#Seri 6 : Tata Kelola Pemilu | Pembentukan Badan adhoc   Penyelenggara pemilu di tingkat grassroot, badan adhoc penyelenggara pemilu —mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)— selalu disebut sebagai "ujung tombak" demokrasi. Namun, realitas di lapangan secara tidak langsung memposisikan mereka sebagai "ujung tombok". Mereka adalah entitas yang sering kali harus menambal berbagai kekurangan, menanggung beban emosional menghadapi konflik horizontal, hingga menggadaikan kesehatan fisik demi jalannya “Pesta Demokrasi”.   Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 memang telah memberikan kerangka legal pembentukan mereka. Namun, apakah regulasi ini sudah cukup untuk membentengi mereka dari gempuran kompleksitas pemilu mendatang?   Seleksi Terbuka Secara normatif, KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi terbuka untuk PPK dan PPS melalui tahapan penelitian administrasi, tes tertulis (CAT), dan wawancara. Walaupun di atas kertas mekanisme ini terlihat ideal, masih terdapat celah fundamental yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut : Tes berbasis komputer (CAT) sangat efektif mengukur hafalan regulasi, namun belum berhasil mendeteksi ketahanan mental (resiliensi) dan kemampuan manajemen krisis yang senyatanya dibutuhkan oleh badan adhoc di lapangan. Wawancara singkat belum berhasil menggali integritas atau mendeteksi afiliasi politik terselubung, mengingat syarat utamanya hanyalah pernyataan tidak menjadi anggota parpol 5 tahun terakhir. Waktu rekrutmen yang sangat singkat, jelas menyebabkan sepinya pendaftar, terutama pada level Pantarlih dan KPPS Rekrutmen KPPS. Dengan kemendesakan itu, tidak sedikit yang akhirnya dilakukan penunjukan langsung atau bekerjasama dengan lembaga pendidikan/komunitas. Hal ini sering kali menjadi titik masuknya SDM yang kurang kompeten atau sarat kepentingan lokal.   Akibatnya, kita sering mendapatkan penyelenggara yang "pintar" saat tes, namun “gagap” saat menghadapi tekanan saat bekerja.   Beban Kerja Tidak Tertulis Jika merujuk pada PKPU 8/2022, tugas badan adhoc tampak mudah. PPK hanya dibebani pelaksanaan rekapitulasi suara dan menindaklanjuti laporan Panwascam. PPS  hanya dibebani mengumumkan daftar pemilih, mengamankan kotak suara, dan membantu rekapitulasi. KPPS hanya dibebani melaksanakan pemungutan, penghitungan, dan menjaga kotak suara.   Namun, senyatanya tanggung jawab di lapangan jauh lebih kompleks dan berat daripada teks regulasi tersebut. Faktanya hampir semua rangkaian tahapan Pemilu tumpah ke badan adhoc. Hal ini berhubungan juga dengan beban kerja yang tidak seimbang dengan kuantitas dan kualitas personil di tingkat KPU Kabupaten/Kota. Pada Pelaksanaannya penyelenggara adhoc tidak lagi diposisikan sebagai administrator di wilayah kerjanya, mereka bekerja selayaknya KPU di wilayahnya. Baik dalam peran manajerial, maupun dan teknis administrative. Dari mulai manajer konflik, sampai menjadi teknisi IT atau tukang panggul dadakan. Mereka harus menghadapi saksi partai yang agresif, berbagai macam sistem aplikasi yang kadang belum paripurna dalam ujicobanya, pemilih apatis yang tidak terdaftar namun memaksa memilih, hingga kelelahan fisik ekstrem yang berujung fatal bagi kesehatannya. Beban fisik dan psikologis untuk menjaga keberlangsungan tahapan dan netralitas di tengah kerumitan dan intimidasi lingkungan sosial mereka adalah beban tak tertulis yang sangat berat.   Singkatnya masa kerja dengan beban fisik dan psikologis belum usai, risiko hukum sudah menanti, satu kesalahan administrasi bisa berujung pada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi berbulan-bulan kemudian, atau bahkan pidana penjara jika dianggap melakukan tindak pidana pemilu. Mereka bekerja di bawah ancaman pemberhentian tidak hormat dan jerat hukum, sementara santunan kecelakaan kerja hanyalah jaring pengaman kuratif, bukan preventif. Posisi ini menempatkan mereka sebagai pihak yang paling rentan dikriminalisasi dalam ekosistem pemilu saat ini.   