas menjadi hal utama yang harus ditanamkan.

Peningkatan kapasitas perempuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, tak mesti hanya lewat pendidikan formal. Saat ini, sudah banyak forum dan komunitas yang secara terus menerus konsisten membantu peningkatan kapasitas perempuan. Selain itu, berjejaring atau melakukan gerakan kolektif menjadi hal penting lainnya untuk semakin membumikan peran perempuan. Gerakan kolektif juga mampu membantu perempuan dalam menghadapi tantangan selama berkiprah.

Gerakan kolegtif penyadaran bersama dalam kebaikan juga mampu meningkatkan kepedulian sesama perempuan sehingga gerakan apapun yang dilakukan perempuan untuk perempuan menjadi Gerakan masih yang berkesinambungan. Dan Gerakan ini bisa disenamakan Gerakan saling peduli perempuan.

Kita masih selalu diingatkan kata–kata dari pejuang perempuan asal Aceh, Cut Nyak Dien. Ia berujar ‘cuma sedikit orang yang rela menjadi kecil, sehingga bisa dipakai oleh Allah untuk melewati lubang-lubang ujian yang sempit. Artinya, segala tantangan dan hambatan akan membuat seseorang naik kelas ketika mampu mengubah cara pandangnya dengan menempatkan masalah sebagai peluang.

Tak kalah penting, saling medukung satu sama lain dalam berbagai hal positif akan mampu mengoptimalkan potensi setiap perempuan. Maka sudah saatnya kaum perempuan saling bergandengan untuk terus memberikan manfaat untuk diri dan lingkungannya.