Berita Kepemiluan

KPU Kabupaten Bogor mengikuti rapat koordinasi dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada hari Rabu, 08 September 2021 bertempat di Aula BPKAD Kabupaten Bogor. Peserta rapat terdiri dari stakeholder yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Bogor meliputi BPKAD, KPU Kabupaten Bogor, Bawaslu Kabupaten Bogor, Polres, Kodim, Disdukcapil, SatpolPP, Kesbangpol, Bappeda dan bagian Perundang-Undangan. Adapun pembahasan rapat tentang dana cadangan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. KPU Kabupaten Bogor diwakili oleh Ketua KPU Ummi Wahyuni, S.Pt., MM, Asep Saepul Hidayat, S.Pdi, dan Ir. Ukarman memaparkan materi tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yangakan digelar 27 November 2024 dimulai pada bulan Februari 2024. Tahapan Pemilihan 2024 beririsan dengan tahapan Pemilu 2024 karena 21 Februari 2024 hari H pemungutan Pemilu. September 2023 sudah mulai tahapan penandatanganan NPHD untuk Pemilihan. Adapun Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Tahun 2024 yang diajukan KPU Kabupaten Bogor kaitan penyiapan dana cadangan. KPU Kabupaten mengestimasi jumlah TPS 10.000 pada Pemilihan estimasi jumlah pemilih 500orang/TPS data estimasi pemilih pada data penduduk dari disdukcapil tahun 2020. Kebutuhan anggaran KPU Kabupaten Bogor untuk terselenggaranya Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebesar 200 Milyar dengan 70 % anggaran Pemilihan masuk pada Honor badan adhoc sesuai dengan Permenkeu terbaru. Hal hal yang mempengaruhi Anggaran sebagai berikut : 1. Fluktuasi harga barang, 2. Fluktuasi perubahan data 3. Anggaran honorarium adhoc. Selain KPU Kabupaten Bogor, Bawaslu Kabupaten Bogor juga mengusulkan RKB 47 Milyar, Polres Bogor 44 Milyar,  SatpolPP 8,7 Milyar. Bagi instansi yang belum mengusulkan RKB Pemilihan 2024 untuk segera mengusulkan ke Bupati Bogor. Sesuai PP 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Usulan anggaran melalui TAPD terlebih dahulu masuk melalui aplikasi anggaran. Pengusulan anggaran harus melalui sistem perencanaan terlebih dahulu awal tahun untuk TA berikut nya,  tidak bisa tiba-tiba langsung masuk pada pembahasan , semua harus ada di dokumen perencanaan. Berkaca pada Pemilu 2019 banyak badan adhoc yang gugur dalam bertugas. Polres merekomendasikan untuk petugas TPS berusia dibawah 50 tahun. Cuaca juga harus  antisipasi musim hujan mengingat bulan Februari musim hujan maka harus diantisipasi terkait pendirian TPS diluar ruangan. Jumlah TPS menentukan jumlah antisipasi kerumunan massa sehingga perlu pengamanan dari Polres. Penambahan TPS perlu dilakukan untuk antisipasi memperkecil kerumunan. Desk Pemilu dan Pemilihan akan berjalan sesuai tahapan. Jumlah TPS berkurang maka jumlah pemilih / TPS akan bertambah. Khawatir terjadi kelelahan petugas pada penghitungan dan rekapitulasi. Saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor mulai merancang dana cadangan, saat ini sudah menyusun 150 Milyar pada 2021, akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023. (Media Center – KPU Kab.Bogor)