Langkah Strategis Melihat celah seleksi, beban kerja yang timpang, dan risiko tinggi tersebut, perlu diantisipasi secara serius dan memadai untuk menghasilkan badan adhoc yang lebih professional di masa yang akan datang. Riset akademik menunjukkan bahwa maladministrasi pemilu sering kali bukan disebabkan oleh niat jahat (fraud), melainkan ketidakpahaman teknis akibat pelatihan yang instan. Bimbingan Teknis (Bimtek) setelah rekrutmen yang hanya berlangsung 1-2 hari, sudah tidak relevan lagi untuk Pemilu 2029 mendatang. Untuk memutus siklus "rekrut-latih-lupa", KPU Kabupaten/Kota harus melakukan intervensi di masa pre-election (periode jeda pemilu).   Sebagai pemegang kewenangan dalam menetapkan badan adhoc dan pelaksana Pendidikan pemilih di tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota dapat mengambil langkah strategis dengan menginisiasi Pusat Literasi Kepemiluan pada masa pra tahapan Pemilu. Dengan kurikulum berbasis kompetensi,  inisiasi ini dapat menjadi sebuah crash program sebagai wadah inkubasi bagi masyarakat yang berminat menjadi penyelenggara sekaligus sebagai wadah pendidikan pemilih berkelanjutan.   Mengapa Pra-Tahapan? Sebagai penyelenggara Pemilu di negara dengan penyelenggaraan pemilu paling rumit sedunia dan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Jeda waktu 1-2 tahun antar Pemilu adalah waktu yang paling tepat bagi KPU untuk lebih memantapkan diri membangun human capital yang lebih kompeten, berintegritas dan professional, sebagai berikut :   Talent Pool Pada saat tahapan Pemilu berjalan, KPU tidak lagi "merekrut kucing dalam karung", melainkan memanen SDM dari lulusan pusat literasi yang sudah teruji pemahamannya.   Internalisasi Nilai Menurut Pippa Norris dalam Why Electoral Integrity Matters, Menjadi penyelenggara pemilu yang secara teknis kompeten saja tidak cukup. Diperlukan "kultur integritas" yang hanya bisa dibangun melalui pendidikan berkelanjutan, bukan instruksi instan.   Kesiapan Menghadapi Tekanan Riset akademik dalam Journal of Democracy menunjukkan bahwa pelatihan yang mencakup simulasi manajemen konflik dan etika elektoral efektif menurunkan tingkat stress dan error petugas di lapangan.   Kesiapan Teknis & Teknologi Riset mengenai penggunaan berbagai aplikasi kepemiluan pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa kebingungan petugas adhoc disebabkan oleh singkatnya waktu adaptasi teknologi. Studi dari Jurnal Ilmu Pemerintahan menyoroti bahwa literasi digital yang rendah di kalangan penyelenggara adhoc menjadi hambatan serius yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan Bimtek kilat satu hari.   Pusat Literasi ini akan mengubah paradigma rekrutmen dari yang bersifat reaktif (mencari saat butuh) menjadi proaktif (menyiapkan sebelum butuh). Dengan bekal literasi yang matang, badan adhoc di 2029 tidak akan lagi menjadi "ujung tombok", melainkan penyelenggara yang professional, yang tangguh, yang siap secara mental, dan terlindungi oleh kompetensinya sendiri.   Bogor, 18 Desember 2025 Asep Azhar Hidayatullah Sekretaris KPU Kabupaten Bogor

Seri #5 Tata Kelola Pemilu : Pemutakhiran Data Pemilih   Setiap menjelang Pemilu, narasi tentang "pemilih siluman" selalu muncul bagaikan hantu yang mendegradasi legitimasi Pemilu. Isu jutaan data ganda, orang mati yang bangkit dari kubur untuk memilih, hingga manipulasi data penduduk, kerap menjadi amunisi untuk menyerang kredibilitas penyelenggara pemilu. Namun, apakah fenomena ini murni rekayasa kecurangan (hoax), ataukah sebuah fakta administratif yang tak terelakkan akibat sengkarut tata kelola data?   Untuk menjawabnya, kita harus membedah jantung persoalan ini: tata kelola pemutakhiran data pemilih yang berada di persimpangan jalan antara konsep de jure (hukum) dan de facto (kenyataan lapangan), serta tantangan menuju Single Big Data.   De Jure vs De Facto Akar permasalahan data pemilih di Indonesia terletak pada benturan dua metode pendekatan. Di satu sisi, KPU bekerja berdasarkan prinsip pemutakhiran yang komprehensif, akurat, dan mutakhir. Namun, dalam pelaksanaannya, KPU terikat pada data kependudukan yang bersifat de jure.   Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2022, syarat menjadi pemilih harus dibuktikan dengan KTP-el. Artinya, seseorang dicatat sebagai pemilih di tempat yang tertera pada KTP-nya, bukan di tempat ia tinggal secara fisik (de facto). Hal ini menjadi rumit ketika petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dengan mendatangi pemilih secara langsung.   