Berita Kepemiluan

Sesuai amanah konstitusi UU Nomor 7 Tahun 20217 tentang Pemilu. Dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024. KPU RI telah mempersiapkan mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas melalui aplikasi SIDALIH Berkelanjutan. KPU Kabupaten Bogor Mengikuti Rapat Koordinasi Sosialisasi SIDALIH Berkelanjutan yang diselenggarakan KPU RI pada Rabu, 01 September 2021. Rapat Koordinasi Sosialisasi SIDALIH dibuka resmi secara virtual oleh Ketua KPU RI Ilham Saputra, Rabu 01 September 2021. SIDALIH Berkelanjutan untuk menyusun, mengonsolidasi, memutakhirkan, mengumumkan, mengelola, dan memelihara DPB. Perbandingan SIDALIH ONLINE 4.0 dan SIDALIH Offline sangatlah berpengaruh terkait kecepatan penyajian data rekapitulasi, unggah data, pemutakhiran data, unduh pemilih dan  analisa ganda. (Media Center – KPU Kab.Bogor)

KPU Kabupaten Bogor mengikuti Seminar Internasional “Menata Ulang Penggunaan Rekapitulasi Perolehan Suara Elektronik di Pemilu Indonesia ke Depan” yang diselenggarakan oleh NETGRIT dan IDEA pada Rabu 01 September 2021.  Adapun Narasumber yang hadir yaitu Hadar Nafis Gumay (Peneliti Senior Netgrit), Evi Novida G.M (Anggota KPU RI), Ahmad Doli K T (Ketua Komisi II DPR RI, Peter Wolf (Senior Exper). Berkaitan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara saat ini yang digunakan oleh KPU RI yaitu Aplikasi Sirekap untuk membantu Rekapitulasi Perolehan Suara Berbasis Teknologi. Harapan untuk Pemilu 2024 SIREKAP masuk dalam Revisi UU Pemilu dari segi Regulasi dan meningkatkan jaringan sebagai penunjang sukseskan SIREKAP mengingat banyak daerah di Indonesia yang blankspot. Selanjutnya harus mendorong memperluas ruang partisipasi dan kotrol publik pada hasil penghitungan suara Pemilu. Berkaitan dengan sistematika rekomendasi kebijakan terkait penggunaan E-Rekapitulasi maka yang harus dipersiapkan diantaranya adalah mencari pilihan teknologi rekapitulasi suara elektronik, merancang jalur pengiriman, penyimpanan dan publikasi data, memperkokoh system keamanan siber, dan peta jalan menuju penerapan sistem rekapitulasi suara elektronik.  (Media Center-KPU Kab.Bogor)

           KPU Kabupaten Bogor memiliki beban besar terkait pengelolaan logistik. Pada Pemilu 2019 Kabupaten Bogor memiliki 15.000 TPS, dengan jumlah pemilih mencapai lebih dari 3.467.603 dengan 5 jenis Pemilihan tentunya memiliki jumlah logistik Pemilu yang banyak. Beranjak dari rencana KPU Kabupaten Bogor untuk menyusun buku riset dengan tema “Manajemen Logistik Pemilu 2019 Menuju Pemilu 2024”. Maka diperlukan berbagai referensi untuk memperoleh solusi dari DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) pengelolaan logistik Pemilu, KPU Kabupaten Bogor menggelar In House Training Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu 2019 KPU Kabupaten Bogor Menuju Pemilu 2024 dengan peserta seluruh jajaran pegawai terdiri dari Komisioner, PNS dan PPNPN di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bogor pada Selasa, 31 Agustus 2021.              Turut hadir 2 Narasumberkait pengelolaan logistik memaparkan materi teyaitu Ratna Yuniarti, S.Si., M.Si (Kabag Pengeloaan Logistik KPU RI) dan Nina Yuningsih, S.Ag., S.Pd., MM (anggota KPU Provinsi Jawa Barat). Yang pertama dilakukan pada pengelolaan logistik yaitu pengelolaan logistik dari hulu ke hilir. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah meliputi regulasi, perencanaan, pengadaan/pelaksanaan dan pemeliharaan/penyimpanan. Berkaitan dengan gudang penyimpanan logistik di KPU Kabupaten Bogor perlu perhatian khusus dari KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat mengingat jumlah dan daya tamping penyimpanan logistik pra dan pasca Pemilu, KPU Kabupaten Bogor membutuhkan gudang logistik dengan luas minimal 5.000m2, jika masih dilaksanakan sewa gudang menghabiskan anggaran lebih dari 2 Milyar. Kebijakan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga berpengaruh pada kekurangan logistik, jika dilakukan pengajuan penambahan logistik sangat procedural dan berjenjang sehingga waktunya sangat mepet dengan hari H Pemungutan. Aplikasi Sistem Logistik dari KPU RI seharusnya menjadi solusi atas pengelaan logistik apabila terjadi kekurangan. Faktor alam juga berpengaruh pada pengelolaan logistik meliputi cuaca, letak geografis wilayah, transportasi, ketepatan waktu dan pengamanan logisti.           Solusi dari masalah pengeloaan logistik di Kabupaten Bogor diantaranya adalah pengadaan gudang logistik, pengadaan gudang logistik yang tidak tersentral namun berpayung hukum yang jelas, dan bimtek SDM pengelolaan logistik. pengelolaan logistik pada Pemilu 2024 berkaitan dengan norma, standar, prosedur kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggara Pemilu yakni tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu,tepat kualitas, dan efisien. (Media Center –KPU Kab. Bogor)

