Berita Kepemiluan

Teken Kinerja 2026, Target KPU Dipasang dari Awal

Cibinong — KPU Kabupaten Bogor melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 di Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Bogor, sebagai langkah strategis untuk menetapkan target serta tolok ukur kinerja yang akuntabel selama satu tahun ke depan. Kegiatan ini diikuti langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Bogor, Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, serta Sekretaris KPU Kabupaten Bogor. Turut hadir dan menandatangani dokumen kinerja seluruh Kepala Subbagian (Kasubbag) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bogor. Penandatanganan perjanjian kinerja menjadi bagian dari mekanisme penguatan tata kelola kelembagaan, yang memuat sasaran kerja, indikator capaian, serta rencana aksi yang terukur. Proses ini bertujuan memastikan setiap unit kerja memiliki arah, prioritas, dan standar evaluasi yang jelas dalam pelaksanaan tugas. Melalui agenda ini, KPU Kabupaten Bogor menegaskan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat integritas organisasi, serta menjaga profesionalisme dalam mendukung setiap tahapan demokrasi di wilayah Kabupaten Bogor. Rumah Pintar Pemilu menjadi simbol sekaligus saksi penguatan komitmen kinerja tersebut.

Pegawai KPU Tuntaskan SPT, Integritas Tak Sekadar Slogan

Cibinong — Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bogor menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 melalui aplikasi Coretax sebagai bentuk komitmen terhadap kewajiban kenegaraan dan transparansi administrasi. Pelaporan ini dilakukan oleh jajaran ASN Sekretariat KPU Kabupaten Bogor sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Kegiatan pelaporan SPT Tahunan ini dilaksanakan dalam periode pelaporan pajak tahun berjalan dengan memanfaatkan sistem digital Coretax, sehingga proses pelaporan menjadi lebih tertib, terdokumentasi, dan akuntabel. Seluruh pegawai berpartisipasi aktif memastikan kewajiban perpajakan pribadi dipenuhi secara tepat waktu. Pelaporan pajak dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara sekaligus wujud kepatuhan aparatur lembaga publik terhadap regulasi. Selain mengawal proses demokrasi, aparatur KPU juga dituntut memberi teladan dalam kepatuhan administratif dan hukum. Melalui langkah ini, Sekretariat KPU Kabupaten Bogor menegaskan bahwa integritas penyelenggara tidak hanya tercermin dalam pelaksanaan tugas kepemiluan, tetapi juga dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara jujur dan transparan. Komitmen tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga.

SDM KPU Diperkuat, Judi Online Jadi Sorotan

Cibinong — KPU Kabupaten Bogor mengikuti kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) secara daring yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini berfokus pada edukasi mengenai bahaya dan dampak buruk judi online sebagai bagian dari penguatan integritas aparatur penyelenggara pemilu. Kegiatan diikuti oleh jajaran pegawai KPU Kabupaten Bogor bersama seluruh satuan kerja KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat melalui forum virtual. Pembinaan ini menjadi bagian dari program peningkatan kapasitas dan pembinaan karakter aparatur di lingkungan KPU. Materi yang disampaikan menyoroti risiko judi online yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi pribadi, tetapi juga kesehatan mental, stabilitas sosial, serta profesionalisme dalam bekerja. Judi online dinilai sebagai ancaman nyata yang dapat menurunkan kinerja, memicu pelanggaran disiplin, dan merusak reputasi lembaga. Melalui pembinaan ini, KPU Provinsi Jawa Barat mendorong seluruh jajaran untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga perilaku dan etika, baik di lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari. Integritas penyelenggara pemilu ditegaskan bukan hanya tercermin dalam tugas, tetapi juga dalam sikap dan keputusan personal. KPU Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kualitas SDM yang profesional dan berintegritas, sehingga mampu menjaga kepercayaan publik dan mendukung penyelenggaraan demokrasi yang kredibel.