Seringkali, Pantarlih menemukan fakta bahwa pemilih secara fisik tidak ada di tempat, namun secara administrasi (KTP/KK) masih terdaftar di sana. Di sinilah celah "pemilih siluman" sering disalahpahami. Publik mengira data tersebut fiktif, padahal itu adalah data residu administrative yang secara hukum ada, namun secara fisik tiada.   Repetisi Updating Data kependudukan bukanlah benda mati; ia sangat dinamis (memiliki high velocity dalam istilah Big Data). Setiap menit ada penduduk yang meninggal, berpindah domisili, atau menjadi TNI/Polri.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menganut stelsel aktif bagi penduduk. Artinya, perubahan data (seperti kematian atau pindah) baru tercatat jika masyarakat melapor. Jika keluarga tidak melaporkan kematian anggota keluarganya dan tidak menerbitkan akta kematian, maka secara de jure orang tersebut masih "hidup" dalam database kependudukan (DP4) yang diserahkan Kemendagri ke KPU.   Inilah jawaban mengapa "pemilih siluman" (orang meninggal masuk DPT) terus ada. Ini bukan rekayasa KPU, melainkan repetisi updating data yang tidak tuntas di hulu. Pantarlih hanya bisa mencoret pemilih meninggal jika ditunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya. Tanpa bukti de jure, KPU tidak berani mencoret hak pilih warga negara sembarangan.   KPU Kabupaten/Kota dan badan adhoc Dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2023, peran KPU Kabupaten/Kota sangat krusial sebagai koordinator pemutakhiran di tingkat daerah. Mereka dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih. KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan hasil Coklit dan data sandingan.   Tantangan bagi KPU Kabupaten/Kota adalah memverifikasi anomali data di tengah keterbatasan akses terhadap data mentah kependudukan secara real-time. Proses rekapitulasi yang berjenjang dari kelurahan hingga nasional seringkali memakan waktu, yang menyebabkan lag (keterlambatan) antara kondisi riil lapangan dengan data yang ditetapkan.   Isu Aksesibilitas Big Data Dalam perspektif akademis, pengelolaan data pemilih memenuhi karakteristik Big Data yang mencakup Volume (jumlah pemilih ratusan juta), Velocity (perubahan data cepat), Variety (beragam variabel data), dan Veracity (kebenaran/akurasi data).   PKPU mengatur bahwa penyusunan daftar pemilih menggunakan sistem informasi data pemilih (Sidalih) yang terintegrasi. Namun, interoperabilitas (aliran data dari berbagai institusi mengalir ke dalam satu sistem terintegrasi) antara Sidalih milik KPU dan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) milik Kemendagri seringkali terkendala isu perlindungan data pribadi dan ego sektoral. Prinsip aksesibel memang diatur, namun akses publik terhadap data seringkali dibatasi format yang tidak bisa diubah (read-only) demi keamanan. Hal ini mempersulit public audit secara mendalam, sehingga kecurigaan publik mudah tumbuh.   Menuju Single Big Data (Satu Data Indonesia) Apakah "pemilih siluman" itu fakta? Sebagai sebuah residu administratif (data sampah yang belum terbersihkan), iya, itu fakta. Namun, jika dimaknai sebagai upaya sistematis penggelembungan suara (ghost voters conspiracy), hal itu cenderung hoax, mengingat mekanisme verifikasi yang berlapis dan diawasi Bawaslu serta peserta pemilu.   Solusi terbaik untuk mengakhiri polemik ini adalah penerapan Single Big Data yang serius dengan langkah strategis sebagai berikut: Integrasi Real-time (API Based): Sistem Sidalih KPU dan SIAK Kemendagri harus terhubung secara real-time melalui Application Programming Interface (API), bukan sekadar serah terima data berkala (DP4) 14 bulan sebelum pemilu. Pemutakhiran Berkelanjutan: KPU harus diberikan kemampuan yang memadai untuk memaksimalkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bukan hanya saat tahapan pemilu, melainkan sepanjang waktu. Reformasi Pelaporan Kematian: Pemerintah perlu menerapkan sistem pelaporan kematian "jemput bola" atau insentif pelaporan, agar data de jure segera mencerminkan kondisi de facto. Single Identity Number (SIN) yang Mutlak: Penggunaan NIK harus menjadi satu-satunya kunci identifikasi tanpa toleransi terhadap data non-KTP-el, untuk mencegah duplikasi.   