                 KPU Kabupaten Bogor mengikuti Rapat Koordinasi Sosialisasi Penyederhanaan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Bersama KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Barat pada Senin 30 Agustus 2021.  Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Bogor Yana Nurheryana, S. Ag., MM dan Plh. Kasubbag Teknis Mega Tresnowati, S. Ak mengikuti materi yang disampaikan oleh Narasumber Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik yang dimoderatori Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Endul Abdul Haq dengan materi pembahasan rencana penyederhanaan surat suara Pemilu Tahun 2024 beranjak dari Evaluasi Surat Suara pada Pemilu Serentak Tahun 2019 .          Untuk menghindari Culture Shock pada masyarakat diperlukan upaya-upaya sosialisasi berkaitan dengan rencana penyederhanaan surat suara Pemilu 2024. KPU RI saat ini telah menetapkan rencana penyederhanaan surat suara dari 6 Model menjadi 3 Model ( Model 1, Model 5 dan Model 6). Selain itu KPU RI sedang mengkaji model formulir penghitungan dan rekapitulasi suara sehingga mempermudah penyelenggara Pemilu di tingkat adhoc. Opsi penyederhanaan surat suara juga bisa dilakukan dengan sistem Pemilu proporsional tertutup. (Media Center – KPU Kab. Bogor)

Setelah KPU RI menggelar Soft Launching Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) dengan Tema “Dari Desa Untuk Indonesia” pada Hari Jumat, 20 Agustus 2021. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan membentuk Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dengan memperhatikan tiga kategori locus yaitu Daerah Partisipasi Pemilih Rendah, Daerah Rawan Konflik/Bencana Alam dan Daerah dengan Tingkat Pelanggaran Pemilu Tinggi. Dengan tiga kategori locus tersebut KPU Kabupaten Bogor bersurat ke BPBD, Bawaslu, Polres, di Kabupaten Bogor untuk memberikan rekomendasi 5 nama-nama desa yang berkaitan dengan tiga kategori locus yang telah ditetapkan KPU RI. Dari rekomendasi nama-nama desa yang diberikan oleh instansi terkait KPU Kabupaten Bogor menindaklanjuti melalui Rapat Koordinasi Lanjutan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) secara Virtual pada Kamis, 26 Agustus 2021. Hasil dari Rapat Koordinasi Lanjutan DP3 bersama Kesbangpol Kabupaten Bogor,DPMD Kabupaten Bogor, Bawaslu Kabupaten Bogor, BPBD Kabupaten Bogor, dan PKK kabupaten Bogor yaitu penentuan locus 1 (satu) desa di wilayah Kabupaten Bogor sebagai pilot project yang dipilih untuk melaksanakan Program Desa Peduli Pemilu Pemilihan, adapun desa yang menjadi potensi untuk dijadikan pilot project yaitu Desa Rawa Panjang Kecamatan Bojonggede dengan pertimbangan jumlah partisipasi rendah 69%  pada Pemilu 2019, jumlah penduduk mencapai 8.000 penduduk, akses kedekatan jarak antara desa dengan ibukota Kabupaten Bogor, serta Desa dengan partisipasi pemilih rendah pada Pilkades dan desa rawan konflik. Harapan adanya Desa Peduli Pemilu di Kabupaten Bogor ini sebagai embrio untuk persiapan Pemilu dan Pemilihan 2024 menciptakan kesadaran masyarakat untuk terlibat dan berperan pada Pemilu dan Pemilihan 2024, meningkatkan partisipasi pemilih, dan memberikan pencerdasan politik pada semua segmen pemilih. (Media Center – KPU Kab. Bogor)

KPU Kabupaten Bogor Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat mengikuti webinar yang diselenggarakan KPU Kabupaten Tasikmalaya yang bertemakan Mengembangkan Budaya Nalar Pemilih : Sebuah Tinjauan Kajian Mantik pada hari Kamis, 26 Agustus 2021. Adapun narasumber terdiri dari Dr. Idham Holik (Kadiv. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat), Cecep Jamaksari, S.IP (Kadiv. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Majalengka), Dr. Ade Zaenul Mutaqin, M.Ag (Ketua KPU Kota Tasikmalaya), Yetti Nurhayati, M.Pd (Kadiv. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Tasikmalaya) serta Dr, Isti’anah, M.Ag (Kadiv. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Kab. Tasikmalaya). Webinar ini membahas terkait urgensi mantiq dalam berdemokrasi, Dr. Idham Holik memaparkan terkait teori nalar dan human becoming, Sesat Nalar (Fallacy) dalam Retorika Politik beserta contoh falasi (sesat nalar). Webinar ini dilaksanakan untuk menambah pengetahuan baru dan pemahaman terkait budaya nalar pemilih sehingga terwujudnya pemilih yang cerdas dan iklim demokrasi yang lebih baik di Jawa Barat.(Media center-KPU Kab. Bogor)