Berita Kepemiluan

Cibinong — Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan menjunjung tinggi martabat setiap pegawai, KPU Kabupaten Bogor menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan KPU, pada Selasa, 28 Oktober 2025. Kegiatan sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Parhumas dan SDM) KPU Kabupaten Bogor, Pipiet Nurpitawaty dan diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bogor. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya terhadap prinsip “Zero Tolerance for Sexual Harassment” dengan memperkuat kesadaran seluruh pegawai akan pentingnya pencegahan, pelaporan, dan penanganan kasus kekerasan seksual secara tegas dan berkeadilan. Sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun budaya kerja yang saling menghormati, bebas dari kekerasan, serta berorientasi pada nilai integritas dan profesionalisme di lingkungan KPU Kabupaten Bogor.

Cibinong — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor melaksanakan Rapat Pleno Rutin pada Senin, 27 Oktober 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Bogor dan dihadiri oleh seluruh Anggota Komisioner serta Sekretaris KPU Kabupaten Bogor. Dalam rapat pleno tersebut, pembahasan utama difokuskan pada sinkronisasi dan penetapan agenda kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu minggu ke depan. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan kelembagaan berjalan sesuai rencana dan terkoordinasi dengan baik di setiap divisi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Kepala Subbagian (Kasubbag), Pejabat Fungsional, serta staf sekretariat KPU Kabupaten Bogor yang berperan aktif dalam proses pembahasan dan penyusunan langkah kerja ke depan. Melalui rapat pleno rutin ini, KPU Kabupaten Bogor terus memperkuat koordinasi internal dan menjaga konsistensi pelaksanaan program kerja sebagai bagian dari komitmen dalam mewujudkan tata kelola lembaga yang profesional dan akuntabel.

KPU Kabupaten Bogor mengikuti Rapat Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM serta Launching Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Jumat (24/10/2025) di Aula Setia Permana, Bandung. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen KPU untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan menciptakan lingkungan kerja yang aman, setara, dan berintegritas. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Bapak Ahmad Nur Hidayat, dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat, Rumondang Rumapea, beliau menegaskan komitmen untuk bersinergi lintas Lembaga dan berkolaborasi dengan KPU dalam penguatan kelembagaan ke depan untuk memastikan lingkungan kerja bebas dari kekerasan seksual. Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat, dan Litbang KPU RI, Parsadaan Harahap, dalam arahannya menegaskan bahwa pembentukan Satgas bukan sekadar simbol, melainkan bentuk tanggung jawab nyata kelembagaan. Setelah pembentukan Satgas kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi yang dilakukan secara panel oleh empat narasumber, yaitu Ari Jogaiswara Adipurwawidjana (Satgas PPKS Unpad) dengan materi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Abdullah Syapi'i (Ketua Satgas PKS KPU Jabar), Aneu Nursifah (Wakil Ketua Satgas PKS KPU Jabar) menyampaikan materi Pencegahan Kekerasan Seksual, dan Kaka Suminta (KIPP), yang menyampaikan materi mengenai peningkatan kinerja SDM KPU Jawa Barat. Perwakilan dari KPU Kabupaten Bogor, dihadiri oleh Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM Bapak Aprian Wahyudi, Kadiv Hukum Pengawasan Bapak Adi Saputro, Kasubbag Parhumas dan SDM Pipiet Nurpitawaty serta staf.

KPU Kabupaten Bogor menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Bidang Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik di lingkungan KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang dilaksanakan di Aula Setia Permana KPU Provinsi Jawa Barat pada Kamis (23/10/2025). .Kegiatan ini diikuti oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, meliputi ketua, sekretaris, pejabat struktural, bendahara APBN, serta staf pengelola keuangan. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan optimalisasi pengelolaan Tata Kelola Bidang Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat, serta Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, beserta jajaran komisioner dan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Wahyu Wijaya. Acara dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat. Dalam sambutannya, beliau menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada di seluruh wilayah Jawa Barat berjalan aman dan kondusif. Ketua KPU RI dalam arahannya menekankan pentingnya peningkatan tata Kelola kelembagaan dan komunikasi publik yang transparan. Sementara itu, Yulianto Sudrajat, Anggota KPU RI, menegaskan bahwa elemen kunci akuntabilitas keuangan Pemilu dan Pemilihan adalah kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, yang harus sesuai dengan standar operasional prosedur dan petunjuk teknis yang berlaku. Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Wahyu Wijaya dalam arahannya menyampaikan apresiasi terhadap kinerja KPU Jawa Barat atas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang berlangsung aman dan tertib

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor kembali berpartisipasi dalam kegiatan rutin Parmas Insight yang diinisiasi oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini telah memasuki chapter #3 dan dilaksanakan secara daring pada Rabu, 22 Oktober 2025, dengan tema “Etika Netralitas dalam Sosialisasi (Menjaga Kepercayaan Publik pada Penyelenggara)”. Kegiatan Parmas Insight menjadi wadah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik antar KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam bidang partisipasi masyarakat serta sosialisasi kepemiluan. Kali ini, menghadirkan dua narasumber yaitu Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Bekasi, Burani, serta Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kota Banjar, Nurhasanah, yang memaparkan pentingnya menjaga profesionalitas dan netralitas dalam menjalankan tugas sosialisasi kepada masyarakat. Dari KPU Kabupaten Bogor, kegiatan ini diikuti oleh Kadiv Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Aprian Wahyudi, Kasubbag Parhumas dan SDM, Pipiet Nurpitawaty, serta staf subbagian terkait. Melalui forum ini, jajaran KPU Kabupaten Bogor diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi yang informatif, edukatif, dan netral guna menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Kegiatan rutin yang diadakan setiap hari Rabu ini menjadi bagian dari upaya KPU Jawa Barat dalam meningkatkan kapasitas SDM penyelenggara serta memperkuat sinergi antarlembaga menuju penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan berkualitas.

Jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor mengikuti Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan dalam Rangka Peningkatan dan Penguatan Kinerja Pengawasan di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, 21 Oktober 2025.. Kegiatan yang diikuti dari Ruang Rapat Komisioner KPU Kabupaten Bogor ini merupakan bentuk komitmen lembaga dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Melalui rapat koordinasi ini, KPU berupaya memperkuat sistem pengawasan internal sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan di seluruh tingkatan. Dalam kegiatan tersebut, hadir pula para narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, Kepolisian, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberikan materi terkait pentingnya sinergi antar lembaga dalam membangun sistem pengawasan yang efektif dan berkesinambungan. Melalui koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan, KPU Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus memperkuat peran pengawasan internal, memastikan setiap kegiatan kelembagaan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, profesionalitas, dan integritas, demi mendukung terciptanya lembaga penyelenggara pemilu yang bersih dan terpercaya.