Data pemilih yang berkualitas adalah pondasi legitimasi demokrasi. Selama data kependudukan dan data pemilih masih berjalan di dua rel yang kecepatannya berbeda, isu "pemilih siluman" akan terus ada. Saatnya kita beralih dari perdebatan hoax menuju perbaikan tata kelola data yang ilmiah dan terintegrasi. Kunci suksesnya ada pada kolaborasi penuh baik secara kelembagaan maupun secara teknokratik pada system informasi yang digunakan.   Atauuuuu… Potong kompas, dimana tugas dan tanggungjawab pemutakhiran data pemilih dilekatkan pada institusi yang mengampu data kependudukan.   Bogor, 11 Desember 2025 Asep Azhar Hidayatullah Sekretaris KPU Kabupaten Bogor

Seri #4 : Tata Kelola Pemilu | Verifikasi Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Dalam ekosistem demokrasi modern, partai politik berfungsi sebagai pilar utama yang menghubungkan aspirasi publik dengan kebijakan negara. Namun, untuk mendapatkan legitimasi elektoral, partai politik harus terlebih dahulu melewati "uji kelayakan" administratif dan faktual yang ketat. Di Indonesia, “uji kelayakan” ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022. Regulasi ini menyingkap dua tantangan penting bagi Partai Politik, yakni kesiapan infrastruktur dan integritas. 1. Infrastruktur Partai Politik Samuel P. Huntington dalam Political Order in Changing Societies (1968) menekankan bahwa salah satu indikator kematangan politik adalah tingkat pelembagaan (institutionalization) partai, yang diukur dari kompleksitas dan stabilitas organisasinya. PKPU 4/2022 menerjemahkan konsep ini menjadi persyaratan teknis yang cukup rigid di tingkat kabupaten/kota. Partai politik diwajibkan memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 50% jumlah kecamatan di dalam kabupaten/kota tersebut. Lebih jauh, partai harus memiliki Kantor Tetap yang penggunaannya dijamin hingga tahapan Pemilu berakhir. Dalam praktiknya, persyaratan ini menciptakan risiko operasional yang tinggi. KPU melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi langsung kantor partai politik untuk mencocokkan domisili dan kehadiran secara fisik para pengurus inti (Ketua, Sekretaris, Bendahara). Risiko operasional utama yang mungkin terjadi, setidaknya mencakup : Risiko Administratif : Bagi Partai politik yang hanya menyewa kantor untuk jangka pendek ("kantor musiman") harus memastikan masa sewanya sampai dengan Tahapan Pemilu berakhir. Jika masa pinjam pakai atau sewa berakhir di tengah tahapan pemilu, partai politik tersebut dapat dianggap tidak memenuhi syarat. Risiko Human Capital: Penunjukkan Petugas Penghubung (LO) dan Admin Sipol di tingkat Kabupaten/Kota menuntut literasi digital yang merata. Minimnya literasi digital dalam mengelola SIPOL (Sistem informasi Partai Politik) dan kegagalan LO dalam menghadirkan anggota saat verifikasi faktual lapangan dapat berujung pada status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bagi anggota tersebut. 2. Dilema Principal & Agent Tantangan kedua berkaitan dengan syarat keanggotaan minimal 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di setiap kepengurusan tingkat kabupaten/kota. Dalam perspektif Principal-Agent Theory (Jensen & Meckling, 1976), seringkali terjadi asimetri antara Pengurus Pusat (Principal) yang menginginkan data valid, dengan Pengurus Daerah (Agent) yang tertekan target kuota sehingga tergoda memanipulasi data. Sebenarnya, PKPU 4/2022 memitigasi risiko ini melalui sistem verifikasi berlapis, yakni : Verifikasi Administratif: KPU memeriksa potensi kegandaan anggota dan status pekerjaan yang dilarang (TNI, Polri, ASN, Kades) melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Partai politik yang sekadar "mencatut" nama warga tanpa memverifikasi kelayakan di KTP-el dapat langsung dikenali oleh system dan operator. Verifikasi Faktual: KPU menggunakan metode sampling untuk mendatangi rumah anggota. Jika warga yang didatangi menyatakan bukan anggota partai dan mengisi surat pernyataan ketidakbersediaan, maka keanggotaan tersebut dinyatakan TMS. Risiko terbesar bagi partai politik saat verifikasi ini terletak pada pelaksanaan metode statistik Krejcie dan Morgan dalam penentuan sampel. Metode ini memiliki konsekuensi bahwa kegagalan pada sampel kecil memproyeksikan sebagai kegagalan populasi yang lebih besar. 