KPU Kabupaten Bogor melaksanakan kunjungan ke Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Barat yang menaungi pendidikan tingkat SMA/SMK/SLB Se-Kabupaten Bogor pada Selasa, 07 September 2021. Kujungan diterima langsung oleh Ketua Kadisdik KCD Pendidikan Wilayah 1 Dadang Sofyan Syaifullah, Junaedi ( Kasi TU), Ridwan ( Kasi Pengawasan) dan Satari (Kasi Pelayanan). Adapun kunjungan dalam rangka Koordinasi MoU bersama KCD Pendidikan Wilayah I terkait kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam rangka peningkatan menindaklanjuti surat dari KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 1177/HM.03.1-SD/32/Prov/VIII/2021 terkait KPU Kabupaten/Kota agar segera melaksanakan dan membangun kesepakatan kerjasama penandatanganan Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU). Pendidikan pemilih berkelanjutan tingkat SMA/SMK/SLB untuk memberikan pemahanan terkait demokrasi dan kepemiluan pada webinar KPU Kabupaten Bogor dengan melibatkan narasumber dari KCD Pendidikan Wilayah I, Webinar akan diselenggarakan 2 kali untuk tahun 2021. Terkait Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), untuk melaksanakan pendataan pemilih baru KPU Kabupaten Bogor melaksanakan pemutakhiran DPB setiap bulan meliputi 3 kategori Pemilih Baru, Pemilih TMS dan Pemilih yang melaksanakan perbaikan data. Pemilih  Baru salah satunya adalah pemilih yang telah berusia 17 tahun. KCD Pendidikan Wilayah I dapat memberikan update data siswa-siswi tingkat SMA/SMK/SLB Se-Kabupaten Bogor setiap tahun ajaran 2021-2024 yang akan memiliki hak pilih pada Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Pendataan DPB bersifat dinamis, setiap tahun berubah. Harus melakukan update data siswa tahun ajaran 2021/2022 sampai menjelang Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pembelajaran politik untuk siswa-siswi tingkat SMA/SMK/SLB sangat  penting. Dengan pendidikan pemilih yang diselenggarakan KPU Kabupaten Bogor sehingga pembelajaran politik real. Baik dalam bentuk webinar ataupun secara tatap muka (luring). Terkait Pendidikan Tatap Muka (PTM) KCD Pendidikan Wilayah I masih dalam mempersiapkan untuk pembelajaran PTM dan daring. Hal ini masih dalam permohonan ke kemendikbud dan pengawasan satgas COVID-19 dan atas ijin orang tua. KCD Pendidikan Wilayah I berharap penandatanganan Nota Kesepahaman / MoU maksimal minggu depan, MoU dilaksanakan hari Selasa Pukul 10.00 WIB. Untuk jadwal webinar menyusul menyesuaikan jadwal narasumber. Point materi dibagi-bagi antara narasumber KPU dan KCD., mengingat kegiatan KCD banyak baik dari Provinsi maupun dari kementerian. Pendataan DPB dimasukkan dalam point di MoU dengan KCD. Setelah penandatanganan MoU kegiatan webinar untuk segera dilaksanakan. Webinar diselenggarakan 2 sesi dengan setiap sesi 2 jam dengan estimasi waktu diantara hari Selasa sampai hari Kamis. Tahun 2022-2024 bisa dilaksanakan TOT pendidikan pemilih berkelanjutan dengan melibatkan pengawas pendidikan sesuai dengan wilayah masing-masing yaitu Subrayon (SMA) dan korwil (SMK). Sosialisasi dan pendidikan pemilih segmen disabilitas KPU Kabupaten Bogor dapat melaksanakan sosialisasi/pendidikan pemilih di 6 SMALB ada 6 terdiri dari 5 SMALB swasta dan 1 SMALB Negeri. (Media Center-KPU Kab.Bogor)

Jumát, 03 September 2021 KPU Kabupaten Bogor mengikuti webinar Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Sesi 1 dengan tema Demokrasi Pemilu dan Partisipasi yang digelar oleh KPU RI. Dalam sambutan pembukaan webinar Ketua KPU RI Ilham Saputra menyampaikan bahwa Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebanyak 68 desa merupakan pilot project dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat persiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Sehingga dapat mewujudkan pemilih cerdas,pemilih rasional dan bertanggung jawab. Adapun narasumber yang dihadirkan yaitu Hariyono (Wakil BPIP) dan Muharam Labolo (Adakemisi IPDN) menyampaikan bahwa desa merupakan unit terkecil arena politik, sosial ekonomi dan budaya. Problem partisipasi politik di Desa dipengaruhi karena factor ketiadaan perunahan konkrit, rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya daya Tarik (materil dan non materil). Masyarakat berpartisipasi pada Pemilu melalui berbagai macam cara yaitu menggunakan hak pilih, menjadi penyelenggara dan mengawasi. Partisipasi masyarakat desa lebih condong mengikuti pengaruh kepala desa / pemeritah desa, calon/figur , tokoh agama dan tokoh masyarakat. Indonesia sebagai negara berideologi Pancasila tentunya dalam membangun partisipasi demokrasi Pancasila,mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam berdemokrasi sebagai landasan moral dengan azaz kerakyatan. (Media Center – KPU Kab. Bogor)