Pengurus Baru PDI Perjuangan Sambangi KPU, Bahas Sinergi Kepemiluan

Cibinong — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor menerima kunjungan audiensi dari jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bogor masa bakti 2025–2030. Pertemuan ini menjadi bagian dari penguatan komunikasi antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu di tingkat daerah. Audiensi diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Bogor, Muhammad Adi Kurnia, didampingi Anggota Komisioner serta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Bogor. Kehadiran pengurus DPC PDI Perjuangan berlangsung dalam suasana dialogis dan terbuka. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wadah silaturahmi sekaligus koordinasi kelembagaan guna membangun hubungan kerja yang sehat dan profesional. Pertemuan membahas pentingnya keselarasan komunikasi, pemahaman regulasi, serta peran masing-masing pihak dalam mendukung proses kepemiluan yang tertib dan transparan. Melalui audiensi ini, kedua pihak menegaskan komitmen untuk menjaga sinergisitas dan saling mendukung sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. KPU Kabupaten Bogor terus mendorong kolaborasi konstruktif dengan seluruh peserta pemilu demi terwujudnya penyelenggaraan demokrasi yang kredibel dan berintegritas.

Leader Meeting Digelar, Disiplin dan Kinerja ASN Diperkuat

Cibinong — Sekretariat KPU Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan Leader Meeting yang dipimpin langsung oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bogor, Asep Azhar Hidayatullah. Pertemuan ini digelar sebagai forum koordinasi internal untuk menindaklanjuti hasil evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat. Kegiatan diikuti oleh jajaran pimpinan unit kerja dan unsur terkait di Sekretariat KPU Kabupaten Bogor. Forum ini membahas hasil penilaian kinerja, pemetaan kebutuhan peningkatan kapasitas, serta langkah perbaikan yang perlu segera diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas harian. Sebagai tindak lanjut konkret, ditetapkan Surat Perintah Sekretaris KPU Kabupaten Bogor yang menjadi instrumen penguatan disiplin dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperjelas penugasan, tanggung jawab, serta standar pelaksanaan pekerjaan. Melalui langkah ini, Sekretariat KPU Kabupaten Bogor menegaskan komitmen untuk membangun budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Penguatan kinerja aparatur diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kelembagaan dan dukungan optimal terhadap seluruh tahapan demokrasi.

Draft Pilkades Serentak Dimatangkan, Bahas Skema Teknis hingga Regulasi

Cibinong — Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Bogor, Asep Saepul Hidayat, menghadiri rapat koordinasi pembahasan Draft Keputusan Bupati Bogor tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang digelar bersama perangkat daerah terkait. Kegiatan ini menjadi forum sinkronisasi lintas lembaga untuk memperkuat kesiapan regulasi dan teknis penyelenggaraan Pilkades. Rapat dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Drs. Hadijana, S.Sos., M.Si., yang menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang komprehensif sebagai dasar pelaksanaan Pilkades serentak agar berjalan tertib, terukur, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kehadiran KPU Kabupaten Bogor dalam forum ini bertujuan memberikan masukan strategis serta berbagi perspektif teknis terkait mekanisme pemilihan, khususnya dalam aspek perencanaan data, tahapan, dan tata kelola proses pemungutan suara. Pertukaran informasi dilakukan untuk memastikan rancangan kebijakan selaras dengan prinsip penyelenggaraan pemilihan yang demokratis dan akuntabel. Rapat koordinasi ini juga dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor serta jajaran dinas terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Melalui koordinasi tersebut, para pemangku kepentingan menyamakan pemahaman, mengidentifikasi potensi tantangan, serta merumuskan langkah antisipatif demi mendukung kelancaran Pilkades serentak dari berbagai aspek pelaksanaan. Melalui sinergi antarinstansi ini, diharapkan pelaksanaan Pilkades serentak ke depan dapat berjalan lebih siap, transparan, dan sesuai regulasi, sehingga mampu memperkuat kualitas demokrasi di tingkat desa.

Populer

Belum ada data.