3. Simulasi Krejcie dan Morgan Untuk memahami betapa besarnya risiko akibat pemalsuan data keanggotaan, mari kita lakukan simulasi perhitungan berdasarkan Lampiran XXVIII dan XXIX PKPU 4/2022. Skenario simulasi : Sebuah Partai Politik mendaftar di Kabupaten "X" dengan data kependudukan dan keanggotaan sebagai berikut: Jumlah Penduduk: 300.000 jiwa. Syarat Minimal Keanggotaan (1/1.000): 300 anggota. Anggota yang Diserahkan Partai (Populasi): 350 anggota (Partai melebihkan 50 orang sebagai cadangan). Langkah 1: Menentukan Jumlah Sampel Menggunakan rumus dan tabel Krejcie dan Morgan, dengan populasi (N) 350, KPU tidak akan memverifikasi semua anggota, melainkan mengambil sampel (n). Berdasarkan tabel atau rumus, untuk populasi sekitar 350, jumlah sampel yang harus diverifikasi faktual adalah sekitar 183 anggota. Langkah 2: Verifikasi Lapangan & Temuan Fiktif KPU melakukan verifikasi faktual ke lapangan terhadap 183 sampel tersebut. Misalkan, ditemukan 20 orang menyatakan bukan anggota partai (dicatut) atau tidak dapat ditemui. Maka, jumlah Sampel Memenuhi Syarat (MS) = 183 - 20 = 163 orang. Jumlah Sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) = 20 orang. Langkah 3: Proyeksi Kelayakan (The Statistical Guillotine) KPU tidak hanya mengurangi total anggota dengan jumlah yang TMS. KPU menggunakan rumus proyeksi untuk menaksir total anggota sah dari keseluruhan populasi yang diserahkan. Analisis Hasil Simulasi: Hasil proyeksi adalah 311 anggota. Karena syarat minimal adalah 300 anggota, maka partai tersebut LOLOS (Memenuhi Syarat) di kabupaten tersebut, meskipun ada 20 orang fiktif di dalam sampel. Namun, perhatikan jika simulasi temuan TMS sedikit lebih banyak. Jika ditemukan 30 orang TMS dalam sampel (hanya selisih 10 orang dari skenario awal): Kesimpulan Simulasi: Dengan hasil proyeksi 292 anggota, partai tersebut GAGAL (Tidak Memenuhi Syarat) karena berada di bawah ambang batas 300, meskipun partai tersebut awalnya menyerahkan 350 nama. 4. Bangun lebih Pagi Berdasarkan analisis risiko dan simulasi di atas, kegagalan sekecil apapun di lapangan dapat berakibat fatal secara statistik. Oleh karena itu, Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota wajib menerapkan protokol ketat. Pertama, pada fase pra verifikasi. Partai Politik harus memastikan status kantor, identitas kantor, dokumen kepengurusan dan pengurus inti, data scrubbing keanggotaan partai politik dan peningkatan literasi digital bagi pengurus dan anggota Partai Politik. Kedua, pada fase pelaksanaan verifikasi kepenguruan, Partai Politik harus memastikan adanya brief yang terarah kepada pengurus inti agar semua hal yang diperlukan tersedia dengan baik. Ketiga, pada fase pelaksanaan Verifikasi Keanggotaan, Partai Politik harus mampu melakukan pemetaan cepat, mobilitasi LO kecamatan, menyiapkan mitigasi bilamana anggota tidak berada di rumah atau berhalangan hadir, serta bilamana terdapat anggota yang tidak mengakui keanggotaannya. Catatan Kunci bagi Partai Politik : PKPU 4/2022 menciptakan mekanisme seleksi alamiah yang sangat rigid. Risiko terbesar bukanlah pada kemampuan mengumpulkan ribuan fotokopi KTP, melainkan pada validitas faktual pemilik KTP tersebut. Metode sampling Krejcie dan Morgan mensyaratkan integritas tinggi semua elemen pemilu, setiap data palsu yang ditemukan, berdampak besar bagi hasil verifikasi dan beresiko tinggi Pidana. Untuk itu, persiapan matang harus dimulai sejak dini. Kepatuhan ketat terhadap regulasi di atas adalah satu-satunya jalan bagi partai politik untuk lolos menjadi peserta Pemilu dengan cara yang berintegritas.   Bogor, 4 Desember 2025 Asep Azhar Hidayatullah Sekretaris KPU Kabupaten Bogor