KPU Kabupaten Bogor mengikuti Webinar yang digelar KPU Kota Tasikmalaya pada Jumát 03 September 2021. Saat ini upaya-upaya afirmasi perempuan dikancah politik atau publik menjadi konsentrasi. Pengarusutamaan gender tentu perlu didorong semaksimal mungkin sehingga hak-hak perempuan bisa terwakilkan aspirasinya melalui keterwakilan perempuan di legislative dan publik. Pemilu yang Inklusif merupakan pemilu yang memberikan kesempatan bagi pemilih yang telah memenuhi syarat sesuai hukum yang berlaku dijamin hak-haknya tanpa hambatan atas dasar agama, gender,ras/etnik, kondisi fisik, usia dan wilayah. Dr. Idham Holik,M.Si (Anggota KPU Provinsi Jawa Barat) dalam memberikan pengantar bahwa Perempuan berdaya sangat menentukan kemajuan. Di Provinsi Jawa Barat partisipasi pemilih perempuan lebih tinggi. Dari data Pilkada Serentak Tahun 2020, 63% suara adalah hak pilih perempuan. Mengutip Daniel Hotman bahwa perempuan yang memiliki emosional intelegen akan lebih maju dan peduli pada elektoral dalam menjalankan agregasi dan artikulasi kepentingan. Perlu dilaksanakan equality mindset untuk kesetaraan gender. Representasi perempuan di parlemen merupakan Politics of Ideas.   Narasumber perempuan yang dihadirkan yaitu dari anggota KPU Garut, KPU Kabupaten Bantul, KPU Kota Tasikmalaya, KPU Kabupaten Tasikmalaya dan KPU Makassar menyampaikan materi bahwa pentingnya perempuan masuk ranah politik dan publik. Afirmasi Action di Indonesia belum berjalan secara maksimal. Untuk penyelenggara Pemilu sendiri masih minimnya penyelenggara pemilu perempuan sampai dengan tingkat adhoc. Minimnya modal ekonomi juga mempengaruhi terpilihnya perempuan di parlemen, saat ini regulasi masih mengatur pencalonan caleg dan pendaftaran partai politik minimal 30% keterwakilan perempuan. Angka 30% keterwakilan perempuan ini hanya sebagai obat bius saja tidak menyelesaikan masalah perempuan pada tataran pengambilan kebijakan yang pro terhadap perempuan. Perjuangan politik perempuan merupakan perjuangan distribusi untuk memenuhi hak-hak perempuan. (Media Center – KPU Kab.Bogor)

Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Bogor mengikuti Webinar yang diselenggarakan Indonesian Public Institute (IPI) dengan Tema  Memotret Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024, Tahapan, Strategi dan Prediksi pada Kamis 02 September 2021. Pelaksanaan pemilu 2024 masih sekitar 3 tahun. Perbincangan seputar pelaksanaan pemilu 2024 selalu mencuat di media. Selain diwarnai bursa capres dan berbagai isu politik lainnya, wacana pelaksanan Pemilu Serentak di  masa pandemi Covid-19 yang belum bisa dipastikan kapan berakhir juga menjadi sorotan. Berbagai potensi ancaman stabilitas politik dan keamanan juga perlu langkah antisipasi. Selain itu harus ada upaya membenahi regulasi atau payung hukum berkaitan dengan  Pemilu 2024, masih terdapat aturan yang tumpang tindih. Adapun narasumber yang dihadirkan yaitu 1.Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua Komisi II DPR RI) 2.Dr Drs Bahtiar MS (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri) 3.I Dewa Kade Wiarse Raka Sandi,ST, SH, M.Si (Anggota KPU RI) 4.Mochammad Afifuddin, S.Th.I, M.Si (Anggota Bawaslu RI) 5.Prof Dr Hamdi Muluk M.Si Berkaitan dengan tahapan persiapan menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024, KPU RI mulai mempersiapkan anggaran, regulasi, pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan, program sosialisasi dan pendidikan pemilih serta dukungan IT. (Media Center – KPU Kab. Bogor)

KPU Kabupaten Bogor mengikuti Sharing Knowledge yang diselenggarakan KPU Kota Bogor dan KPU Minahasa Utara pada Kamis 02 September 2021 dengan Tajuk Pendidikan Pendidikan dan Optimalisasi RPP Digital Menuju Penguatan Demokrasi Indonesia. Pembentukan RPP Digital di KPU Kota Bogor yang mendapat penghargaan dari KPU RI dilatarbelakangi oleh Kondisi Kantor KPU Kota Bogor yang masih kontrak, keterbatasan ruangan,  keterbatasan anggaran, informasi yang disajikan banyak dan masyarakatnya urban. Di era kemajuan teknologi berbasis digital tentunya RPP Digital sangat membantu memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang inovatif, kreatif, regulatif dan transformatif. Pendidikan Pemilih Pemilu adalah Pendidikan untuk menanamkan nilai terkait tentang Pemilu dan Demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi sebagai Narasumber menyampaikan pentingnya pendidikan pemilih dan RPP untuk meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat tentang Pemilu dan Pemilihan. Dr. Idham Holik,M.Si (Anggota KPU Provinsi Jabar) menyampaikan materi terkait pengembangan Well-Educated Voters dengan berkolaborasi di semua stakeholder dan mmaksimalkan RPP sebagai Institusi Penidikan Pemilih. Selanjutnya dilaksanakan sharing knowledge bersamaKetua KPU Kabupaten Minahasa Utara Hendra S Lumanauw, MA kaitannya sosialiasisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilihan 2020 dimasa pandemi. (Media Center- KPU Kabupaten Bogor)