Seri #3: Tata Kelola Pemilu | Verifikasi Partai Politik   Dalam diskursus ilmu politik modern, partai politik sering dideskripsikan sebagai conditio sine qua non (syarat mutlak) bagi demokrasi. Namun, keberadaannya di Indonesia tidak sekadar fenomena sosiologis, melainkan konstruksi hukum yang rigit dan bertingkat. Artikel ini akan mencoba mengurai eksistensi partai politik, mulai dari urgensi teoritis, postur ideal, hingga regulasi yang menyaring seluruh "organisasi partai politik" menjadi "peserta pemilu".   Mengapa Harus Ada Partai Politik? Secara teoritis, keberadaan partai politik adalah konsekuensi logis dari demokrasi perwakilan. Sigmund Neumann dalam bukunya Modern Political Parties mendefinisikan partai sebagai penghubung (lifeline) antara masyarakat dan pemerintah. Tanpa partai, aspirasi publik yang beragam akan tetap terfragmentasi dan tidak terorganisir (unaggregated). Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, urgensi ini divalidasi oleh UUD 1945: Fungsi Rekrutmen Kepemimpinan: Pasal 6A Ayat (2) menegaskan bahwa pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Artinya, konstitusi menutup pintu bagi calon perseorangan di level eksekutif tertinggi, menjadikan partai sebagai satu-satunya "pemegang tiket" kepemimpinan nasional. Fungsi Legislasi: Pasal 22E Ayat (3) menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Dengan kata lain, tanpa partai politik, mekanisme sirkulasi elit dan pembuatan kebijakan publik dalam sistem presidensial Indonesia adalah inkonstitusional.   Postur Ideal Partai Politik dalam Negara Demokrasi Partai politik yang ideal tidak hanya sekadar hadir, tetapi harus fungsional. Menurut Austin Ranney, partai politik yang ideal dalam demokrasi harus menjalankan fungsi agregasi kepentingan dan pendidikan politik, bukan sekadar mesin elektoral (vote-gathering machine). Karakteristik partai politik ideal meliputi: Demokrasi Internal Partai (Internal Party Democracy): Pengambilan keputusan tidak boleh oligarkis. Proses penentuan ketua umum hingga caleg harus partisipatif dan meritokratis. Ideologi yang Jelas: Partai harus memiliki platform kebijakan yang distingtif, bukan partai "segala bisa" (catch-all party) yang pragmatis tanpa ideologi yang jelas. Kemandirian Finansial: Transparansi dana partai adalah mutlak untuk mencegah kooptasi kebijakan oleh para donatur oligarki. Regulasi di Indonesia mencoba mengatur ini melalui batasan sumbangan dana kampanye dalam UU Pemilu, meski dalam praktik pelaporannya seringkali masih bersifat administratif semata.   Proses Insepsi Partai Politik Mendirikan partai politik di Indonesia diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011. Proses ini disebut sebagai upaya memperoleh status Badan Hukum. Langkahnya adalah sebagai berikut: Inisiasi: Didirikan oleh paling sedikit 30 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Akta Notaris: Pendirian dituangkan dalam akta notaris yang memuat AD/ART, serta kepengurusan tingkat pusat. Registrasi: Pendaftaran dilakukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Syarat krusial agar lolos menjadi badan hukum adalah prinsip Teritorialitas 100 – 75 – 50 : Memiliki kepengurusan di 100% jumlah provinsi. 75% jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi. 50% jumlah kecamatan di setiap kabupaten/kota. Menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% di tingkat pusat. Jika lolos tahap ini, partai tersebut sah sebagai organisasi berbadan hukum dan berhak melakukan aktivitas organisasi, namun belum tentu memiliki tiket politik untuk pemilu.   Proses menjadi Peserta Pemilu Inilah fase "leher botol" (bottleneck) yang paling kritis eksistensi Partai politik dalam Proses elektoral. Status badan hukum dari Kemenkumham hanyalah syarat awal untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, partai politik berbadan hukum harus melalui dua tahapan verifikasi yang tidak mudah, yakni : Verifikasi Administrasi: Pengecekan kelengkapan dokumen melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Partai harus menginput data ribuan anggota (1/1.000 dari jumlah penduduk di wilayah kepengurusan) lengkap dengan KTA dan e-KTP. Verifikasi Faktual: KPU menurunkan tim verifikator ke lapangan untuk mengecek fisik kantor (status sewa/milik sampai akhir tahapan pemilu), keberadaan pengurus, dan melakukan sampling acak (metode Krejcie and Morgan) untuk memvalidasi keanggotaan partai secara langsung (on the spot). Kedua tahap inilah yang menyebabkan banyaknya partai politik yang “gugur sebelum bertanding secara elektoral”. Hal ini disebabkan sebagian besar karena ketidaksiapan infrastruktur di daerah atau data keanggotaan ganda internal dan eksternal. Dengan demikian, membentuk partai politik di Indonesia merupakan perjalanan panjang yang menuntut modal sosial, logistik, dan administratif yang masif. Sistem regulasi Indonesia mendesain saringan berlapis untuk memastikan institusionalisasi demokrasi yang kuat. Karena itu Walaupun sebuah organisasi sudah resmi berdiri dan berstatus badan hukum sebagai partai politik, hal tersebut belum tentu menjadikannya sebagai peserta pemilu.   Bogor, 27 November 2025 A. Azhar Hidayatullah Sekretaris KPU Kabupaten Bogor

Seri #2 : Tata Kelola Pemilu | Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota   Asas Proporsionalitas dalam tata kelola Pemilu merupakan landasan etis dan teknis yang fundamental dalam setiap sistem pemilihan umum demokratis, melampaui sekadar alokasi kursi matematis. Secara esensi, prinsip ini menjamin bahwa kekuatan politik yang didapatkan oleh partai politik atau calon di lembaga legislatif harus proporsional atau sebanding dengan dukungan suara dan beban demografi yang mereka peroleh dan mereka emban. Pentingnya menjaga proporsionalitas terletak pada kemampuannya untuk meminimalisasi distorsi representasi, memastikan bahwa setiap spektrum ideologi dan kepentingan dalam masyarakat tetap terakomodasi. Kegagalan dalam menegakkan proporsionalitas dapat memicu malapportionment dan gerrymandering, yang secara inheren merusak Kesetaraan Nilai Suara, sehingga mengurangi legitimasi hasil pemilu dan menumpulkan daya responsif lembaga legislatif terhadap keragaman dan kehendak rakyat.   Prinsip Kesetaraan Nilai Suara (One Person, One Vote, One Value) merupakan pijakan fundamental dalam sistem demokrasi perwakilan. Prinsip ini menegaskan bahwa bobot politik dari suara setiap warga negara haruslah setara, terlepas dari lokasi geografisnya. Di Indonesia, implementasi prinsip ini pada legislatif di tingkat Kabupaten/Kota diatur oleh Pasal 190 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang menetapkan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah penduduk.   Namun, telaah kritis terhadap Pasal 190 menunjukkan adanya "jebakan batas atas" (cap trap) yang menciptakan disproporsionalitas representasi yang serius, khususnya bagi daerah dengan populasi raksasa. Kabupaten Bogor, sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, menjadi studi kasus sempurna untuk menyingkap paradox ini. Bogor adalah "gajah di pelupuk mata” tak kentara.   Pembatasan Representasi Pasal 190 UU No. 7 Tahun 2017 menetapkan batas alokasi kursi maksimum DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut : Penduduk s.d. 100.000 jiwa: 20 kursi Penduduk 100.001 s.d. 200.000 jiwa: 25 kursi Penduduk 200.001 s.d. 300.000 jiwa: 30 kursi Penduduk 300.001 s.d. 400.000 jiwa: 35 kursi Penduduk 400.001 s.d. 500.000 jiwa: 40 kursi Penduduk 500.001 s.d. 1.000.000 jiwa: 45 kursi Penduduk 1.000.001 s.d. 3.000.000 jiwa: 50 kursi Penduduk lebih dari 3.000.000 jiwa: 55 kursi (Batas Atas)   Pengaturan tersebut menunjukkan titik kritis. Dimana penambahan penduduk di atas 3 juta jiwa tidak lagi berkorelasi signifikan dengan penambahan kursi. Kenaikan populasi sebanyak puluhan bahkan jutaan jiwa hanya menghasilkan penambahan alokasi maksimal 5 kursi.   Bogor : Gajah di Pelupuk Mata Kabupaten Bogor, sebagai wilayah dengan populasi terbesar di Indonesia, adalah korban paling nyata dari cap trap ini. Berdasarkan data kependudukan terakhir, Kabupaten Bogor memiliki populasi yang jauh melampaui ambang batas 3 juta jiwa. Sebagai perbandingan, mari kita telisik penghitungan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Barat, sebagai berikut :   Tabel : Simulasi Penghitungan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Data diolah dari data BPS tahun 2025 dan UU No. 7 Tahun 2017)   Analisis data di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor, sebagai daerah dengan populasi 5.721.618 jiwa, belum menikmati Prinsip Kesetaraan Nilai Suara. Harga Kursi (BPPD): Kabupaten Bogor memiliki nilai suara per kursi sebesar 104.029 jiwa/kursi. Ini berarti, satu wakil rakyat, melayani lebih dari 104 ribu penduduk. Angka ini secara signifikan lebih tinggi daripada daerah dengan populasi di jenjang yang sama, seperti Kabupaten Bandung (68.786 jiwa/kursi) atau Kabupaten Bekasi (60.055 jiwa/kursi), apalagi bila dibandingkan dengan Kota Banjar (7.065 jiwa/kursi). Kesenjangan Jumlah Penduduk: Selisih penduduk antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung mencapai hampir 2 juta jiwa, sebuah selisih yang substansial. Namun, baik Kabupaten Bogor maupun Kabupaten Bandung sama-sama terkurung pada alokasi maksimum 55 kursi. Lebih miris lagi bila dibandingkan dengan Kota Banjar, terdapat selisih 5,5juta jiwa, dengan perbedaan jumlah kursi hanya sebanyak 25 kursi. Representasi yang Terdilusi: Batas atas 55 kursi menyebabkan suara seorang warga Kabupaten Bogor terdilusi (diluted) nilainya hingga hampir dua kali lipat (104.029 vs. 68.786) dibandingkan dengan warga Kabupaten Bandung yang hanya berpopulasi 3.7 juta jiwa. Dengan kata lain, 1 suara di Kabupaten Bogor bernilai 0,66 suara di Kabupaten Bandung atau hanya 0,06 suara di Kota banjar. Hal ini menunjukkan bahwa secara eksplisit dan nyata pembatasan ini tidak sejalan dengan prinsip Kesetaraan Nilai Suara.   Fenomena ini adalah manifestasi konkret dari malapportionment yang disebabkan oleh cap trap yang selama ini terjadi. Kabupaten Bogor bagaikan "Gajah di Pelupuk Mata" yang kebutuhannya tidak kentara oleh regulasi, sehingga kontribusi demografisnya yang masif tidak dikonversi secara proporsional menjadi kekuatan politik pada parlemen di daerah.   Upaya Konkret Menuju Proporsionalitas dan Kesetaraan Disparitas ini menunjukkan bahwa Pasal 190 pada UU Pemilu belum memperhatikan Prinsip Proporsionalitas secara menyeluruh. Pemulihan keadilan representasi di medan pertarungan elektoral pada daerah-daerah super-padat menuntut intervensi serius, setidaknya melalui dua jalur :   1. Jalur Legislatif (Revisi UU Pemilu) : Upaya utama harus fokus pada revisi Pasal 190 dengan menghilangkan atau menaikkan secara substansial batas maksimum 55 kursi. Idealnya, perlu diciptakan jenjang populasi yang lebih responsif dan progresif di atas 3.000.000 jiwa, misalnya:   Penambahan Jenjang Baru : Penduduk s.d. 100.000 jiwa: 20 kursi Penduduk 100.001 s.d. 200.000 jiwa: 25 kursi Penduduk 200.001 s.d. 300.000 jiwa: 30 kursi Penduduk 300.001 s.d. 400.000 jiwa: 35 kursi Penduduk 400.001 s.d. 500.000 jiwa: 40 kursi Penduduk 500.001 s.d. 1.000.000 jiwa: 45 kursi Penduduk 1.000.001 s.d. 3.000.000 jiwa: 50 kursi Penduduk 3.000.001 s.d. 5.000.000 jiwa: 55 kursi Penduduk 5.000.001 s.d. 7.000.000 jiwa: 60 kursi, dst Penggunaan Formula Proggresif : Mengganti skema jenjang populasi dengan formula perhitungan yang lebih fleksibel dan progresif, sehingga penambahan populasi 100.000 jiwa tetap menghasilkan kenaikan alokasi kursi (misalnya, 1 kursi tambahan) secara berkelanjutan, alih-alih terhenti pada batas 55.   Kedua pendekatan ini akan memastikan bahwa setiap penambahan jutaan populasi baru akan diimbangi dengan penambahan alokasi kursi yang memadai, sehingga nilai suara per kursi kembali mendekati batas wajar.   2. Jalur Yudikatif (Pengujian Konstitusionalitas): Jika jalur legislatif menemui jalan buntu, judicial review terhadap Pasal 190 dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai alternatif upaya yang konkret. Argumen kuncinya adalah bahwa penerapan batas 55 kursi secara nyata melanggar hak konstitusional warga negara atas kesetaraan dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), karena menciptakan diskriminasi representasi dengan bobot suara yang timpang.   Penutup Disparitas yang dialami Kabupaten Bogor adalah bukti bahwa regulasi pemilu tidak boleh statis sehingga menimbulkan paradox antara demografi dan representasi. Batas alokasi kursi yang kaku telah merenggut prinsip Kesetaraan Nilai Suara di medan pertarungan elektoral. Untuk memulihkan integritas representasi dan menjadikan prinsip OPOVOV sebagai realitas substantif, revisi Pasal 190 UU Pemilu seharusnya bukan menjadi hal yang tabu. Sehingga pada Pemilu selanjutnya, "Gajah di Pelupuk Mata" tersebut dapat memperoleh kekuatan politik yang setara dengan beban demografi yang diembannya pasca Pemilu.